Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Aturan mengenai penyelenggaran undian tercantum dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25662/node/253" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">UU Undian</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt610cd7b52e2ae" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Permensos 4/2021</a>, di mana untuk menyelenggarakan undian diperlukan permohonan izin kepada Menteri Sosial. Nantinya, penyelenggara akan menerima Keputusan Pemberian Izin Undian. Singkatnya menjawab pertanyaan Anda, syarat mengikuti undian termasuk mekanisme yang sudah ditetapkan tidak dapat diubah secara sepihak.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jika Mengubah Syarat Ikut Undian

Untuk mengetahui berapa besaran ganti kerugian yang diterima oleh korban/ahli waris korban dalam hal terjadi kecelakaan pesawat, perlu dilihat terlebih dahulu apakah kecelakaan pesawat tersebut terjadi dalam penerbangan domestik atau internasional.

Hal ini penting sekali, sebab ketentuan hukum yang berlaku bisa jadi berbeda. Bagaimana ketentuannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Besaran Santunan Kecelakaan Pesawat bagi Penumpang

Registrasi ulang kartu seluler sebelumnya memang diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57baa86a6b795/node/lt50f64c154e965/peraturan-menteri-komunikasi-dan-informatika-no-12-tahun-2016-registrasi-pelanggan-jasa-telekomunikasi">Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi</a>, namun kini peraturan tersebut telah dicabut dengan peraturan menteri yang baru.

Dalam peraturan yang baru itu tidak dikenal lagi istilah registrasi ulang, melainkan hanya registrasi pelanggan prabayar dan pascabayar. Bagaimana hal tersebut diatur?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Cara Registrasi Kartu Seluler dan Dasar Hukumnya

Pelaksanaan vaksin untuk anak usia sekolah dasar merupakan bagian dari imunisasi rutin, yang berbentuk imunisasi lanjutan dan bersifat wajib. Dikarenakan sifatnya yang wajib, secara hukum, bolehkah orang tua murid menolak pemberian vaksin untuk anak yang diselenggarakan di sekolah tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Vaksin untuk Anak di Sekolah, Bisakah Orang Tua Menolaknya?

Saat ini, Indonesia telah meratifikasi 2 konvensi penerbangan internasional yang mengatur mengenai ketentuan ganti kerugian bagi penumpang dalam hal terjadi kecelakaan pesawat, yakni <a href="https://www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/warsaw1929.pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air 1929</a> (Konvensi Warsaw 1929) dan Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air 1999 (&ldquo;Konvensi Montreal 1999&rdquo;).

Dengan telah diratifikasinya 2 konvensi penerbangan internasional tersebut, lantas ketentuan konvensi mana yang berlaku jika terjadi kecelakaan pesawat dalam penerbangan internasional? Lalu, faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam penentuan besar ganti kerugian kepada korban?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Aturan Ganti Rugi Kecelakaan Pesawat Penerbangan Internasional

Pakaian bekas memang dilarang diimpor ke dalam wilayah Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt617781838e421" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor</a>.

&nbsp;

Penetapan barang dilarang impor, termasuk pakaian bekas dilakukan dengan alasan:

<ol style="list-style-type:lower-alpha">
	<li style="text-align:justify">untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;</li>
	<li style="text-align:justify">untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau</li>
	<li style="text-align:justify">untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.</li>
</ol>

Lalu, bagaimana penegakan hukum dan penindakan terhadap importir yang melanggar larangan impor pakaian bekas?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Larangan Impor Pakaian Bekas

Panic buying adalah salah satu perilaku manusia yang tidak menentu selama krisis, yang terjadi ketika konsumen/pembeli membeli suatu barang dalam jumlah besar sebagai bentuk antisipasi atau setelah bencana atau saat bencana terjadi atau sebagai bentuk antisipasi dalam hal terjadi kelangkaan atau kenaikan harga barang.

Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal terjadi panic buying?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jika Panic Buying Terjadi, Begini Perlindungan Konsumen

Dalam kartu kredit dikenal istilah pengguna kartu kredit yaitu pengguna jasa yang menggunakan instrumen kartu kredit, yang juga sekaligus sebagai pemegang kartu kredit tersebut.

Mengenai penggunaan kartu kredit oleh orang lain tanpa sepengetahuan Anda sebagai pemegang kartu, dalam hal ini dapat diduga telah terjadi kejahatan carding terhadap kartu kredit Anda. Apa itu carding? Dan langkah apa yang bisa diupayakan nasabah jika terjadi carding?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jadi Korban Carding, Ini yang Bisa Dilakukan Pemegang Kartu Kredit

Pada dasarnya penerapan Standar Nasional Indonesia (&ldquo;SNI&rdquo;) dilakukan secara sukarela berdasarkan kebutuhan. Namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, SNI diberlakukan secara wajib untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Pemberlakuan SNI wajib itu ditetapkan melalui peraturan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

Selain itu, untuk usaha mikro dan kecil, terdapat ketentuan khusus yang mengatur perihal SNI ini. Bagaimana bunyi ketentuan ini?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Apakah Semua Produk/Jasa Wajib SNI?

Debt collector pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur (lembaga keuangan/pembiayaan) untuk menagih utang kepada debiturnya (nasabah). Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a>.

Namun patut diketahui, dalam sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya juga mengatur ketentuan kerja sama dengan pihak debt collector termasuk juga mengenai etika penagihan. Apa sajakah itu?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Perlindungan Konsumen