Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Si Pokrol

Pada dasarnya obat-obatan yang akan masuk ke Indonesia atau impor obat untuk diedarkan harus memiliki izin edar, memenuhi ketentuan impor, serta memiliki Surat Keterangan Impor (SKI). Namun, jika obat tersebut dibawa dari luar negeri ke Indonesia untuk konsumsi pribadi, maka dikecualikan dari ketentuan izin edar. 

Akan tetapi, Anda sebagai penumpang harus melalui mekanisme jalur khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disebut dengan Special Access Scheme (SAS). 

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah Impor Obat-Obatan dari Luar Negeri untuk Pribadi?

Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan cara COD tidak sah jika tidak terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan adalah syarat subjektif dalam perjanjian, sehingga jika tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan.

Menerima paket COD yang tidak dipesan juga dimungkinkan karena adanya pencurian atau penyalahgunaan data pribadi. Pelaku dapat dijerat Pasal 65 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 68 ayat (1) dan (3) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU PDP</a>. Lantas, langkah hukum apa yang dapat ditempuh?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Terima Paket COD Pakai Data Pribadi yang Dicuri, Ini Langkah Hukumnya

Influencer atau pemengaruh pada umumnya adalah seseorang yang memiliki banyak pengikut di media sosial yang digunakan untuk mempromosikan barang dan/atau jasa milik pelaku usaha dengan timbal balik berupa imbalan yang ditetapkan dalam kesepakatan antara influencer dengan pelaku usaha.

Dalam melakukan promosi, influencer bertanggung jawab atas iklan yang ia produksi dan wajib memastikan subtansi iklan tidak bertentangan dengan hukum. Lantas apakah influencer dapat dipidana jika ia mempromosikan akun penipuan berkedok lelang?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jerat Hukum Influencer Promosikan Akun Penipuan Berkedok Lelang

Cash on Delivery (&ldquo;COD&rdquo;) adalah metode bisnis di mana perusahaan akan mengirimkan barang ke pelanggan dan mengambil pembayaran untuk barang tersebut pada saat barang tersebut diserahkan kepada pelanggan.

Jual beli dianggap telah terjadi seketika setelah para pihak mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Dalam hal ini, penjual wajib menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harga yang telah disepakati.

Lantas, bagaimana jika barang yang diterima tidak sesuai pesanan? Bisakah hal tersebut menjadi alasan pembenar bagi si pembeli untuk menolak membayar pesanan yang ia terima?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah Pembeli Membatalkan Transaksi COD di Tempat?

Hubungan antara pembeli tiket dan promotor konser tunduk pada <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_8_1999" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Perlindungan Konsumen</a>. Pembeli tiket dapat dikategorikan sebagai konsumen. Sedangkan promotor konser merupakan pelaku usaha. Lantas, bagaimana tanggung jawab jika konser batal diselenggarakan? Bisakah uang tiket dikembalikan secara penuh kepada pembeli tiket?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Konser Batal, Bisakah Uang Tiket Di-Refund Penuh?

Apoteker dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan. Ini menunjukkan bahwa apoteker bertindak juga sebagai pelaku usaha dan pasien bertindak sebagai konsumen, yakni pemakai jasa layanan kesehatan.

Lantas apa sanksi jika apoteker lalai dalam memberikan resep obat? Langkah hukum apa yang dapat dilakukan pasien?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jika Apoteker Lalai dalam Memberikan Obat kepada Pasien

Terdapat banyak peraturan yang mengatur tanggung jawab kontraktor atau kewajiban penyedia jasa konstruksi untuk memenuhi kewajiban dan standar tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika dilanggar, penyedia jasa konstruksi dapat diancam dengan sanksi administratif, digugat, dan bahkan dijerat pidana.&nbsp; 

Salah satunya, penyedia jasa konstruksi wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahannya. 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tanggung Jawab Kontraktor Jika Terjadi Kegagalan Bangunan

Pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi,

Pengendali data pribadi maupun prosesor data pribadi memiliki kewajiban penting dalam melakukan pemrosesan data pribadi.

Lantas,&nbsp;sanksi apa yang diberikan bagi pengendali data pribadi maupun prosesor data pribadi apabila tidak menjalankan kewajiban sesuai ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022">UU PDP</a>?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kewajiban-Kewajiban Penting dalam UU PDP dan Sanksinya Jika Melanggar

Perlindungan hukum bagi nasabah pada bank yang melakukan merger diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/843/undangundang-nomor-7-tahun-1992/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_7_1992" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Perbankan</a> dan perubahannya serta peraturan pelaksananya. Pada intinya, merger tidak boleh merugikan kepentingan nasabah.

Salah satu bentuk perlindungan bagi nasabah adalah dapat mengajukan keberatan terhadap merger dan mengakhiri perjanjian dengan bank. 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perlindungan Nasabah dalam Merger Bank

Memberikan kembalian berupa permen sering dilakukan pelaku usaha kepada konsumen sebagai ganti uang kembalian dengan nominal kecil. Sebenarnya bagaimana hukum kembalian permen ini? 
 
Pada dasarnya memberikan uang kembalian diganti permen tidak diperbolehkan. Lantas, adakah sanksi bagi pelaku usaha yang mengganti uang kembalian dengan permen?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perlindungan Konsumen