Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Cara Evaluasi UU Selain via Judicial Review

Cara Evaluasi UU Selain via Judicial Review

PERTANYAAN

Apakah ada cara untuk mengevaluasi suatu peraturan perundang-undangan setelah diundangkan selain melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Mohon penjelasannya.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

    Perlu dipahami sebelumnya, evaluasi suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan oleh beberapa institusi. Evaluasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan oleh lembaga legislatif dikenal dengan legislative review, kemudian dilakukan oleh lembaga eksekutif yang dikenal dengan executive review, dan terakhir yang lebih banyak dikenal lebih luas yaitu evaluasi perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga yudikatif, disebut dengan judicial review.

    Kewenangan melakukan judicial review di Indonesia terbagi atas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang (“UU”) terhadap UUD 1945, dan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap UU. Legislative dan executive review dilakukan apabila lembaga tersebut sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan memerlukan evaluasi perubahan atau pencabutan atas peraturan perundang-undangan yang pernah mereka buat.

    Pemantauan dan Peninjauan UU

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Sejak tahun 2019, terdapat mekanisme evaluasi undang-undang yang disebut dengan pemantauan dan peninjauan undang-undang. Kegiatan ini dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat (“DPR”), dewan perwakilan daerah (“DPD”), dan pemerintah. Evaluasi ini diatur dalam Pasal 95A UU 13/2022 dan Pasal 95B UU 15/2019. Hasil dari evaluasi tersebut pun dapat menjadi usul dalam penyusunan program legislasi nasional (“prolegnas”).

    Pemantauan dan peninjauan dapat juga disebut dengan evaluasi karena pada dasarnya kegiatan untuk menilai pelaksanaan UU yang berlaku untuk diketahui apakah tujuan, dampak, dan kemanfaatan UU telah sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.[1] Berdasarkan UU 12/2011 dan perubahannya khususnya ketentuan yang disebutkan di atas, pemantauan dan peninjauan UU dilakukan oleh badan legislasi, DPR, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU), DPD dan Kementerian Hukum pada pemerintahan. Selain itu di lingkungan DPR, terdapat Pusat Pemantauan Peninjauan Undang-Undang pada Badan Keahlian DPR yang melakukan pemantauan dan peninjauan undang-undang.

    Pemantauan dan peninjauan terhadap UU dilakukan setelah UU berlaku, yang dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan pemerintah. Pemantauan dan peninjauan terhadap UU ini dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi. Hasil dari pemantauan dan peninjauan terhadap UU dapat menjadi usul dalam penyusunan prolegnas.

    Kemudian menurut Pasal 95B UU 15/2019, pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu pada perencanaan, pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. Selanjutnya pemantauan dan peninjauan terhadap UU diatur masing-masing dengan peraturan DPR, peraturan DPD, dan peraturan presiden. UU 12/2011 dan perubahannya memang hanya mengatur pemantauan dan peninjauan terhadap UU, sedangkan untuk jenis peraturan perundang-undangan yang selain undang-undang dikenal mekanisme analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Sepanjang penelusuran kami, kegiatan ini dilakukan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

        1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
        2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
        3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
        4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

    Referensi:

    Ade Irawan Taufik. Gagasan Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Rechtvinding, Vol. 10, No. 2, Agustus 2021.


    [1] Ade Irawan Taufik. Gagasan Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Rechtvinding, Vol. 10, No. 2, Agustus 2021, hal. 286

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000