Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Bolehkah Pemegang Saham Merangkap Komisaris dan Direksi Sekaligus?

Bolehkah Pemegang Saham Merangkap Komisaris dan Direksi Sekaligus?
Bolehkah Pemegang Saham Merangkap Komisaris dan Direksi Sekaligus?

PERTANYAAN

Dapatkah pemegang saham PT juga merangkap sebagai komisaris dan direksi sekaligus? Mohon pencerahannya.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Albert Aries, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 12 November 2014.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata– mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Mengingat tugas direksi dan komisaris adalah saling berkaitan, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan rangkap jabatan pemegang saham sebagai direksi dan komisaris sekaligus. Adapun direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas (“PT”), sedangkan dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.[1]

    Namun, sebagaimana telah dijelaskan dalam artikel berjudul Bolehkah Pemegang Saham Merangkap Jadi Direksi dan Komisaris?, dalam hal pemegang saham PT merangkap sebagai direksi atau komisaris di perusahaan yang sama (tidak dilakukan secara sekaligus) sepanjang penelusuran berbagai peraturan perundang-undangan, tidak ada larangan bagi pemegang saham merangkap sebagai direksi atau komisaris di perusahaan yang sama.

    Anggota direksi wajib melaporkan kepada PT mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam PT dan PT
    lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.[2]

    Kemudian dewan komisaris wajib melaporkan kepada PT mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.[3]

    Sedangkan perihal ketentuan larangan rangkap jabatan bagi direksi dan komisaris dapat Anda jumpai dalam Pasal 26 UU 5/1999 yang menyatakan bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan tersebut:

    1. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
    2. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
    3. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

    Sementara di sisi lain, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hal yang harus dihindari adalah rangkap jabatan antara direksi dan komisaris secara sekaligus karena tupoksi kedua posisi yang tumpang tindih. Dengan demikian, apabila pemegang saham PT menjadi salah satunya (direksi atau komisaris) pada perusahaan yang sama, hal ini dapat dimungkinkan.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
    2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

    [2] Pasal 101 ayat (1) UU PT

    [3] Pasal 116 huruf b UU PT

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000