Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Pencantuman tanggal kedaluwarsa adalah sebuah kewajiban bagi para pelaku usaha. Jika tidak dicantumkan, ada sanksi pidana dan hukuman tambahan yang dapat menjerat si pelaku usaha yang bersangkutan. Lantas apakah pencantuman tanggal kedaluwarsa pada suatu produk dapat dikatakan sebagai perjanjian?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tanggal Kedaluwarsa Tak Dicantumkan, Ini Sanksinya

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Pada dasarnya perjanjian rekening bersama atau rekber melibatkan tiga pihak, yaitu penjual, pembeli dan penyedia jasa rekber. Transaksi ini merupakan bentuk dari penyelenggaraan transfer dana dengan penyelenggara penerus yang diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d91818974ffe/undangundang-nomor-3-tahun-2011?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_3_2011" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Transfer Dana</a>. Apabila ternyata ada penipuan lewat rekber, langkah yang dapat Anda tempuh yaitu cek legalitas rekber terlebih dahulu, mengadukan ke Bank Indonesia, melaporkan ke polisi dan Anda juga bisa memohon pemblokiran rekber ke bank dimana rekber tersebut terdaftar.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Jika Menjadi Korban Penipuan Rekber

Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki izin usaha makanan berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (&ldquo;SPP-IRT&rdquo;). Usaha produksi abon daging atau dendeng daging (olahan daging) yang Anda produksi termasuk jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Izin Usaha Makanan untuk Produk Industri Rumahan

Upaya pemerintah untuk melindungi dan menjamin hak konsumen tercantum dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_8_1999" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Perlindungan Konsumen</a>.

UU Perlindungan Konsumen memberikan sejumlah perlindungan bagi konsumen baik dalam ranah hukum privat maupun hukum publik. Oleh karena itu, terdapat hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha yang Perlu Diketahui

Ketika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, eksistensi lembaga perlindungan konsumen sangat diperlukan. Di Indonesia, terdapat 3 lembaga yang dibentuk untuk mengembangkan perlindungan konsumen yaitu BPKN, LPKSM dan BPSK. Ketiga lembaga tersebut memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang berbeda.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

3 Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia

Hukum perlindungan konsumen mengatur asas-asas hukum perlindungan konsumen, salah satunya adalah asas keseimbangan yang merupakan asas guna memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

Dari salah satu asas tersebut, dapat dinilai bahwa kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, terdapat asas dan prinsip perlindungan konsumen lainnya. Apa saja?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini

3 Prinsip dan 5 Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen sendiri adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dari kerugian. Tujuan hukum perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur secara khusus dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_8_1999" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Perlindungan Konsumen</a>.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukum Perlindungan Konsumen: Cakupan, Tujuan, dan Dasarnya

Perlakuan penjual yang menjual barang (MacBook beserta charger tidak orisinal) merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai cacat tersembunyi. Sebab, jika seandainya pembeli mengetahui kondisi tersebut, pembeli tidak akan membeli barang tersebut atau setidak-tidaknya akan membeli dengan harga yang kurang.

Terkait hukum menjual barang cacat tersembunyi, penjual harus melakukan dua hal. Pertama, wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya dan mengganti segala biaya kerugian serta bunga. Kedua, mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya yang dikeluarkan pembeli.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Hukum Menjual Barang Cacat Tersembunyi bagi Penjual

Sering kali konsumen mendapati perbedaan harga barang di rak dan harga barang di kasir. Jika terjadi demikian, konsumen biasanya yang dirugikan karena dibebankan harga lebih mahal daripada harga barang di rak. Jadi, bagaimana jika harga barang di rak tidak sesuai dengan yang di kasir?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Harga Barang di Kasir dan di Rak Berbeda, Mana yang Dipakai?

Fakultas Hukum Universitas YARSI

Ya, ketentuan wajib servis di pusat layanan yang resmi telah memenuhi aturan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan layanan purna jual yang mudah diakses konsumen sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan, jaminan/ garansi terhadap barang yang diproduksi kepada konsumen. Konsumen berhak memanfaatkan layanan tersebut di pusat layanan resmi bila mengalami masalah selama masa garansi. Perbaikan di luar pusat layanan resmi menghapus tanggung jawab pelaku usaha atas biaya, kualitas pelayanan dan keaslian penggantian suku cadang.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini

Perlindungan Konsumen