Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 23 Juni 2016, dan dimutakhirkan pertama kali oleh Abi Jam'an Kurnia, S.H. pada 21 Juli 2018.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menjawab pertanyaan Anda mengenai customs declaration, maka harus merujuk pada ketentuan Permenkeu 203/2017 dan perubahannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Permenkeu 203/2017, customs declaration adalah pemberitahuan pabean atas impor barang yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut.
Adapun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permenkeu 203/2017, barang impor bawaan penumpang atau barang impor bawaan awak sarana pengangkut terdiri dari:
- barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak sarana pengangkut yang dipergunakan/dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan (personal use); dan/atau
- barang impor yang dibawa oleh penumpang atau barang impor yang dibawa oleh awak sarana pengangkut selain barang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf a (non-personal use).
Kemudian, pejabat bea dan cukai berwenang menetapkan kategori barang impor bawaan penumpang atau barang impor bawaan awak sarana pengangkut sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan manajemen risiko.[1]
Lalu, Pasal 7 ayat (3) Permenkeu 203/2017 mengatur bahwa barang impor tersebut terdiri atas:
- barang yang diperoleh dari luar daerah pabean dan tidak akan dibawa kembali ke luar daerah pabean;
- barang yang diperoleh dari dalam daerah pabean; dan/atau
- barang yang diperoleh dari luar daerah pabean, yang akan digunakan selama berada di daerah pabean dan akan dibawa kembali pada saat penumpang atau awak sarana pengangkut meninggalkan daerah pabean.
Sebagai informasi, yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.[2]
Selanjutnya, perlu diketahui bahwa barang impor yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean secara lisan atau disampaikan secara tertulis.[3]
Pemberitahuan secara lisan dapat disampaikan oleh:[4]
- penumpang yang berusia lebih dari 60 tahun;
- penumpang yang merupakan penyandang disabilitas;
- penumpang yang merupakan jemaah haji reguler yang telah terdaftar untuk menunaikan ibadah haji pada musim haji yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan ibadah haji;
- penumpang yang merupakan tamu negara yang dikategorikan sebagai Very Very Important Person (“VVIP”); dan
- penumpang atau awak sarana pengangkut pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh direktur jenderal.
Sedangkan pemberitahuan secara tertulis disampaikan dengan menggunakan:[5]
- customs declaration; atau
- pemberitahuan impor barang khusus.
Menjawab pertanyaan Anda yang berkaitan dengan customs declaration, menurut Pasal 9 ayat (5) Permenkeu 34/2025, customs declaration diisi secara lengkap dan benar. Customs declaration kemudian dapat disampaikan paling lambat pada saat kedatangan penumpang atau awak sarana pengangkut yang bersangkutan dalam bentuk:[6]
- data elektronik; atau
- tulisan di atas formulir.
Penyampaian customs declaration secara online atau dengan data elektronik ini dapat disebut sebagai Electronic Customs Declaration (“ECD”). Anda dapat menyampaikan ECD melalui Customs Declaration (BC 2.2).
Lebih lanjut, customs declaration digunakan sebagai pemberitahuan pabean atas impor:[7]
- barang impor yakni barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak sarana pengangkut yang dipergunakan/dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan (personal/use) yang tiba bersama penumpang atau awak sarana pengangkut; atau
- barang impor yakni barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak sarana pengangkut yang dipergunakan/dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan (personal/use) yang tiba sebelum atau sesudah kedatangan penumpang atau awak sarana pengangkut dan terdaftar sebagai barang “Lost and Found”.
Menjawab pertanyaan Anda, jika Anda tiba dari luar negeri, maka Anda wajib untuk mengisi customs declaration. Hal ini dipertegas kembali oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada artikel Ketentuan Electronic Customs Declaration (e-CD), bahwa pada dasarnya setiap penumpang yang tiba dari luar negeri wajib mengisi electronic customs declaration.
Lantas, apakah terdapat pembebasan bea masuk terhadap barang pribadi yang dibawa untuk keperluan pribadi?
