Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Kekuatan Hukum Akta Notaris Pasca Merger Terhadap Pihak Ketiga

Kekuatan Hukum Akta Notaris Pasca Merger Terhadap Pihak Ketiga
Kekuatan Hukum Akta Notaris Pasca Merger Terhadap Pihak Ketiga

PERTANYAAN

Saya ingin menanyakan bagaimana posisi akta notaris setelah sebuah perusahaan melakukan merger dalam kaitannya dengan kedudukan pihak ketiga?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulPosisi Akta Notaris Setelah Merger yang dibuat oleh Alfi Renata, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 24 Maret 2010.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Kekuatan Hukum Akta Notaris

    Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.[1] Akta autentik ini dibuat oleh notaris untuk mencatatkan perbuatan hukum, perjanjian, atau penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diminta oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk akta tersebut.[2]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Baca juga: Jenis-Jenis Akta yang Dibuat oleh Notaris

    Menurut Pasal 1870 KUH Perdata akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang apa yang tercantum di dalamnya bagi pihak yang berkepentingan. Dapat disimpulkan bahwa sebuah akta notaris pada dasarnya bersifat mengikat dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat bagi para pihak yang terlibat.

    Implikasi Merger

    Merger atau penggabungan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada. Proses merger ini mengakibatkan beralihnya aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri kepada perseroan yang menerima penggabungan. Status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri akan berakhir dengan sendirinya sesuai dengan hukum.[3]

    Dengan kata lain, hak dan kewajiban yang sebelumnya dimiliki oleh perseroan yang menggabungkan diri akan beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan, selama hak dan kewajiban tersebut belum diselesaikan atau diakhiri sebelum merger berlaku secara efektif.

    Baca juga: Perbedaan Merger dengan Akuisisi

    Kekuatan Hukum Akta Notaris Pasca Merger terhadap Pihak Ketiga

    Jika akta notaris yang dibuat oleh perseroan yang menggabungkan diri memuat hak dan kewajiban yang melibatkan pihak ketiga, maka setelah proses merger, pihak ketiga tersebut tetap terikat dengan perjanjian yang ada.

    Kewajiban yang tercantum dalam akta tersebut akan tetap berlaku, dan perseroan yang menerima penggabungan bertanggung jawab untuk melanjutkan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Meskipun status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri telah berakhir, perjanjian yang tercantum dalam akta notaris akan tetap mengikat dan berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
    3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
    5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

    [1] Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 2/2014”)

    [2] Pasal 15 ayat (1) UU 2/2014

    [3] Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) jo. Pasal 122 ayat (3) UU PT

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000