Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Ingin Membubarkan CV Tanpa SIUP, TDP, dan NPWP yang dibuat oleh Easybiz dan pertama kali dipublikasikan pada 28 Maret 2019.
Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].
Perlu diketahui sebelumnya, bahwa sejak berlakunya Perppu Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU Cipta Kerja, terdapat perubahan konsep perizinan berusaha di Indonesia. Saat ini, perizinan berusaha sudah menggunakan perizinan berusaha berbasis risiko yang didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Perppu Cipta Kerja yaitu dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Perppu Cipta Kerja. Dari penilaian tersebut, maka kegiatan usaha akan ditetapkan sebagai kegiatan usaha berisiko rendah, menengah, atau tinggi.
Oleh sebab itu, SIUP dan TDP yang sebelumnya menjadi syarat bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya, sudah tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Perppu Cipta Kerja.
Baca juga: SIUP dan TDP Tak Berlaku Lagi, Benarkah?
Dengan demikian, CV Anda yang belum menjalankan kegiatan usaha tidak akan dikenakan sanksi karena tidak memiliki SIUP atau TDP, karena hal tersebut sudah tidak tergolong sebagai persyaratan untuk melakukan kegiatan usaha lagi.
Selain itu, jika mengacu pada perizinan berusaha berbasis risiko, kami berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah suatu pelanggaran jika CV Anda tidak melakukan kegiatan usaha, karena tidak ada ketentuan mengenai perizinan berusaha yang dilanggar oleh CV Anda. Misalnya, dalam PP 5/2021 dikenal adanya sanksi administratif salah satunya berupa denda administratif.[1] Pengenaan denda administratif tersebut diberlakukan ketika ada pelanggaran perizinan berusaha, seperti jika suatu perusahaan perkebunan melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki perizinan berusaha.[2]
Kemudian, menjawab pertanyaan Anda selanjutnya terkait cara membubarkan CV, kami mengasumsikan bahwa CV yang Anda miliki sudah didaftarkan atau sudah legal. Selanjutnya, langkah yang dapat Anda tempuh untuk melakukan pembubaran CV adalah:
Pertama, mengajukan permohonan pendaftaran pembubaran terhadap CV yang didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.[3]
Namun, jika permohonan tidak dapat diajukan secara elektronik karena notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet atau Sistem Administrasi Badan Usaha tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri Hukum dan HAM, maka pemohon dapat mengajukan permohonan secara non elektronik.[4]
Permohonan pendaftaran pembubaran CV secara nonelektronik disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:[5]
- dokumen pendukung; dan/atau
- surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet.
Kedua, alasan pembubaran. Suatu CV dapat dibubarkan dengan alasan:[6]
- berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan CV atau tujuan CV telah tercapai;
- karena kehendak para sekutu; atau
- alasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, memenuhi administrasi pembubaran. Dalam mengajukan permohonan pendaftaran pembubaran CV, Anda harus melengkapi dokumen berikut:[7]
- akta pembubaran;
- putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran; atau
- dokumen lain yang menyatakan pembubaran.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.
[1] Contohnya Pasal 317 ayat (2) huruf c, Pasal 327 huruf b, Pasal 335 huruf b PP 5/2021
[2] Pasal 325 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
[3] Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (“Permenkumham 17/2018”)
[4] Pasal 21 ayat (1) Permenkumham 17/2018
[5] Pasal 21 ayat (2) Permenkumham 17/2018
[6] Pasal 20 ayat (2) Permenkumham 17/2018
[7] Pasal 20 ayat (3) Permenkumham 17/2018