Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Berapa Lama Masa Daluwarsa Penuntutan dan Menjalankan Pidana?

Berapa Lama Masa Daluwarsa Penuntutan dan Menjalankan Pidana?
Berapa Lama Masa Daluwarsa Penuntutan dan Menjalankan Pidana?

PERTANYAAN

Mohon dijelaskan mengenai berapa lama daluwarsa dalam hukum pidana yang diatur di dalam undang-undang?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Daluarsa Penuntutan Pidana dan Menjalani Hukuman yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 29 November 2012, lalu dimutakhirkan pertama kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada Rabu, 18 Januari 2023.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Menurut UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026,[1] daluwarsa merupakan salah satu alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan hukuman. Hal tersebut secara historis pernah diatur di dalam KUHP lama yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    Baik KUHP lama maupun UU 1/2023 mengenal 2 macam daluwarsa pidana, yaitu daluwarsa untuk menuntut dan daluwarsa untuk menjalankan hukuman pidana.

    Daluwarsa Penuntutan

    Perihal arti penuntutan, maka dapat berpedoman pada ketentuan dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang sudah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.[2] Sebagai perbandingan, kami juga akan menguraikan ketentuan dalam KUHAP lama yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[3]

    Pasal 1 angka 11 UU 20/2025

    Pasal 1 angka 7 KUHAP lama

    Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

    Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

    Lantas, bagaimana bunyi ketentuan daluwarsa penuntutan?

    UU 1/2023

    KUHP lama

    Pasal VII angka 23 UU 1/2026 yang mengubah Pasal 136 UU 1/2023

    (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila:

    1. setelah melampaui waktu 3 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III;
    2. setelah melampaui waktu 6 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 tahun dan paling lama 3 tahun;
    3. setelah melampaui waktu 12 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 tahun dan paling lama 7 tahun;
    4. setelah melampaui waktu 18 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun dan paling lama 15 tahun; dan
    5. setelah melampaui waktu 20 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

    (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3.

    (3) Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi korporasi memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 132 ayat (1).

    Pasal 78

    (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

    1. terhadap semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah 1 tahun;
    2. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, sesudah 6 tahun;
    3. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah 12 tahun;
    4. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun.

    (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi 1/3.

    Pasal 137

    Jangka waktu kedaluwarsa dihitung mulai keesokan hari setelah perbuatan dilakukan, kecuali bagi:

    1. Tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana perusakan mata uang, kedaluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan; atau
    2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Pasal 451, dan Pasal 452 kedaluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah korban tindak pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.

    Pasal 79

    Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

    1. terhadap pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang daluwarsa itu mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan;
    2. terhadap kejahatan dalam pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
    3. terhadap pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengaii pasal 558a, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor tersebut.

    Pasal 138

    1. Tindakan penuntutan tindak pidana menghentikan tenggang waktu kedaluwarsa.
    2. Penghentian tenggang waktu kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung keesokan hari setelah tersangka atau terdakwa mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    3. Setelah kedaluwarsa dihentikan karena tindakan penuntutan, mulai diberlakukan tenggang waktu kedaluwarsa baru.

    Pasal 80

    1. Setiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.
    2. Sesudah dihentikan, dimulai lagi tenggang daluwarsa yang baru.

    Pasal 139

    Apabila penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu, tenggang waktu kedaluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan.

    Pasal 81

    Penundaan penuntutan pidana berhubung
    dengan adanya perselisihan pra-yudisial,
    menunda daluwarsa.

    Daluwarsa Menjalankan Pidana

    Daluwarsa menjalankan pidana merupakan gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana atau putusan pengadilan.[4]

    UU 1/2023

    KUHP Lama

    Pasal 142

    1. Kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ditambah 1/3.
    2. Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lama pidana yang dijatuhkan kecuali untuk pidana penjara seumur hidup.
    3. Pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu kedaluwarsa.
    4. Jika pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah lewat waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf e ditambah 1/3 dari tenggang waktu kedaluwarsa tersebut.

