Pidana
Berapa Lama Masa Daluwarsa Penuntutan dan Menjalankan Pidana?
Bacaan 10 Menit

PERTANYAAN
Mohon dijelaskan mengenai berapa lama daluwarsa dalam hukum pidana yang diatur di dalam undang-undang?


Bacaan 10 Menit

Mohon dijelaskan mengenai berapa lama daluwarsa dalam hukum pidana yang diatur di dalam undang-undang?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Daluarsa Penuntutan Pidana dan Menjalani Hukuman yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 29 November 2012, lalu dimutakhirkan pertama kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada Rabu, 18 Januari 2023.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menurut UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026,[1] daluwarsa merupakan salah satu alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan hukuman. Hal tersebut secara historis pernah diatur di dalam KUHP lama yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Baik KUHP lama maupun UU 1/2023 mengenal 2 macam daluwarsa pidana, yaitu daluwarsa untuk menuntut dan daluwarsa untuk menjalankan hukuman pidana.
Perihal arti penuntutan, maka dapat berpedoman pada ketentuan dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang sudah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.[2] Sebagai perbandingan, kami juga akan menguraikan ketentuan dalam KUHAP lama yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[3]
Pasal 1 angka 11 UU 20/2025 | Pasal 1 angka 7 KUHAP lama |
Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. | Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. |
Lantas, bagaimana bunyi ketentuan daluwarsa penuntutan?
UU 1/2023 | KUHP lama |
Pasal VII angka 23 UU 1/2026 yang mengubah Pasal 136 UU 1/2023 (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila:
(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3. (3) Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi korporasi memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 132 ayat (1). | Pasal 78 (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
(2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi 1/3. |
Pasal 137 Jangka waktu kedaluwarsa dihitung mulai keesokan hari setelah perbuatan dilakukan, kecuali bagi:
| Pasal 79 Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:
|
Pasal 138
| Pasal 80
|
Pasal 139 Apabila penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu, tenggang waktu kedaluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan. | Pasal 81 Penundaan penuntutan pidana berhubung |
Daluwarsa menjalankan pidana merupakan gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana atau putusan pengadilan.[4]
UU 1/2023 | KUHP Lama |
Pasal 142
| Pasal 84
|
Pasal 143
| Pasal 85
|
Contoh
Kami akan mencontohkan pada tindak pidana penggelapan yang diatur di dalam Pasal 468 UU 1/2023 yang diancam dengan pidana penjarapaling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200 juta.[5] Delik ini secara historis pernah diatur di dalam Pasal 372 KUHP lama.
Baca juga: Perbedaan Pasal Penipuan dan Penggelapan
Berdasarkan penjelasan di atas, maka daluwarsa untuk melakukan penuntutan tindak pidana penggelapan adalah sesudah 12 tahun. Perhitungan daluwarsa penuntutan tersebut mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan. Jadi, apabila dalam kurun waktu yang telah disebutkan setelah dilakukan tindak pidana penggelapan, penuntut umum tidak melakukan penuntutan, maka hapuslah kewenangan untuk menuntut si pelaku (strafsactie).
Untuk mempermudah pemahaman Anda, kami memberikan contoh, A berusia 21 tahun melakukan penggelapan uang kantor pada 10 Januari 2026, maka jika sampai sesudah 12 tahun kemudian yakni hingga 10 Januari 2038 tidak dilakukan penuntutan, maka kewenangan penuntut umum untuk menuntut A menjadi hapus.
Selain daluwarsa penuntutan, diatur pula mengenai daluwarsa menjalankan hukuman pidana. Untuk tindak pidana penggelapan, maka daluwarsa menjalankan hukuman pidana adalah sesudah 16 tahun dan mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan.
Guna menjelaskan hal ini, kami mencontohkan A yang telah dituntut penggelapan di pengadilan kemudian diputus hakim dengan hukuman penjara selama 4 tahun pada 10 Februari 2026 dan putusan sudah dapat dijalankan pada 18 Februari 2026, maka mulai 19 Februari 2026 sampai dengan 19 Februari 2042 berlakulah tenggang daluwarsa menjalankan hukuman pidana dan dalam hal ini penuntut umum sebagai eksekutor putusan hakim harus memasukkan A ke penjara.
Demikian jawaban dari kami terkait daluwarsa pidana penggelapan dan penggelapan dengan pemberatan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”).
[2] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)
[3] Pasal 362 UU 20/2025
[4] Lihat Pasal 140 ayat huruf b UU 1/2023 dan penjelasannya
[5] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023