Bolehkah Orang Tua Melarang Anaknya Pindah Agama?

PERTANYAAN

Saya mau bertanya mengenai anak yang pindah agama. Bagaimana tindakan orang tua dan pemerintah yang melarang anak untuk berpindah agama? Lalu, bagaimana solusi jika anak dilarang untuk memeluk agama yang diyakininya?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 30 Juni 2014.

KLINIK TERKAIT

Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan sebagai Hak Asasi Manusia

13 Jul, 2023

Melaporkan Pidana Mertua yang Melarang Menemui Anak Sendiri

04 Apr, 2019

Langkah Hukum Sengketa Pembagian Warisan karena Beda Agama

18 Jun, 2014

Adakah Aturan Khusus yang Melindungi Anak sebagai Saksi?

20 Nov, 2013

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Hak Beragama

Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai bolehkah orang tua melarang anak pindah agama, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pada dasarnya, setiap orang memiliki hak untuk beragama. Hal ini sebagaimana dijamin oleh konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu UUD 1945 khususnya Pasal 28E ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Selain itu, negara juga menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, sebagai berikut:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Baca juga: Hak Beragama dalam Pasal 29 UUD 1945

Kemudian, menurut Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, hak beragama merupakan hak asasi manusia (“HAM”) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non-derogable rights. Hal yang serupa juga dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 4 UU HAM, yang berbunyi:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Adapun “dalam keadaan apapun” pada pasal di atas, termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan/atau keadaan darurat. Sedangkan “siapapun” di sini adalah negara, pemerintah dan/atau anggota masyarakat.[1]

Jadi, dapat dipahami bahwa hak beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan/atau keadaan darurat, serta tidak dapat dikurangi oleh siapapun oleh negara, pemerintah dan/atau anggota masyarakat.

Lantas, bolehkah orangtua melarang anaknya pindah agama?

Hak Beragama Anak

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU 35/2014.

Menjawab pertanyaan Anda, hak anak untuk beribadah secara khusus diatur dalam Pasal 6 UU 35/2014, yang berbunyi:

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

Lebih lanjut, setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.[2] Adapun negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya, yang meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.[3]

Berkaitan dengan agama apa yang dianut anak, Pasal 42 ayat (2) UU Perlindungan Anak secara tegas mengatur bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Artinya, anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[4]

Jadi, apabila anak mulai dapat menentukan pilihannya, menurut hemat kami, siapapun tidak berhak untuk melarangnya untuk memilih agama yang ia yakini dengan mengacu pada beberapa dasar hukum yang telah kami sebutkan di atas. Jika anak sudah dapat menentukan agama pilihannya (dalam hal ini telah berakal dan dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya), baik orang tua maupun pemerintah tidak dapat melarang anak untuk berpindah agama.

Kepada pihak yang menghalangi ibadah anak dapat dikenai sanksi, yang diatur dalam Pasal 175 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 303 ayat (3) UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[5] yaitu tahun 2026, sebagai berikut:

Pasal 175 KUHP	Pasal 303 ayat (3) UU 1/2023
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.	Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu sebesar Rp200 juta.[6]

Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel Sanksi Hukum Menghalangi Orang Melaksanakan Ibadah.

Kemudian, bagaimana solusi jika anak dilarang untuk memeluk agama yang diyakininya? Menurut Tri Jata Ayu Pramesti (penulis sebelumnya), hak beragama bagi anak merupakan salah satu yang menjadi fokus pemerintah dalam masalah perlindungan anak melalui peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia ("KPAI"). Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, UU Perlindungan Anak dibentuk KPAI yang bersifat independen sebagaimana disebut dalam Pasal 74 UU 35/2014:

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.
2. Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

Menurut hemat kami, solusi terhadap hak seorang anak jika dilarang untuk memeluk agama yang diyakininya adalah dengan mengadukan tindakan atau bentuk pelanggaran hak anak dalam beragama ke KPAI.

Hal ini juga berhubungan dengan tugas KPAI, yang berdasarkan Pasal 76 UU 35/2014, terdiri dari:

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
2. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
3. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
4. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
5. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
6. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
7. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak dan perubahannya.

Baca juga: Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan sebagai Hak Asasi Manusia

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

[1] Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”)

[2] Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”)

[3] Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[4] Penjelasan Pasal 42 ayat (2) UU Perlindungan Anak

[5] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

[6] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023