    Pasal 84

    1. Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa.
    2. Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya
      lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah 1/3.
    3. Bagaimanapun juga, tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
    4. Wewenang menjalankan pidana mati tidak daluwarsa.

    Pasal 143

    1. Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana dihitung keesokan harinya sejak putusan pengadilan dapat dilaksanakan.
    2. Apabila terpidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana maka tenggang waktu kedaluwarsa dihitung keesokan harinya sejak tanggal terpidana tersebut melarikan diri.
    3. Apabila pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut, tenggang waktu kedaluwarsa dihitung keesokan harinya sejak tanggal pencabutan.
    4. Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana ditunda selama:
    1. pelaksanaan pidana tersebut ditunda berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
    2. terpidana dirampas kemerdekaannya meskipun perampasan kemerdekaan tersebut berkaitan dengan putusan pengadilan untuk tindak pidana lain.

    Pasal 85

    1. Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan.
    2. Jika seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka pada esok harinya setelah
      melarikan diri itu mulai berlaku tenggang daluwarsa baru. Jika suatu pelepasan bersyarat dicabut, maka
      pada esok harinya setelah pencabutan, mulai berlaku tenggang daluwarsa baru.
    3. Tenggang daluwarsa tertuduh selama penjalanan pidana ditunda menurut perintah dalam suatu peraturan umum, dan juga selama terpidana dirampas kemerdekaannya, meskipun perampasan kemerdekaan itu berhubung dengan pemidanaan lain

    Contoh

    Kami akan mencontohkan pada tindak pidana penggelapan yang diatur di dalam Pasal 468 UU 1/2023 yang diancam dengan pidana penjarapaling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200 juta.[5] Delik ini secara historis pernah diatur di dalam Pasal 372 KUHP lama.

    Baca juga: Perbedaan Pasal Penipuan dan Penggelapan

    Berdasarkan penjelasan di atas, maka daluwarsa untuk melakukan penuntutan tindak pidana penggelapan adalah sesudah 12 tahun. Perhitungan daluwarsa penuntutan tersebut mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan. Jadi, apabila dalam kurun waktu yang telah disebutkan setelah dilakukan tindak pidana penggelapan, penuntut umum tidak melakukan penuntutan, maka hapuslah kewenangan untuk menuntut si pelaku (strafsactie).

    Untuk mempermudah pemahaman Anda, kami memberikan contoh, A berusia 21 tahun melakukan penggelapan uang kantor pada 10 Januari 2026, maka jika sampai sesudah 12 tahun kemudian yakni hingga 10 Januari 2038 tidak dilakukan penuntutan, maka kewenangan penuntut umum untuk menuntut A menjadi hapus.

    Selain daluwarsa penuntutan, diatur pula mengenai daluwarsa menjalankan hukuman pidana. Untuk tindak pidana penggelapan, maka daluwarsa menjalankan hukuman pidana adalah sesudah 16 tahun dan mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan.

    Guna menjelaskan hal ini, kami mencontohkan A yang telah dituntut penggelapan di pengadilan kemudian diputus hakim dengan hukuman penjara selama 4 tahun pada 10 Februari 2026 dan putusan sudah dapat dijalankan pada 18 Februari 2026, maka mulai 19 Februari 2026 sampai dengan 19 Februari 2042 berlakulah tenggang daluwarsa menjalankan hukuman pidana dan dalam hal ini penuntut umum sebagai eksekutor putusan hakim harus memasukkan A ke penjara.

    Demikian jawaban dari kami terkait daluwarsa pidana penggelapan dan penggelapan dengan pemberatan, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

    [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”).

    [2] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)

    [3] Pasal 362 UU 20/2025

    [4] Lihat Pasal 140 ayat huruf b UU 1/2023 dan penjelasannya

    [5] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000