Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Pada dasarnya, di dalam KUH Perdata, substansi perjanjian perkawinan berkaitan dengan pengaturan harta benda. Namun demikian, di dalam UU Perkawinan secara implisit tidak membatasi pada pengaturan harta benda saja, selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Lantas, bolehkah memasukkan klausul kompensasi karena KDRT atau perzinahan ke dalam perjanjian perkawinan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah Memasukkan Klausul Kompensasi dalam Perjanjian Perkawinan?

Kata &ldquo;belakangan&rdquo; dalam pertanyaan Anda dapat dimaknai dengan suatu keadaan yang baru diketahui oleh pihak investor setelah perjanjian antara kedua belah pihak tersebut disepakati. Dalam hal ini telah terjadi cacat kehendak atas perjanjian yang telah dibuat tersebut yaitu suatu keadaan yang dapat menyebabkan diganggu-gugatnya perjanjian atau dapat dibatalkannya perjanjian (vernietigbaar).

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bisakah Investor Batalkan Perjanjian karena Perusahaan Tak Punya Izin Usaha?

Anda sebagai seorang pembeli telah melakukan prestasi dan adanya ketidakcocokan barang yang Anda beli telah disepakati penyelesaiannya dengan penjual, sehingga barang tersebut tetap menjadi milik Anda, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1458, 1459, dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHPerdata">1338 KUH Perdata</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pembeli Minta Refund Setelah Terima Barang, Bagaimana Status Barangnya?

Anda selaku pemilik kos dapat meminta pembayaran terhadap 2 bulan harga sewa yang belum dibayarkan, serta mengeluarkan barang-barang milik penyewa dari kamar kos dan menempatkan pada tempat/ruang yang tersedia dengan biaya yang ditanggung oleh penyewa.

Apabila tidak tersedia tempat/ruangan yang dapat menjadi tempat penyimpanan barang-barang milik penyewa, maka sewa kamar/ruangan kos tersebut dapat terus diperhitungkan sebagai kewajiban dari penyewa.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jika Penghuni Kos Tinggalkan Barang-barang Padahal Masa Sewa Habis

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document">KUH Perdata</a> telah mengatur syarat-syarat serta larangan dalam pembuatan wasiat, salah satunya adalah bahwa wasiat hanya dapat diberikan atas barang atau benda yang merupakan bagian dari harta warisan yang menjadi hak dari pewaris.

Dalam hal terjadi wasiat yang dibuat atas harta yang bukan milik pewaris, wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan. Mengapa demikian?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Syarat Formil dan Materiil Wasiat Menurut KUH Perdata

Pada dasarnya, perikatan yang lahir dari syarat dan ketentuan pada website/aplikasi dianggap tetap sah dan mengikat kedua belah pihak, dengan anggapan jika konsumen/mitra menerima dan bersedia tunduk serta mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pelaku usaha/penyedia layanan aplikasi, berarti ia secara sukarela dianggap telah menyetujui serta mengikatkan diri.

Meski demikian, terlepas dari apakah dengan membuat perjanjian resmi atau cukup hanya cantumkan syarat dan ketentuan pada website/aplikasi, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan guna mempertegas posisi/kedudukan (legal standing) serta hak maupun kewajiban dari masing-masing pihak yang melakukan perikatan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Syarat dan Ketentuan Aplikasi Disebut Perjanjian?

Jaminan Hari Tua (JHT) termasuk dalam asuransi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pemerintah berwenang menentukan regulasi terkait dengan JHT.&nbsp;

Selain itu, perlu diketahui juga bahwa JHT merupakan asuransi sosial yang pembayarannya bukan hanya dibayar oleh pekerja sendiri saja namun juga oleh pemberi kerja. Jadi kontrak polisnya bukan langsung antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pekerja, namun secara kolektif dari perusahaan pemberi kerja yang mendaftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pemerintah Ubah Aturan JHT Secara Sepihak, Bolehkah Menurut Hukum Asuransi?

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (&ldquo;PT. KAI&rdquo;) memang berada dalam struktur pasar monopoli. Namun demikian, bukan berarti PT. KAI melakukan pelanggaran Pasal 17 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/undangundang-nomor-5-tahun-1999/">UU 5/1999</a> yang mengatur tentang monopoli. Pasal tersebut tidak serta merta melarang sebuah struktur pasar monopoli, namun yang dilarang adalah praktek monopoli atau perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha pemegang posisi monopoli di sebuah pasar yang bersangkutan.

Dalam hal ini, tidak bisa dikatakan adanya pelanggaran UU 5/1999 oleh PT. KAI tanpa adanya pembuktian adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, walaupun PT. KAI adalah pemegang posisi monopoli dalam sebuah struktur pasar monopoli.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apakah Monopoli Pasar oleh PT KAI Melanggar Hukum?

Keabsahan jual beli sebagaimana perjanjian pada umumnya berpedoman pada ketentuan Pasal 1320 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document">KUH Perdata</a> yang mengatur 4 syarat sahnya perjanjian.

Berdasarkan ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28851/undangundang-nomor-4-tahun-2009/">UU 4/2009</a> berikut aturan perubahannya, pertambangan mineral, termasuk emas, harus dilaksanakan dengan izin dan memenuhi prosedur yang berlaku. Selain itu, terdapat juga larangan untuk menjual mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin.

Oleh karenanya perdagangan emas dari tambang ilegal melanggar syarat objektif perjanjian yaitu syarat kausa yang diperbolehkan, sehingga perjanjian yang demikian adalah batal demi hukum.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Keabsahan Jual Beli Emas Hasil Penambangan Ilegal

Salah satu karakteristik dari bank syariah adalah keberadaan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan persyaratan-persyaratan khusus untuk menjadi anggota DPS pada bank syariah, yaitu persyaratan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak pemberi rekomendasi dan persyaratan dari pihak bank syariah yang meliputi integritas, kompetensi dan reputasi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Syarat Menjadi DPS di Bank Syariah

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formal

Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan

Yuk Intip! Berikut Besaran Gaji Panitera

Melakukan Penipuan Berulang Kali, Dapatkah Dihukum Sekaligus? 

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan online sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media online masih belum lazim digunakan.

Meski demikian, kami berpendapat sumbangan online tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan online sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Indonesian Center for Legislative Drafting

Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.

Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

10 Penjawab Mitra

Rizky Amalia, S.H., M.H.

Dr. Faizal Kurniawan S.H., M.H. LL.M.

Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M

Dr. Widhayani Dian Pawestri S.H., M.H.

Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M

Arsip Jawaban