Bacaan 8 Menit
Pada saat ini sedang marak-maraknya impor pakaian bekas di Indonesia. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas? Apakah bisnisthriftingsah secara hukum?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Larangan Impor Pakaian Bekas yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn., dan pertama dipublikasikan pada 29 Januari 2016, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 10 September 2021, dimutakhirkan kedua kali oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. pada 9 November 2021, lalu dimutakhirkan ketiga kali oleh Vonnie Sutedjo, S.H., LLM pada 06 April 2023.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan impor.
Perihal impor, secara umum dapat ditemukan pengaturannya pada UU 7/2014 dan perubahannya. Menurut Pasal 1 angka 18 UU 7/2014, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Adapun yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”) yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan.[1]
Secara sederhana, impor dapat dipahami sebagai masuknya barang yang berasal dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI.
Dalam pelaksanaannya, impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.[2] Jika tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, importir tidak memerlukan perizinan berusaha.[3]
Kemudian, menurut Pasal 46 angka 14 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 46 UU 7/2014, importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diimpor. Importir yang tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor, dikenai sanksi administratif.
Adapun setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.[4] Dalam hal tertentu, pemerintah pusat dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.[5]
Selain wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, semua barang dapat diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang.[6] Berkaitan dengan impor barang yang dilarang, pemerintah melarang impor untuk kepentingan nasional dengan alasan:[7]
Lebih lanjut, dalam Pasal 46 angka 17 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 51 ayat (2) UU 7/2014, ditentukan bahwa importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor.
Ketentuan mengenai barang yang dilarang untuk diimpor terdapat dalam Permendag 47/2025. Pada Pasal 2 Permendag 47/2025, Menteri Perdagangan menetapkan barang yang dilarang untuk diimpor, antara lain:
Berdasarkan penjelasan di atas, pakaian bekas merupakan salah satu barang yang dilarang untuk diimpor. Terhadap importir yang melakukan impor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor atau barang dalam keadaan tidak baru, dipidana dengan pidana penjara maks. 5 tahun dan/atau pidana denda maks. Rp200 juta.[8]
Lalu, barang yang dilarang untuk diimpor apabila telah masuk ke wilayah NKRI dikategorikan sebagai barang milik negara yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dihibahkan, dan tidak mempunyai nilai ekonomis, yang kemudian terhadap barang-barang tersebut dilakukan pemusnahan.[9]
Baca juga: Jenis-Jenis Barang yang Dilarang Ekspor dan Impor
Menjawab pertanyaan Anda mengenai keabsahan bisnis thrifting, mengutip dari Cambridge Dictionary, yang dimaksud dengan thrifting adalah:
the activity of looking for or buying goods from thrift stores or other places that sell used things such as clothes, books, or furniture.
Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka thrifting adalah suatu kegiatan mencari atau membeli barang dari toko barang bekas atau tempat lain yang menjual barang-barang bekas seperti pakaian, buku, atau furnitur.
Adapun tujuan dan maksud dari masyarakat yang melakukan kegiatan thrifting ialah untuk penghematan, karena barang thrift memiliki harga yang jauh lebih murah dibanding harga normal, termasuk barang bermerek yang berasal dari luar negeri atau impor, atau bahkan barang maupun pakain limited edition yang sudah tidak diproduksi oleh perusahaan.[10]
Menurut Vonnie Sutedjo (penulis sebelumnya), pada dasarnya, bisnis thrifting atau menjual barang bekas sah sah saja jika barang yang dijual tidak dilarang oleh pemerintah, seperti pakaian bekas dari luar negeri, yang sudah dipaparkan di atas.
Keabsahaan bisnis thrifting dapat dilihat juga dengan adanya kode KBLI 47742 berupa Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki, dan Perlengkapan Pakaian Bekas. Kelompok dalam kode KBLI ini mencakup perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan perlengkapan pakaian bekas, seperti baju bekas, celana bekas, mantel bekas, Sepatu bekas, selendang bekas, dan topi bekas.
Baca juga: Ketentuan KBLI Terbaru dan Ruang Lingkupnya
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bisnis thrifting sah di mata hukum. Thrifting yang dilarang bukan bisnis thrifting dari dalam negeri, melainkan kegiatan impor pakaian bekas atau thrifting dari luar negeri.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU 7/2014”).
[2] Pasal 46 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 45 ayat (1) UU 7/2014.
[3] Pasal 46 angka 13 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 45 ayat (2) UU 7/2014.
[4] Pasal 46 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 47 ayat (1) UU 7/2014.
[5] Pasal 46 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 47 ayat (2) UU 7/2014.
[6] Pasal 50 ayat (1) UU 7/2014.
[7] Pasal 50 ayat (2) UU 7/2014.
[8] Lihat Pasal 111 dan Pasal 112 ayat (2) UU 7/2014 jo. Pasal II ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
[9] Pasal 33 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 Tahun 2019 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang menjadi Milik Negara (“Permenkeu 178/2019”).
[10] Anggie Arta Mevia Setiyana Putri dan Asidigisianti Surya Patria. Perancangan Referensi Gaya Berpakaian Thrifting Melalui Feed Instagram. Jurnal Barik UNESA, Vol. 3 No. 2, 2022, hal. 125-126.
