Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Dasar Hukum Penyelenggaraan Haji Plus

Dasar Hukum Penyelenggaraan Haji Plus
Dasar Hukum Penyelenggaraan Haji Plus

PERTANYAAN

Dari info yang saya dapat, ternyata ada program haji plus yang jumlah antriannya lebih pendek dari haji biasa. Apakah haji plus tersebut diperbolehkan dan punya dasar hukum? Mohon penjelasannya karena terlihat agak tidak adil bagi orang-orang yang antri puluhan tahun.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Vidya Nuchaliza, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 01 Maret 2021.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Ibadah Haji

    Di Indonesia terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur mengenai ibadah haji, yaitu UU 8/2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sebagaimana terakhir kali diubah dengan UU 14/2025.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Menurut Pasal 1 angka 1 UU 14/2025, ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. Vidya Nuchaliza (penulis sebelumnya) menerangkan bahwa perintah tersebut terkandung dalam Al-Quran Surat Ali-Imran ayat 97, yang artinya:

    …Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana…

    Dalam melaksanakan ibadah haji, perlu diperhatikan syarat-syarat ibadah haji, rukun haji dan wajib haji. Adapun syarat-syarat ibadah haji adalah:[1]

    1. Islam;
    2. baligh;
    3. berakal;
    4. mampu;
    5. ada muhrim dan tidak dalam keadaan iddah (bagi jamaah perempuan).

    Sedangkan rukun haji, terdiri dari:[2]

    1. Ihram, yaitu menetapkan niat untuk mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram dan dimulai dari suatu tempat dan waktu yang telah ditentukan, yang diistilahkan dengan miqat.
    2. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 saat tergelincir matahari sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah.
    3. Tawaf, yaitu mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali.
    4. Sa’i, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah.
    5. Tahalul, yaitu menggunting atau mencukur rambut sekurang-kurangnya tiga helai rambut.

    Selain itu, terdapat juga wajib haji. Walaupun tidak menentukan sah atau tidaknya ibadah haji, wajib haji tetap harus dikerjakan karena jika tidak, akan dikenakan denda. Berikut adalah beberapa wajib haji.[3]

    1. Ihram haji dari miqat.
    2. Mabit (bermalam) di Muzdalifah.
    3. Mabit (bermalam) di Mina.
    4. Melempar Jumrah.
    5. Menghindari perbuatan yang terlarang.
    6. Thawaf wada’ jika akan meninggalkan Makkah.

    Berhubungan dengan pertanyaan Anda, pada dasarnya UU 8/2019 dan perubahannya mengatur bahwa terdapat 2 jenis penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

    1. Penyelenggaraan ibadah haji reguler, yaitu penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Menteri Haji dan Umroh (“Menhaj”) dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum.[4]
    2. Penyelenggaraan ibadah haji khusus, yaitu penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus (“PIHK”) dengan pengelolaan, pembiayaan dan pelayanan yang bersifat khusus.[5]

    Kamu asumsikan bahwa yang Anda maksud dengan program haji plus adalah penyelenggaraan ibadah haji khusus. Jika demikian, pada dasarnya program haji plus diperbolehkan, karena merupakan salah satu jenis penyelenggaraan ibadah haji, yaitu penyelenggaran ibadah haji khusus.

    Ibadah Haji Khusus

    Berkaitan dengan ibadah haji khusus, selain mengacu pada ketentuan UU 8/2019 dan perubahannya. Terdapat juga peraturan pelaksananya, yaitu Permenhaj 4/2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

    Jemaah haji khusus, yaitu jemaah yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh PIHK,[6] memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, yang meliputi:[7]

    1. warga negara Indonesia;
    2. beragama Islam;
    3. berusia paling rendah 12 tahun pada saat mendaftar;
    4. memiliki kartu keluarga;
    5. memiliki kartu tanda penduduk, kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran; dan
    6. memiliki kartu kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional.

    Pendaftaran ibadah haji khusus ini dilakukan sepanjang tahun setiap hari kerja sesuai dengan prosedur dan persyaratan.[8] Pendaftaran dilakukan oleh jemaah haji khusus ke Kementerian Haji dan Umrah (“Kemenhaj”) melalui PIHK yang terhubung dengan sistem informasi Kemenhaj,[9] yang dapat dilakukan melalui:[10]

    1. layanan pada kantor kementerian;
    2. layanan keliling;
    3. layanan elektronik; dan
    4. layanan yang ditetapkan oleh Menhaj.

