Bacaan 10 Menit
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan dipublikasikan pada 19 Agustus 2019.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Berkenaan dengan eksploitasi anak yang Anda tanyakan, kami akan merujuk pada ketentuan UU Perlindungan Anak dan perubahannya. Menurut Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
Contoh dari eksploitasi, seperti tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.[1]
Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual wajib diberikan perlindungan khusus,[2] yang menurut Pasal 66 UU 35/2014 dilakukan melalui:
Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 66 UU 35/2014 menerangkan bahwa yang dimaksud dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Sedangkan, dieksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
Sebagai informasi, menurut Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Terhadap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual akan dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.[3]
Sementara terhadap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, akan dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.[4]
Kemudian, terkait pertanyaan Anda, Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis menurut hemat kami dapat diklasifikasikan sebagai bentuk Corporate Social Responsibility (“CSR”) dari perusahaan terkait. Hal-hal mengenai CSR sendiri diatur dalam UU PT dan perubahannya, serta PP 47/2021.
Dalam ketentuan di atas, istilah yang digunakan untuk CSR adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (“TJSL”). Menurut Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 3 UU PT, TJSL adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
Pada dasarnya, perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab melakukan TJSL.[5] Menurut, Pasal 3 ayat (1) PP 47/2021 TJSL menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang. Kewajiban ini dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan.[6]
Berdasarkan penjelasan di atas, perusahaan rokok sebagamana Anda tanyakan memiliki kewajiban untuk melaksanakan CSR dan bentuk CSR-nya dalam hal ini yaitu Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis.
Kemudian mengingat bahwa Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis tersebut diselenggarakan oleh sebuah perusahaan rokok yang berbahan baku tembakau, maka berlaku PP 28/2024 yang mengatur perihal promosi produk tembakau dalam pasal-pasal di bawah ini.
Pengendalian promosi produk tembakau dan rokok elektronik ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah,[7] dengan upaya sebagai berikut:[8]
Selain itu, bagi setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perseorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:[9]
Sponsor sebagaimana dimaksud di atas, dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perseorangan yang diliput media.[10]
Lalu, menurut Pasal 455 PP 28/2024, setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik dapat memberikan bantuan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
Terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan di atas, dikenai sanksi administratif oleh menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berupa:[11]
Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, Bernadetha Aurelia Oktavira (penulis sebelumnya) menjelaskan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dapat dikatakan terjadi tindakan eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 66 UU 35/2014 dan pelanggaran pengendalian promosi produk tembakau, sebagai berikut:
Unsur-unsur yang dimaksud berupa:
Adapun unsur a dan d kami asumsikan dapat dikenakan pada penyelenggaraan Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis apabila dapat dibuktikan kemudian bahwa kegiatan yang bersangkutan memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak dengan tujuan mendapatkan keuntungan materiil.
Unsur-unsur yang dimaksud berupa:
Adapun unsur eksploitasi anak secara seksual tidak terpenuhi, sehingga kami asumsikan bahwa penyelenggaraan Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis bukan merupakan bentuk eksploitasi anak secara seksual, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
Terhadap setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perseorangan, dilarang untuk menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau dan rokok elektronik termasuk citra merek produk tembakau dan rokok elektronik.
Selain itu, bagi perusahaan rokok yang memberikan bantuan dalam bentuk CSR dilarang untuk menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau dan rokok elektronik dan mengikutsertakan setiap orang di bawah usia 21 tahun.
Jika dilihat pada uraian di atas, perusahaan rokok yang melaksanakan Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis dapat dikatakan melanggar ketentuan di atas karena mengikutsertakan orang di bawah usia 21 tahun dalam bentuk CSR nya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis berpotensi melanggar ketentuan eksploitasi anak secara ekonomi apabila dapat dipenuhi unsur-unsurnya. Selain itu, meski dilakukan sebagai CSR, perusahaan terkait dapat juga dijerat pasal pelanggaran pengendalian promosi produk tembakau karena mengikutsertakan orang di bawah 21 tahun dalam kegiatan CSR nya.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”)
[2] Pasal 59 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”)
[3] Pasal 88 jo. Pasal 78I UU 35/2014
[4] Pasal 78 UU 23/2002
[5] Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”)
[6] Pasal 3 ayat (2) PP 47/2012
[7] Pasal 453 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“PP 28/2024”)
[8] Pasal 453 ayat (2) PP 28/2024
[9] Pasal 454 ayat (1) PP 28/2024
[10] Pasal 454 ayat (2) PP 28/2024
[11] Pasal 459 PP 28/2024
