KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Adakah Masa Daluwarsa untuk Menagih Utang?

Share
Perdata

Adakah Masa Daluwarsa untuk Menagih Utang?

Adakah Masa Daluwarsa untuk Menagih Utang?
Erni Agustin S.H., LL.MPusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Bacaan 10 Menit

Adakah Masa Daluwarsa untuk Menagih Utang?

PERTANYAAN

Apakah sebuah piutang mempunyai masa daluarsa untuk ditagihkan menurut hukum?

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Dalam KUH Perdata, dikenal adanya masa daluwarsa atau lewat waktu dalam suatu perikatan. Lewat waktu adalah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

    Lantas, berapa lama waktu daluwarsa utang piutang? Adakah pencegahan dan penangguhan daluwarsa?

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Masa Daluarsa Penagihan Utang yang dibuat oleh Bimo Prasetio, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 23 Juli 2012.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    KLINIK TERKAIT

    Tak Bayar Utang, Ranah Hukum Perdata atau Pidana?

    Tak Bayar Utang, Ranah Hukum Perdata atau Pidana?

    Pengertian Daluwarsa

    Sebelum menjawab pertanyaan Anda, akan kami jelaskan terlebih dahulu pengertian dari daluwarsa (verjaring). Dalam Pasal 1946 KUH Perdata disebutkan bahwa, daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

    Mengenai lewat waktu atau daluwarsa ini diatur dalam Pasal 1946 sampai dengan Pasal 1993 KUH Perdata. Adapun, ketentuan mengenai daluwarsa yang menjadi alasan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban diatur secara rinci pada Pasal 1967 s.d. 1977 KUH Perdata.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

    Jangka Waktu Daluwarsa dalam KUH Perdata

    Menurut Pasal 1967 KUH Perdata, semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikad buruk.

    Dengan lewatnya waktu 30 tahun itu maka hapuslah perikatan hukum dan tinggallah perikatan bebas (natuurlijk verbintenis), yaitu suatu perikatan yang boleh dipenuhi oleh debitur, tetapi tidak dapat dituntut oleh kreditur melalui pengadilan.[1]

    Lebih rinci diatur dalam KUH Perdata mengenai daluwarsa yang mengakibatnya seseorang dibebaskan dari perikatan, yaitu:

    1. Pasal 1968 KUH Perdata, tuntutan para ahli dan pengajar, tuntutan para penguasa rumah penginapan, rumah makan, tuntutan buruh akan daluwarsa dengan lewatnya 1 tahun.
    2. Pasal 1969 KUH Perdata, tuntutan para dokter dan ahli obat-obatan, tuntutan para juru sita, tuntutan para pengelola sekolah berasrama, tuntutan pada buruh akan daluwarsa dengan lewatnya 2 tahun.
    3. Pasal 1970 KUH Perdata, tuntutan para advokat untuk pembayaran jasa mereka dan tuntutan para pengacara untuk pembayaran persekot dan upah mereka, hapus karena lewat waktu 2 tahun, terhitung sejak hari diputusnya perkara, hari tercapainya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, atau hari dicabutnya kuasa pengacara itu. Dalam hal perkara yang tidak selesai, tak dapat mereka menuntut pembayaran persekot dan jasa yang telah ditunggak lebih dari 10 tahun. Tuntutan para notaris untuk pembayaran persekot dan upah mereka, lewat waktu juga dengan lewatnya waktu 2 tahun, terhitung sejak hari dibuatnya akta yang bersangkutan.
    4. Pasal 1971 KUH Perdata, tuntutan tukang kayu, tukang batu, tukang lain, tuntutan para pengusaha toko, daluwarsa dengan lewatnya waktu 5 tahun.

