Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Cara Mengalihkan Perizinan Berusaha dalam Merger

Cara Mengalihkan Perizinan Berusaha dalam Merger

PERTANYAAN

Dalam konteks perusahaan yang melakukan merger, apakah seluruh legalitas perizinan yang telah dimiliki oleh perusahaan likuidasi dapat digunakan oleh perusahaansurvivingdalam menjalankan kegiatan operasionalnya? Apakah boleh izin atas nama perusahaan likuidasi dipakai sebagai izin dari perusahaansurvivingkarena merger? Terima kasih.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Pengertian Merger

    Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan mengenai apa itu merger menurut hukum Indonesia. Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih (merging company) untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang sudah ada (surviving company).[1] Sebagai hasil dari merger, akan ada satu surviving company dan seluruh merging company tidak akan ada lagi.[2]

    Oleh sebab itu, penting untuk memahami dampak hukum dari merger, terutama terkait dengan hak, kewajiban, dan status perizinan dari merging company yang akan digunakan oleh surviving company.

    Dampak Hukum Merger Terhadap Merging Company dan Surviving Company

    Dampak hukum bagi surviving company dan merging company setelah proses merger adalah sebagai berikut:[3]

    1. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri (merging company) beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan (surviving company), termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian dan hak kewajiban kontraktual seperti perjanjian kerja sama, hak, dan kewajiban merging company, serta hubungan hukum merging company dengan pihak ketiga;
    2. Pemegang saham merging company menjadi pemegang saham surviving company; dan
    3. Status badan hukum merging company berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal merger mulai berlaku.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Selain itu, perlu kami luruskan bahwa berdasarkan ketentuan UU PTyang telah diubah dengan Perppu Cipta Kerja, berakhirnya suatu perseroan karena aksi korporasi termasuk merger tidak perlu proses likuidasi.[4] Sehingga berdampak pada seluruh aktiva dan passiva milik merging company secara otomatis akan beralih ke surviving company tanpa harus melalui proses penilaian dan penjualan aset, pembayaran utang, dan distribusi sisa dana kepada para pemegang saham perusahaan yang telah menggabungkan diri.

    Namun, hal ini tidak berarti seluruh perizinan berusaha yang masih atas nama merging company dapat langsung digunakan oleh surviving company untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perizinan berusaha biasanya melekat pada entitas hukum yang diberikan izin tersebut. Dengan demikian, perizinan berusaha milik merging company tidak dapat secara otomatis digunakan oleh surviving company.

    Cara Menggunakan Perizinan Berusaha Merging Company oleh Surviving Company

    Permeninveshil/Perka BKPM 5/2025 memberikan ketentuan mengenai mekanisme pengalihan perizinan berusaha milik merging company jika akan digunakan oleh surviving company. Berikut mekanismenya:

    1. Penyesuaian Data Perizinan Melalui Sistem OSS.

    Baik merging company maupun surviving company wajib melakukan pembaruan dan penyesuaian data perizinan masing-masing pada sistem OSS terlebih dahulu.[5] Setelah itu, surviving company wajib menyesuaikan data penggabungan di sistem OSS setelah data perizinan kedua perusahaan tersebut disesuaikan.[6] Selanjutnya sistem OSS akan melakukan validasi atas akta penggabungan tersebut melalui sistem yang dikelola oleh Kementerian Hukum.[7]

    1. Pemilihan Kegiatan Usaha yang Dilanjutkan oleh Surviving Company

    Surviving company diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan usaha mana yang akan tetap dilanjutkan sesuai akta penggabungan.[8] Setelah dilakukan pemilihan kegiatan usaha yang akan dilanjutkan oleh surviving company, sistem OSS kemudian:

    1. Memutakhirkan data perizinan berusaha (“PB”) berdasarkan hasil penggabungan;[9]
    2. Membatalkan PB atas kegiatan usaha yang tidak dipilih untuk dilanjutkan;[10] dan
    3. Menghapus data badan usaha yang menggabungkan diri (merging company) dari sistem OSS.[11]

    Setelah melalui tahapan di atas, surviving company secara hukum dapat memanfaatkan perizinan yang sebelumnya dimiliki oleh merging company untuk menjalankan kegiatan usahanya.

    Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses merger, surviving company tidak dapat langsung menggunakan izin merging company secara otomatis. Setiap izin yang semula terdaftar atas nama merging company harus melalui proses pemutakhiran atau penyesuaian data di sistem OSS agar sah digunakan atas nama surviving company.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas;
    5. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).

    [1] Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (“PP 27/1998”)

    [2] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 9 UU PT jo. Pasal 1 angka 1 PP 27/1998

    [3] Pasal 122 ayat (3) UU PT

    [4] Pasal 122 ayat (2) UU PT

    [5] Pasal 234 ayat (1) Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (“Permeninveshil/Perka BKPM 5/2025”)

    [6] Pasal 234 ayat (3) Permeninveshil/Perka BKPM 5/2025

    [7] Pasal 234 ayat (4) Permeninveshil/Perka BKPM 5/2025

    [8] Pasal 234 ayat (6) Permeninveshil/Perka BKPM 5/2025

    [9] Pasal 234 ayat (7) Permeninveshil/Perka BKPM 5/2025

    [10] Pasal 234 ayat (8) Permeninveshil/Perka BKPM 5/2025

    [11] Pasal 234 ayat (9) Permeninveshil/Perka BKPM 5/2025

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000