Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Definisi dan Contoh Sunset Clause di Indonesia

Definisi dan Contoh Sunset Clause di Indonesia

PERTANYAAN

Apa yang dimaksud sunset clause dalam peraturan perundang-undangan? Apakah Indonesia menganut prinsip tersebut? Mohon penjelasannya.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Definisi Sunset Clause

    Sunset clause adalah klausul atau pasal dalam peraturan yang memuat kapan peraturan berkenaan akan berakhir keberlakuannya secara otomatis.[1] Dengan kata lain memuat expiry date. Disebut “otomatis” karena dengan lewatnya waktu yang telah ditetapkan (expiry date) peraturan tersebut akan berakhir keberlakuannya tanpa adanya tindakan tertentu dari pembentuknya (tanpa adanya re-authorization seperti di Amerika Serikat).[2]

    Secara teori, selain expiry date, sunset clause juga memuat ketentuan kewajiban evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan berkenaan. Sebelum peraturan tersebut berakhir keberlakuannya, pembentuk peraturan berkenaan akan melakukan kajian terhadap relevansinya guna melihat apakah tujuan dari peraturan tersebut telah tercapai. Jika telah tercapai maka akan dibiarkan dan berakhir secara otomatis saat melampaui expiry date-nya.[3] Sebaliknya, jika dianggap masih diperlukan, umumnya pembentuk peraturan akan memberlakukan kembali (re-authorization) terhadap peraturan itu. Tidak sekadar memberlakukan kembali, tetapi mungkin saja diubah atau ditambah dengan ketentuan tertentu atau bahkan digantikan dengan peraturan baru.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Sunset clause umumnya digunakan dalam peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hal keuangan, hal kedaruratan dan/atau risiko baru (newly recognized).[4] Substansi tersebut umumnya bersifat sementara atau temporary sehingga tidak akan terus-menerus berlaku, melainkan diharapkan akan “kembali normal” setelah periode waktu tertentu. Ketika telah mencapai tujuannya (kembali normal”, tidak ada lagi keperluan tetap mempertahankan keberlakuannya peraturan tersebut. Dengan demikian, sunset clause akan “mematikan” peraturan tersebut secara otomatis karena substansinya sudah tidak lagi relevan, terutama karena tujuan pembentukannya telah tercapai.

    Contoh Sunset Clause

    Contoh dari sunset clause di Indonesia adalah Perpres 1/2016 yang pada intinya mengatur tentang Badan Restorasi Gambut. Pada umumnya, pasal terakhir peraturan perundang-undangan berbunyi, “peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.” Sebaliknya, sunset clause di Indonesia akan sedikit memodifikasinya. Contohnya, Pasal 31 Perpres 1/2016 berbunyi, “Peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku selama 5 tahun.” Oleh karena diundangkan pada 6 Januari 2016, maka peraturan presiden (“perpres”) tersebut berlaku hingga 6 Januari 2021, sehingga saat ini sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

    Penggunaan sunset clause dapat dimengerti karena pembentuk Badan Restorasi Gambut melalui Perpres 1/2016 adalah untuk menangani kebakaran parah lahan gambut yang terjadi sebelumnya. Upaya reaktif ini dijawab dengan melakukan pemfokusan kebijakan dengan membentuk Badan Restorasi Gambut. Sifat kesementaraan (temporary) tersebut diwujudkan karena kondisi gambut yang terbakar akan kembali seperti semula sekitar 5 tahun.[5] Kemudian, sepanjang penelusuran kami, perpres tersebut seolah diperpanjang keberlakuannya (re-authorization) dengan adanya penggantian melalui Pepres 120/2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang mulai berlaku pada 22 Desember 2020.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

    Referensi:

    1. Aditya Wahyu Saputro. Analisis Penerapan Sunset Legislation dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Juli 2022;
    2. Coronavirus Bill: What is the Sunset Clause Provision?, yang diakses pada 30 Juni 2026;
    3. Sekretariat Kabinet. Dipimpin Nazir Foead, Presiden Jokowi Umumkan Pembentukan Badan Restorasi Gambut, yang diakses pada 30 Juni 2026, pukul 09.00 WIB;
    4. Sunset Clause, yang diakses pada 30 Juni 2026, pukul 08.00 WIB;
    5. The American Presidency Project. Fact Sheet: Reauthorization of the Violence Against Women Act (VAWA), yang diakses pada 30 Juni 2026, pukul 08.30 WIB.


    [1] Sunset Clause, yang diakses pada 30 Juni 2026, pukul 08.00 WIB

    [2] The American Presidency Project. Fact Sheet: Reauthorization of the Violence Against Women Act (VAWA), yang diakses pada 30 Juni 2026, pukul 08.30 WIB

    [3] Aditya Wahyu Saputro. Analisis Penerapan Sunset Legislation dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Juli 2022

    [4] Coronavirus Bill: What is the Sunset Clause Provision?, yang diakses pada 30 Juni 2026, pukul 08.40 WIB

    [5] Sekretariat Kabinet. Dipimpin Nazir Foead, Presiden Jokowi Umumkan Pembentukan Badan Restorasi Gambut, yang diakses pada 30 Juni 2026, pukul 09.00 WIB

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000