Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel berjudul Dapatkah Pelaku Penganiayaan Ringan Ditahan yang dibuat oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 2 September 2020, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 28 Oktober 2022, dan dimutakhirkan kedua kali oleh Muhammad Raihan Nugraha, S.H. pada 21 Juli 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menurut KBBI, yang dimaksud dengan menampar adalah memukul dengan telapak tangan. Kami asumsikan tindakan menampar yang dilakukan oleh pelaku tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melaksanakan pekerjaan. Jika demikian, maka tindakan tersebut menurut hemat kami termasuk tindak pidana penganiayaan ringan.
Perbuatan tindak pidana penganiayaan ringan dapat dijerat menurut Pasal 352 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan sudah tidak berlaku, dan Pasal 471 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026, sebagai berikut:
Pasal 352 KUHP | Pasal 471 UU 1/2023 |
- Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[2] Pidana dapat ditambah 1/3 bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
| - Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 470, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu sebesar Rp10 juta.[3]
- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, pidananya dapat ditambah 1/3.
- Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.
|
Pada dasarnya undang-undang tidak memberi definisi mengenai apa itu penganiayaan. Namun, menurut yurisprudensi, yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, pijn, atau luka.[4]
Mengenai Pasal 352 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 246) menerangkan bahwa peristiwa pidana pada pasal tersebut disebut penganiayaan ringan dan masuk kejahatan ringan. Jadi, yang masuk dalam pasal ini adalah penganiayaan yang tidak:
- menjadikan sakit (ziek bukan pijn); atau
- terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari.
Lebih lanjut, R. Soesilo mencontohkan misalnya A menempeleng B tiga kali di kepalanya, lalu B merasa sakit (pijn), tetapi tidak jatuh sakit (ziek) dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, maka A telah berbuat penganiayaan ringan.
Jadi, dapat disimpulkan tindakan menampar yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus yang Anda tanyakan merupakan tindakan penganiayaan ringan. Menurut Pasal 471 UU 1/2023, sanksi menampar orang adalah dipidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana dengan paling banyak Rp10 juta.
Lantas, bisakah pelaku penganiayaan ringan ditahan?
Menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah pelaku penganiayaan ringan bisa ditahan atau tidak, sebelumnya perlu diketahui dahulu mengenai penahanan. Untuk memperkaya wawasan Anda, kami akan membandingkan ketentuan penahanan menurut KUHAP lama yang sudah tidak berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026,[5] sebagai berikut.
KUHAP lama | UU 20/2025 |
Pasal 1 angka 21 Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. | Pasal 1 angka 33 Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya. |
Pasal 20 - Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atau perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan;
- Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
- Untuk kepentingan pemeriksaan.
| Pasal 99 - Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan.
- Penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan atas perintah penyidik.
- PPNS dan penyidik tertentu tidak dapat melakukan penahanan kecuali atas perintah penyidik Polri.
- Penahanan sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan bagi penyidik di kejaksaan, KPK, dan TNI Angkatan laut sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.
|
Berdasarkan ketentuan di atas, diketahui bahwa penahan dilakukan baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan hakim di sidang pengadilan.
Secara historis, syarat-syarat dalam melakukan penahanan diatur dalam Pasal 21 KUHAP lama jo. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 (hal. 109), yaitu sebagai berikut.
- Dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.
- Dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud tersebut harus diberikan kepada keluarganya.
- Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam hal tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.
Adapun, menurut Pasal 100 UU 20/2025, syarat penahanan berupa:
- Penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pembantuan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- Surat perintah penahanan atau penetapan hakim di atas harus mencantumkan:
- identitas tersangka atau terdakwa;
- alasan penahanan;
- uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan; dan
- tempat tersangka atau terdakwa ditahan.
- Penahanan juga bisa dilakukan terhadap beberapa tindak pidana dalam KUHP baru, natara lain Pasal 213, Pasal 240 ayat (2), Pasal 241 ayat (2), Pasal 242, Pasal 243 ayat (1), Pasal 244, Pasal 247, Pasal 250 ayat (1), Pasal 252, Pasal 263 ayat (2), Pasal 264, Pasal 300, Pasal 302, Pasal 303 ayat (2), Pasal 304, Pasal 305 ayat (1), Pasal 347, Pasal 420, Pasal 421, Pasal 425, Pasal 448 ayat (1) dan (2), Pasal 462, Pasal 466 ayat (1), Pasal 467 ayat (1),Pasal 472, Pasal 483, Pasal 486, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 527,Pasal 553 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 569 ayat (1), dan Pasal 591.
- Dalam waktu paling lama 1 hari terhitung sejak penahanan, tembusan surat perintah penahanan atau penetapan hakim harus diberikan kepada:
- keluarga atau wali tersangka atau terdakwa;
- orang yang ditunjuk oleh tersangka atau terdakwa; dan/atau
- komandan kesatuan tersangka atau terdakwa, jika tersangka atau terdakwa yang ditahan adalah anggota TNI karena melakukan tindak pidana umum.
- Penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah jika tersangka atau terdakwa:
- mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- memberikan informasi yang tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan;
- menghambat proses pemeriksaan;
- berupaya melarikan diri;
- berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti;
- melakukan ulang tindak pidana;
- terancam keselamatannya atau persetujuan atau permintaan tersangka atau terdakwa; dan/atau
- mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.
Dengan demikian, perihal bisa tidaknya tersangka penganiayaan ringan ditahan, merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas, maka tindak pidana penganiayaan ringan tidak dapat dijadikan dasar penahanan. Pasalnya, ancaman pidana penganiayaan ringan adalah penjara paling lama 6 bulan menurut UU 1/2023 tentang KUHP baru. Ancaman pidana penjara tersebut di bawah batas yang ditentukan dalam KUHAP untuk tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan, yaitu pidana penjara 5 tahun atau lebih.
Selain itu, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP lama dan Pasal 100 ayat (2) UU 20/2025 penganiayaan ringan juga bukan jenis tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan.
Oleh karena itu, pelaku penamparan dalam kasus yang Anda tanyakan tidak dapat dilakukan penahanan atas dasar penganiayaan ringan.
Sebagai informasi, terkait dengan kasus yang Anda jelaskan, penting untuk diketahui asas ultimum remedium dalam hukum pidana, yaitu pidana hanya digunakan sebagai upaya yang paling terakhir. Dalam arti lain, asas ultimum remedium bermakna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, atau hukum administrasi) hendaklah jalur lain tersebut terlebih dahulu dilakukan.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami terkait kasus penganiayaan ringan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
Referensi:
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995;
- KBBI, menampar, yang diakses pada 3 Februari 2026, pukul 14.43 WIB.
[3] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023.
[4] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995, hal. 245.