Terima kasih atas pertanyaannya, saya coba jawab dengan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman pribadi saya.
1. Mungkin-mungkin saja bila Anda ingin membawa kembali kasus tersebut ke jalur hukum. Tapi perlu diperhitungkan kembali, setelah satu minggu saja umumnya kendaraan rusak sudah diperbaiki dan mulus kembali, jadi tidak ada barang bukti. Kalau tetap dipaksakan ke pak polisi, nanti pak polisi akan kesulitan di barang bukti, saksi-saksi di lokasi, serta pembuatan SKET TKP. Akibatnya bisa-bisa kasusnya ‘nyangkut’ dan tidak selesai-selesai kasusnya kalau dipaksakan lewat jalur hukum.
Jika memang barang buktinya tidak berubah sama sekali baik milik korban maupun tersangka setelah dua bulan, serta ada saksi di sekitar TKP yang masih ingat dan siap memberi kesaksian, silahkan lanjut saja lapor ke polisi.
2. Pelanggaran dan kejahatan ada masa daluarsa-nya.
Kita mengacu pada KUHP saja. Pasal 78 menyebutkan kasus pelanggaran dan kejahatan dengan media percetakan, daluarsanya 1 tahun; jika kejahatannya diancam penjara yang tidak lebih dari tiga tahun, daluarsanya 6 tahun; jika kejahatannya diancam lebih dari tiga tahun, daluarsanya 12 tahun; jika kejahatan diancam seumur hidup atau hukuman mati, daluarsanya 18 tahun.
Mari kita lihat pasal 310 UU Lalu Lintas yang mengatur masalah kecelakaan lalu lintas:
Kecelakaan berakibat rusak benda - penjara maksimal 6 bulan; luka ringan - penjara maksimal 1 tahun; luka berat – penjara maksimal 5 tahun; meninggal dunia – penjara maksimal 6 tahun.
Jadi kalau kecelakaan lalu lintas hanya rusak ringan hingga luka ringan yang diancam pidana 6 bulan s/d 1 tahun, maka daluarsanya adalah enam tahun.
Dasar hukum:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