    Pendaftaran jemaah haji khusus dilakukan melalui PIHK secara non-elektronik atau elektronik.[11]

    Kemudian berkaitan dengan biaya perjalanan ibadah haji khusus, Menhaj menetapkan setoran awal biaya perjalanan ibadah haji khusus (“bipih khusus”) dan pelunasan bipih khusus.[12] Adapun yang dimaksud dengan bipih khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.[13]

    Penetapan bipih khusus dapat ditemukan dalam Kepmenag 72/2025 tentang biaya perjalanan ibadah haji khusus. Pada Diktum Kesatu Kepmenag 72/2025, ditetapkan bahwa bipih khusus bagi jemaah haji khusus minimal sebesar USD8.000 atau sekitar Rp138,5 juta. Bipih khusus ini terdiri atas:[14]

    1. setoran awal sebesar USD4.000 (sekitar Rp69,2 juta); dan
    2. setoran pelunasan sebesar USD4.000.

    Namun, PIHK dapat memungut biaya di atas setoran bipih khusus sesuai dengan pelayanan tambahan dari standar pelayanan minimal.[15]

    Tentunya bipih khusus ini nominalnya lebih besar jika dibandingkan dengan bipih jemaah haji reguler yang nominalnya disesuaikan berdasarkan embarkasi, sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Keppres 34/2025 dan Kepmenhaj 29/2025.

    Selain perbedaan pada bipih, terdapat juga perbedaan kuota. Bagi haji khusus, Menhaj menetapkan kuota haji khusus hanya sebesar 8% dari kuota haji Indonesia,[16] yang terdiri atas kuota:[17]

    1. jemaah haji khusus; dan
    2. petugas haji khusus, yang diperuntukkan bagi penanggung jawab PIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing ibadah haji khusus.

    Jika merujuk pada Kepmenhaj 5/2025 yang menyatakan kalau kuota haji Indonesia tahun 1447 Hijriah/2026 tahun Masehi sejumlah 221.000 orang.[18] Maka kuota haji khusus pada tahun 1447 Hijriah/2026 tahun Masehi adalah sejumlah 17.680 orang.

    Pengisian kuota khusus dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional yang harus dipublikasikan kepada masyarakat melalui laman resmi Kemenhaj.[19]

    Pengisian kuota haji khusus dilakukan dalam jangka waktu 30 hari kalender terhitung sejak penetapan kuota haji khusus khusus oleh Menhaj.[20] Pengisian kuota haji khusus ini diperuntukkan bagi jemaah haji khusus:[21]

    1. masuk alokasi kuota tahun berjalan; dan
    2. prioritas lanjut usia.

    Berdasarkan uraian di atas, sudah jelas bahwa program haji plus atau penyelenggaraan ibadah haji khusus merupakan salah satu jenis penyelenggaraan haji di Indonesia. Dasar hukum dari ibadah haji khusus dapat merujuk UU 8/2019 dan perubahannya serta turunannya Permenhaj 4/2025. Adapun perbedaan antara haji reguler dan haji khusus dari segi biaya dan juga kuotanya.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, terima kasih.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
    5. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
    6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat;
    7. Keputusan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2025 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus;
    8. Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi;
    9. Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.

    Referensi:

    1. Andi Intan Cahyani. Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal dalam Peraturan Haji di Indonesia. El-Iqtishady, Volume 1, Nomor 2, 2019;
    2. Muhammad Noor. Haji dan Umrah. Jurnal Humaniora dan Teknologi, Volume 4, Nomor 1, 2018.


    [1] Andi Intan Cahyani. Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal dalam Peraturan Haji di Indonesia. El-Iqtishady, Volume 1 Nomor 2, 2019, hal. 107-108

    [2] Andi Intan Cahyani. Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal dalam Peraturan Haji di Indonesia. El-Iqtishady, Volume 1, Nomor 2, 2019, hal. 109

    [3] Muhammad Noor. Haji dan Umrah. Jurnal Humaniora dan Teknologi, Volume 4, Nomor 1, 2018, hal. 41

    [5] Pasal 1 angka 10 UU 14/2025

    [7] Pasal 5 Permenhaj 4/2025

    [8] Pasal 3 ayat (1) Permenhaj 4/2025

    [9] Pasal 3 ayat (2) Permenhaj 4/2025

    [10] Pasal 4 Permenhaj 4/2025

    [11] Pasal 6 Permenhaj 4/2025

    [12] Pasal 21 ayat (1) Permenhaj 4/2025

    [13] Pasal 1 angka 15 Permenhaj 4/2025

    [15] Pasal 21 ayat (3) Permenhaj 4/2025

    [16] Pasal 14 ayat (1) Permenhaj 4/2025

    [17] Pasal 14 ayat (2) Permenhaj 4/2025

    [19] Pasal 15 ayat (1) dan (2) Permenhaj 4/2025

    [20] Pasal 15 ayat (3) Permenhaj 4/2025

    [21] Pasal 15 ayat (4) Permenhaj 4/2025

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000