Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bolehkah Rombongan Mobil Pejabat Menerobos Lampu Merah? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pertama kali dipublikasikan pada tanggal 31 Maret 2015.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sepanjang penelusuran kami definisi dari lembaga negara terdapat dalam Pasal 1 angka 13 UU 43/2009. Dalam pasal lembaga negara didefinisikan sebagai lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam menjawab pertanyaan Anda, maka kami akan berpedoman pada ketentuan UU LLAJ. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU LLAJ, yang dimaksud dengan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
Adapun yang dimaksud pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 UU LLAJ.
Dalam UU LLAJ, diatur bahwa terdapat beberapa pengguna jalan yang memiliki hak utama, yaitu kendaraan bermotor yang mendapat prioritas dan wajib didahulukan dari pengguna jalan lain.[1] Pengaturan mengenai pengguna jalan yang memiliki hak utama terdapat dalam Pasal 134 UU LLAJ, yang berbunyi:
Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:
- Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- ambulans yang mengangkut orang sakit;
- Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
- Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- iring-iringan pengantar jenazah; dan
- konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kepentingan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 134 huruf g UU LLAJ di atas adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam.[2]
Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya pimpinan lembaga negara memiliki hak utama sebagai pengguna jalan. Hal ini artinya pimpinan lembaga negara memiliki hak untuk mendapat prioritas dan wajib didahulukan dari pengguna jalan. Namun, perlu diingat bahwa pimpinan negara berada di peringkat keempat pengguna jalan yang memperoleh hak utama di bawah kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, ambulans yang mengangkut orang sakit, dan kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.
Kendaraan yang mendapat hak utama ini harus dikawal oleh petugas Polri dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.[3] Selain itu, petugas Polri melakukan pengamanan jika mengetahui adanya pengguna jalan.[4] Lalu, alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama.[5]
Lantas, tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mendahului pengguna jalan lain?
Pada dasarnya, dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, petugas Polri dapat melakukan tindakan:[6]
- Memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan;
- Memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus;
- Mempercepat arus lalu lintas;
- Memperlambat arus lalu lintas; dan/atau
- Mengalihkan arah arus lalu lintas.
Keadaan tertentu sebagaimana disebutkan di atas adalah keadaan sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk kelancaran lalu lintas yang disebabkan, antara lain, oleh:[7]
- Perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- Alat pemberi isyarat lalu lintas tidak berfungsi;
- Adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;
- Adanya pekerjaan jalan;
- Adanya bencara alan; dan/atau
- Adanya kecelakaan lalu lintas.
Jadi, dalam hal pengguna jalan yang mendapatkan hak utama seperti pimpinan lembaga negara sedang berlalu lintas, maka petugas Polri dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memprioritaskan pimpinan lembaga negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, jika terjadi kemacetan, maka petugas Polri dapat memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan untuk memprioritaskan pimpinan lembaga negara.
Sebagai informasi, bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 juta.[8]
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
[1] Penjelasan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”)
[2] Penjelasan Pasal 134 huruf g UU LLAJ
[3] Pasal 135 ayat (1) UU LLAJ
[4] Pasal 135 ayat (2) UU LLAJ
[5] Pasal 135 ayat (3) UU LLAJ
[6] Pasal 104 ayat (1) UU LLAJ
[7] Penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU LLAJ
[8] Pasal 287 UU LLAJ
