Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ketenagakerjaan

Bolehkah Karyawan Dilarang Pulang karena Belum Capai Target?

Bolehkah Karyawan Dilarang Pulang karena Belum Capai Target?
Bolehkah Karyawan Dilarang Pulang karena Belum Capai Target?

PERTANYAAN

Saya adalah pekerjaan harian lepas sebagai telemarketing perusahaan distributor pupuk non subsidi. Tempat saya bekerja memaksa saya bekerja lembur dan melarang pulang sebelum mencapai target tersebut. Selain itu, saya juga tidak mendapatkan gaji lembur dan hanya menerima gaji pokok saja. Apakah saya bisa melaporkan perusahaan tempat saya bekerja?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pekerja Harian Lepas

    Pada dasarnya, definisi dari pekerja harian lepas dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 17 Permenaker 1/2025 yaitu pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.

    Anda sebagai pekerja harian lepas dalam melaksanakan hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan pada perjanjian kerja. Dalam Pasal 81 angka 12 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 56 ayat (1) UU Ketenagakerjaan diterangkan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”) atau perjanjian kerja waktu tidak tentu (“PKWTT”).

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.[1] PKWT sendiri dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap, berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah pekerja/buruh berdasarkan kehadiran.[2]

    PKWT dengan jenis pekerjaan di atas, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian yang dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan.[3] Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian menjadi tidak berlaku dan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh demi hukum berubah berdasarkan PKWTT.[4]

    Lantas, apakah perusahaan boleh melarang pekerja harian lepas pulang sebelum mencapai target?

    Waktu Kerja dan Waktu Lembur

    Menjawab pertanyaan Anda, maka harus dibahas terlebih dahulu mengenai waktu kerja. Ketentuan mengenai jam kerja sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 81 angka 23 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 77 UU Ketenagakerjaan.

    Pada dasarnya setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja, yang meliputi:[5]

    1. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
    2. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

    Baca juga: Begini Aturan Jam Istirahat Kerja

    Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan ini diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[6]

    Namun, perlu diingat bahwa ketentuan kerja sebagaimana diatur di atas tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.[7] Dalam kasus Anda yang terjadi adalah jam kerja melebihi dari ketentuan jam kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, ini maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan waktu kerja yang telah ditetapkan oleh menteri.[8] Akan tetapi, sepanjang penelusuran kami tidak terdapat peraturan maupun keputusan menteri yang mengatur secara khusus waktu kerja pada industri pupuk.[9]

    Oleh karena itu, jika pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana sudah dijelaskan di atas, maka hal tersebut sudah masuk waktu kerja lembur dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:[10]

    1. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
    2. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu.

    Baca juga: Batas Waktu Kerja Lembur

    Bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada waktu kerja lembur, maka wajib untuk membayar upah kerja lembur.[11]

    Mengenai syarat adanya persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan, diatur lebih lanjut dalam Pasal 28 PP 35/2021, yang berbunyi:

    1. Untuk melaksanakan Waktu Kerja Lembur harus ada perintah dari Pengusaha dan persetujuan dari Pekerja/Buruh yang bersangkutan secara tertulis dan/atau melalui media digital.
    2. Perintah dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar Pekerja/Buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh Pekerja/Buruh yang bersangkutan dan Pengusaha.
    3. Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama Pekerja/Buruh yang bekerja lembur dan lamanya Waktu Kerja Lembur.

    Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Anda sebagai pekerja harian lepas tidak dapat dipaksa untuk melakukan lembur karena target Anda belum tercapai. Hal ini karena pada dasarnya pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Jika pengusaha mempekerjakan pekerja lebih dari ketentuan waktu kerja, maka harus memenuhi syarat lembur yang salah satunya adalah adanya persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan. Dalam kasus yang Anda tanyakan, Anda dipaksa oleh pengusaha yang bersangkutan untuk melakukan lembur karena tidak mencapai target. Hal ini tentunya melanggar persyaratan lembur tersebut.

    Selain itu, saat melaksanakan waktu lembur, Anda tidak dibayar uang lembur oleh pengusaha yang bersangkutan. Hal tersebut tentunya melanggar kewajiban pengusaha yang harusnya membayar upah kerja lembur.

    Tidak dibayarnya uang kerja lembur ini dapat mengakibatkan pengusaha yang bersangkutan dikenai sanksi pidana berupa pidana denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 68 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

    Selain itu, menurut hemat kami jika terjadi kasus demikian, maka telah terjadi perselisihan hubungan industrial dengan jenis perselisihan hak, sebagaimana diatur dalam UU PPHI. Dalam hal demikian, maka Anda dapat melakukan langkah yang dijelaskan dalam artikel 3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
    3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
    6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua;
    7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus.

    [1] Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)

    [2] Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 10 ayat (1) PP 35/2021

    [3] Pasal 10 ayat (2) dan (3) PP 35/2021

    [4] Pasal 10 ayat (4) PP 35/2021

    [5] Pasal 81 angka 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

    [6] Pasal 81 angka 23 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 77 ayat (4) UU Ketenagakerjaan

    [7] Pasal 81 angka 23 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 77 ayat (3) UU Ketenagakerjaan

    [8] Pasal 23 ayat (3) PP 35/2021

    [9] Lihat Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus

    [10] Pasal 81 angka 24 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

    [11] Pasal 81 angka 24 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000