Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ketenagakerjaan

Dasar Hukum dan Hitungan Lembur untuk Pekerja WFH

Dasar Hukum dan Hitungan Lembur untuk Pekerja WFH
Dasar Hukum dan Hitungan Lembur untuk Pekerja WFH

PERTANYAAN

Istri saya adalah seorang tax staff di salah satu penyedia infrastruktur telekomunikasi. Sebelumnya, istri saya bekerja di kantor dengan jam kerja normal, delapan jam sehari dari Senin sampai Jumat. Namun, setelah pandemi hingga saat ini kantornya menerapkan WFH. Namun, saat WFH, jam kerja ditambah yaitu jadi delapan jam sehari selama lima hari dan hari Sabtu masih diharuskan bekerja selama 3,5 jam, bahkan tidak ada uang lembur. Setahu saya, seharusnya ada hitungan lembur khusus, bukan? Bagaimana hal ini jika dilihat dari kacamata hukum?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Jam Kerja Ditambah Saat WFH Tanpa Upah Lembur, Bolehkah? yang pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 13 Mei 2020, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Rabu, 23 Desember 2020, dimutakhirkan kedua kali pada Kamis, 25 Maret 2021, dan dimutakhirkan ketiga kalinya pada 15 Juli 2022.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Sebelum membahas hitungan lembur yang seharusnya didapat, kami sampaikan bahwa penambahan jam kerja, terlepas dari di mana pun lokasi kerjanya, baik di rumah atau di kantor, harus diikuti dengan pemberian uang lembur yang besarannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

    Ketentuan Waktu Kerja dan Istirahat Karyawan

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Sejak pandemi hingga saat ini, sejumlah kantor atau pemberi kerja menerapkan kebijakan pelaksanaan work from home (“WFH”) atau bekerja di rumah karena beberapa alasan.

    Lebih lanjut, berdasarkan UU Cipta Kerja, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja atau jam kerja, meliputi:[1]

    1. 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu; atau
    2. 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu.

    Khusus untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu dapat diberlakukan ketentuan waktu kerja kurang atau lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu.[2]

    Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa pada awalnya perusahaan tempat istri Anda bekerja telah mengikuti ketentuan waktu kerja 8 jam sehari untuk 5 hari kerja dalam seminggu.

    Penambahan Jam Kerja Saat WFH

    Menyambung inti pertanyaan Anda, pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud di atas, harus memenuhi syarat:[3]

    1. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
    2. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu.

    Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana yang dijelaskan di atas, wajib membayar upah kerja lembur.[4] Tetapi, ketentuan waktu kerja lembur di atas tidak termasuk kerja lembur pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi.[5]

    Adapun kewajiban membayar upah lembur dikecualikan bagi pekerja dalam golongan jabatan tertentu yang punya tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan/atau pengendali jalannya perusahaan dengan waktu kerja tidak dapat dibatasi dan mendapat upah lebih tinggi.[6]

    Golongan jabatan tertentu ini diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan apabila tidak diatur, maka pengusaha wajib membayar upah kerja lembur.[7]

    Patut dicatat, mempekerjakan lebih dari waktu kerja sedapat mungkin harus dihindarkan karena pekerja harus mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan memulihkan kebugarannya. Namun, dalam hal-hal tertentu terdapat kebutuhan yang mendesak yang harus diselesaikan segera dan tidak dapat dihindari sehingga pekerja harus bekerja melebihi waktu kerja.[8]

    Saat WFH, istri Anda bekerja 8 jam sehari untuk 5 hari kerja lalu ditambah dengan 3,5 jam di hari Sabtu, sehingga totalnya menjadi 43,5 jam kerja dalam seminggu. Dengan demikian, perusahaan telah mempekerjakan istri Anda melebihi waktu kerja, dan pengusaha wajib membayar upah kerja lembur dengan sejumlah perhitungan lembur kepada istri Anda.

    Di sisi lain, penambahan waktu kerja seharusnya berdasarkan persetujuan dari pekerja terlebih dahulu, yang dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja yang bersedia lembur dan ditandatangani oleh pekerja dan pengusaha.[9]

    Hitungan Lembur dalam Perundang-undangan

    Karena istri Anda bekerja selama 5 hari kerja dan harus bekerja pada hari Sabtu (pada waktu istirahat mingguan),[10] seharusnya ia memperoleh hitungan lembur atau hitungan gaji sebagai berikut:[11]

    1. jam pertama sampai dengan jam kedelapan, dibayar 2 kali upah sejam;
    2. jam kesembilan, dibayar 3 kali upah sejam; dan
    3. jam kesepuluh, kesebelas, dan kedua belas, dibayar 4 kali upah sejam.

    Adapun cara menghitung upah sejam yaitu 1/173 kali upah sebulan.[12]

    Langkah Hukum dan Sanksi Bagi Jika Upah Lembur Tidak Dibayarkan

    Dikarenakan pengusaha tidak membayar upah lembur, hal ini berpotensi menimbulkan adanya perselisihan hubungan industrial yaitu perselisihan hak sebagaimana diatur dalam UU PHI.

    Istri Anda dapat mengupayakan penyelesaian melalui perundingan bipartit terlebih dahulu, baik antara istri Anda dan perusahaan secara langsung, atau diwakili oleh serikat pekerja jika ada.[13]

    Apabila perundingan gagal, salah satu atau kedua belah pihak dapat mencatatkan perselisihannya pada instansi ketenagakerjaan setempat untuk kemudian dilakukan mediasi. Lalu, jika dari mediasi tidak juga tercapai kesepakatan, selanjutnya dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.[14]

    Di sisi lain, bila pengusaha tidak menaati persyaratan untuk mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja, yaitu adanya persetujuan pekerja yang bersangkutan dan waktu kerja lembur maksimal 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu, pengusaha dikenakan sanksi pidana denda minimal Rp5 juta dan maksimal Rp50 juta.[15]

    Kemudian, pengusaha yang tidak membayar upah kerja lembur dikenakan sanksi pidana kurungan minimal 1 bulan dan maksimal 12 bulan dan/atau denda minimal Rp10 juta dan maksimal Rp100 juta.[16]

    Demikian jawaban dari kami terkait hitungan lembur pekerja WFH dan sanksinya sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

    [1] Pasal 81 angka 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

    [2] Penjelasan Pasal 81 angka 23 UU Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 77 ayat (3) UU Ketenagakerjaan

    [3] Pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

    [4] Pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

    [5] Pasal 26 ayat (3) PP 35/2021

    [6] Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)

    [7] Pasal 27 ayat (4) dan (5) PP 35/2021

    [8] Penjelasan Pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

    [9] Pasal 28 ayat (1) dan (2) PP 35/2021

    [10] Pasal 22 huruf b PP 35/2021

    [11] Pasal 31 ayat (3) PP 35/2021

    [12] Pasal 32 ayat (2) PP 35/2021

    [13] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (“UU PHI”) dan penjelasannya

    [14] Penjelasan Umum angka 4, 6, dan 7 UU PHI

    [15] Pasal 81 angka 69 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 188 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

    [16] Pasal 81 angka 68 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal a87 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000