Pada dasarnya, tidak semua barang pribadi penumpang dianggap sebagai barang impor yang dikenakan bea masuk. Terdapat beberapa barang pribadi penumpang yang diberlakukan pembebasan biaya bea masuk, antara lain:
- barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Permenkeu 203/2017 yang diperoleh dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Permenkeu 203/2017, dengan nilai pabean paling banyak Free on Board (“FOB”) USD500.00;[8]
- barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Permenkeu 203/2017 yang diperoleh dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Permenkeu 203/2017 yang merupakan barang bawaan jemaah haji reguler atau jemaah haji khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dengan nilai pabean paling banyak FOB USD2,500.00, per orang untuk setiap kedatangan;[9]
- hadiah perlombaan atau penghargaan berupa medali, trofi, plakat, lencana, barang sejenis lainnya, dan/atau barang hadiah lainnya, dengan jumlah sesuai kategori perlombaan atau penghargaan;[10] dan lain-lain.
Ketentuan selengkapnya mengenai barang pribadi penumpang yang diberlakukan pembebasan biaya bea masuk dan cukai, dapat Anda temukan dalam Pasal 11 s.d. Pasal 16 Permenkeu 203/2017 sebagaimana diubah oleh Permenkeu 34/2025.
Kemudian, apa yang terjadi setelah penumpang melakukan pemberitahuan dengan menggunakan customs declaration?
Setelah penumpang mengisi customs declaration, penumpang atau awak sarana pengangkut harus mengeluarkan barang impor melalui jalur merah, yaitu jalur pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik barang,[11] jika membawa barang impor sebagai berikut:[12]
- barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Permenkeu 203/2017, dengan nilai pabean melebihi batas yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai;
- hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/atau tumbuhan;
- narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, atau benda/ publikasi pornografi;
- uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100 juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu; dan/atau
- barang yang dikategorikan sebagai barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Permenkeu 203/2017.
Namun, jika penumpang tidak membawa barang-barang sebagaimana disebutkan di atas, maka penumpang mengeluarkan barang impor melalui jalur hijau,[13] yaitu jalur pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang.[14]
Dalam hal dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya:[15]
- kelebihan jumlah barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan jumlah tersebut langsung dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai dengan atau tanpa disaksikan oleh penumpang atau awak sarana pengangkut yang bersangkutan;
- barang yang terkena ketentuan larangan atau pembatasan impor, pejabat bea dan cukai melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai larangan dan pembatasan;
- uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100 juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia;
- barang impor yang diperoleh dari luar daerah pabean dengan nilai pabean tidak melebihi batas nilai pabean yang dapat diberikan pembebasan bea masuk, diberikan pembebasan bea masuk;
- barang impor yang diperoleh dari luar daerah pabean dengan nilai pabean melebihi batas nilai pabean yang dapat diberikan pembebasan bea masuk, atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor berdasarkan keseluruhan nilai pabean dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk;
- barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Permenkeu 203/2017, dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta berlaku ketentuan umum di bidang impor.
Ketentuan selengkapnya mengenai pemeriksaan dan pengeluaran barang impor, dapat Anda temukan dalam Pasal 17 s.d. Pasal 22 Permenkeu 203/2017 sebagaimana diubah oleh Permenkeu 34/2025
Demikian jawaban dari kami mengenai dasar hukum customs declaration sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
Referensi:
- Customs Declaration (BC 2.2), yang diakses pada tanggal 11 September 2025, pukul 11.20 WIB;
- Ketentuan Electronic Customs Declaration (e-CD), yang diakses pada tanggal 11 September 2025, pukul 15.00 WIB.
[2] Pasal 1 angka 2 Permenkeu 203/2017
[4] Pasal 9 ayat (3) Permenkeu 34/2025
[5] Pasal 9 ayat (4) Permenkeu 34/2025
[6] Pasal 9 ayat (6) Permenkeu 34/2025
[7] Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 7 ayat (1) huruf a Permenkeu 203/2017
[8] Pasal 12 ayat (1) Permenkeu 34/2025
[9] Pasal 12 ayat (2) Permenkeu 34/2025
[10] Pasal 12 ayat (3) Permenkeu 34/2025
[11] Pasal 1 angka 9 Permenkeu 203/2017
[12] Pasal 17 ayat (1) huruf a Permenkeu 203/2017
[13] Pasal 17 ayat (1) huruf b Permenkeu 203/2017
[14] Pasal 1 angka 8 Permenkeu 203/2017
[15] Pasal 18 ayat (1) Permenkeu 34/2025