    Pencegahan Daluwarsa dalam KUH Perdata

    Daluwarsa dapat dicegah dalam keadaan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1978 s.d. 1985 KUH Perdata, yaitu:

    1. Bila pemanfaatan barang itu dirampas selama lebih dari 1 tahun dari tangan orang yang menguasainya, baik oleh pemiliknya semula maupun oleh pihak ketiga.[2]
    2. Dicegah dengan suatu peringatan, suatu gugatan, dan tiap perbuatan-perbuatan berupa tuntutan hukum, masing-masing dengan pemberitahuan dalam bentuk yang telah ditentukan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal itu atas nama pihak yang berhak, dan disampaikan kepada orang yang berhak dicegah memperoleh daluwarsa itu.[3]
    3. Gugatan di muka hakim yang tidak berkuasa.[4]
    4. Pengakuan akan hak seseorang yang terhadapnya daluwarsa berjalan, yang diberikan dengan kata-kata atau dengan perbuatan oleh orang yang menguasainya atau debitur.[5]
    5. Pemberitahuan menurut Pasal 1979 KUH Perdata kepada salah seorang debitur dalam perikatan tanggung menanggung, atau pengakuan orang tersebut, mencegah daluwarsa terhadap para debitur lain, bahkan pula terhadap para ahli waris mereka.[6]  
    6. Pemberitahuan yang dilakukan kepada debitur utama atau pengakuan yang diberikan oleh debitur utama mencegah lewat waktu terhadap penanggung utang.[7]
    7. Pencegahan lewat waktu yang dilakukan oleh salah seorang kreditur dalam suatu perikatan tanggung menanggung berlaku bagi semua kreditur lainnya.[8]

    Sebab-sebab yang Menangguhkan Daluwarsa dalam KUH Perdata

    Selanjutnya, terdapat sebab-sebab yang menangguhkan daluwarsa, yaitu:

    1. Daluwarsa berlaku terhadap siapa saja, kecuali terhadap mereka yang dikecualikan oleh undang-undang.[9]
    2. Daluwarsa tidak dapat mulai berlaku terhadap anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang ada di bawah pengampuan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.[10]
    3. Daluwarsa tidak dapat terjadi di antara suami istri.[11]
    4. Daluwarsa tidak berlaku terhadap seorang istri selama ia berada dalam status perkawinan:[12]
    1. bila tuntutan istri tidak dapat diteruskan, kecuali setelah ia memilih akan menerima persatuan atau akan melepaskannya;
    2. bila suami, karena menjual barang milik pribadi istri tanpa persetujuannya, harus menanggung penjualan itu, dan tuntutan istri harus ditujukan kepada suami.
    1. Daluwarsa tidak berjalan terhadap piutang yang bersyarat, selama syarat ini tidak dipenuhi. Dalam hal suatu perkara untuk menanggung suatu penjualan, selama belum ada putusan untuk menyerahkan barang yang bersangkutan kepada orang lain. Terhadap suatu piutang yang baru dapat ditagih pada hari yang telah ditentukan, selama hari itu belum tiba.[13]
    2. Terhadap seorang ahli waris yang telah menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk membuat pendaftaran harta peninggalan, tidak dapat dikenakan lewat waktu mengenai piutang-piutangnya terhadap harta peninggalan. Daluwarsa  berlaku terhadap suatu warisan yang tak terurus, meskipun tidak ada pengampu warisan itu.[14]
    3. Daluwarsa itu berlaku selama ahli waris masih mengadakan perundingan mengenai warisannya.[15]

    Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, berapa tahun utang bisa kedaluarsa atau daluwarsa? Jawabannya adalah 30 tahun, kecuali yang diatur rinci dalam KUH Perdata. Lewat dari masa daluwarsa 30 tahun, maka piutang tidak dapat dituntut di pengadilan, namun debitur tetap boleh memenuhi perikatan yaitu membayar utangnya.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

    Referensi:

    Riduan Syahrani. Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni, 1989.


    [1] Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 1989, hal. 299

    [2] Pasal 1978 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)

    [3] Pasal 1979 KUH Perdata

    [4] Pasal 1980 KUH Perdata

    [5] Pasal 1982 KUH Perdata

    [6] Pasal 1983 KUH Perdata

    [7] Pasal 1984 KUH Perdata

    [8] Pasal 1985 KUH Perdata

    [9] Pasal 1986 KUH Perdata

    [10] Pasal 1987 KUH Perdata

    [11] Pasal 1988 KUH Perdata

    [12] Pasal 1989 KUH Perdata

    [13] Pasal 1990 KUH Perdata

    [14] Pasal 1991 KUH Perdata

    [15] Pasal 1992 KUH Perdata

    Tags

    daluwarsa
    hukum perikatan

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya

    14 Sep 2022
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!