Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum membahas mengenai masa percobaan atau probation, kami akan membahas terlebih dahulu mengenai hubungan kerja. Pada dasarnya, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.[1]
Sebagaimana dijelaskan di atas, perjanjian kerja merupakan dasar adanya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Adapun yang dimakud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.[2]
Perjanjian kerja ini dibuat atas dasar:[3]
- kesepakatan kedua belah pihak;
- kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pembuatannya, perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu yang biasa disebut Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) atau untuk waktu tidak tertentu yang biasa disebut Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”).[4]
Mengenai PKWT dan PKWTT ini dijelaskan lebih lanjut dalam PP 35/2021. Dalam Pasal 1 angka 10 PP 35/2021, diterangkan bahwa PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Sedangkan, Pasal 1 angka 11 PP 35/2021 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
Baca juga: Diangkat Jadi Karyawan Tetap, Bagaimana Kompensasi PKWT-nya?
Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Anda sebagai karyawan tetap memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasar pada PKWTT.
Selanjutnya, apakah boleh melaksanakan masa percobaan saat sudah menjadi karyawan tetap karena promosi jabatan?
Perlu diketahui sebelumnya, masa percobaan ini tidak dapat dilakukan pada pada PKWT. Dalam hal PKWT mensyaratkan masa percobaan, maka masa percobaan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.[5]
Lalu, mengenai ketentuan masa percobaan, Pasal 60 UU Ketenagakerjaan menyatakan:
- Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan.
- Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku
Dalam Penjelasan Pasal 60 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, diterangkan bahwa syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Apabila perjanjian kerja dilakukan secara lisan, maka syarat masa percobaan kerja harus diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan. Dalam hal tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja atau dalam surat pengangkatan, maka ketentuan masa percobaan kerja dianggap tidak ada.
Baca di sini: Bolehkah Masa Probation Lebih dari 3 Bulan?
Kemudian, menjawab pertanyaan Anda, masa probation yang melebihi 3 bulan merupakan hal yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. Namun, perlu dicatat bahwa dalam ketentuan ketenagakerjaan tidak diatur mengenai sanksi yang akan diberikan kepada pengusaha yang menerapkan masa probation lebih dari 3 bulan.
Lantas, bagaimana dengan masa probation saat karyawan menerima promosi?
Sepanjang penelusuran kami, mengenai penerapan masa percobaan karena terjadinya promosi jabatan tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Namun, menurut hemat kami, masa percobaan hanya berlaku untuk hubungan kerja baru, bukan untuk promosi jabatan.
Hal ini juga dijelaskan dalam artikel Landasan Hukum Masa Probation, yang menerangkan bahwa masa percobaan atau masa probation dijalani oleh karyawan baru sebelum benar-benar dipekerjakan sebagai karyawan tetap. Dalam masa probation ini, HRD dan manajer akan mengevaluasi kinerja karyawan dan mengambil keputusan terkait kelanjutan hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan.
Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masa percobaan tidak dapat diterapkan pada karyawan tetap dengan alasan karyawan yang bersangkutan mendapatkan promosi jabatan. Hal ini karena masa percobaan umumnya dilakukan kepada karyawan PKWTT baru. Selain itu, ketentuan masa percobaan menurut peraturan perundang-undangan juga diatur selama 3 bulan sebagai persyaratan seorang karyawan yang akan menjadi PKWTT. Sehingga, menurut hemat kami, masa probation ini tidak diperuntukkan kepada karyawan yang telah menjadi PKWTT termasuk dalam hal menerima promosi, apalagi ditentukan dalam waktu lebih dari 3 bulan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
[2] Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan
[3] Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[5] Pasal 81 angka 14 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 58 UU Ketenagakerjaan