Mengenal Fungsi dan Tujuan Konstitusi

PERTANYAAN

Apa fungsi konstitusi dan apa tujuan dibentuknya konstitusi?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Fungsi konstitusi adalah untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara dan menjamin serta melindungi hak-hak masyarakat, baik hak sebagai warga negara hingga HAM. Sementara itu, tujuan konstitusi adalah untuk mencapai keadilan, ketertiban, kemerdekaan, serta menjamin kesejahteraan masyarakat umum.

KLINIK TERKAIT

Mengenal 7 Hubungan Presiden dengan Mahkamah Konstitusi

23 Feb, 2024

Memahami Arti Putusan MK Bersifat Final

06 Sep, 2022

Mengenal Penafsiran Konstitusi dan Contohnya

22 Agt, 2022

5 Rekomendasi Buku Hukum Tata Negara

19 Agt, 2022

Perlu diketahui bahwa, kenyataannya semua negara memiliki konstitusi; tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi, betapapun kecilnya negara tersebut.[1] Singkatnya, konstitusi adalah sebuah dokumen nasional, yang isinya menyangkut kehidupan nasional suatu negara.[2]

Apa Fungsi dari Konstitusi?

Konstitusi berfungsi untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia (“HAM”). Adapun menurut Tundjung Herning Sitabuana dalam Hukum Tata Negara Indonesia (hal. 11), kekuasaan tersebut harus memiliki batasan yang tegas dan dengannya penguasa diharapkan tidak memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya sendiri, sehingga hak-hak warga negara akan terlindungi.

Lebih lanjut, tujuan dan fungsi konstitusi dalam sebuah negara bergantung pada kondisi atau berubah dari zaman ke zaman.

Pada masa peralihan, dari negara feodal monarki atau oligarki ke demokrasi, fungsi konstitusi adalah sebagai alat rakyat dalam memperjuangkan kekuasaannya melawan golongan penguasa.[3]

Kemudian, seiring berkembangnya zaman, di dunia barat, fungsi konstitusi adalah penentu batas wewenang penguasa dan menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan. Kemudian, dengan kebangkitan paham kebangsaan, kekuatan pemersatu, dan kelahiran demokrasi sebagai paham politik, konstitusi menjamin alat negara untuk konsolidasi kedudukan hukum dan politik. Hal tersebut guna mengatur kehidupan bersama dan untuk mencapai tujuan konstitusi, yakni cita-citanya dalam bentuk negara.[4]

Tujuan Konstitusi menurut Para Ahli

Menurut Jimly Asshiddiqie, pada umumnya hukum memiliki tiga tujuan pokok, yaitu:[5]

1. Keadilan (justice), sepadan dengan keseimbangan, kepatutan, dan kewajaran.
2. Kepastian (certainty atau zekerheid), berkaitan dengan dengan ketertiban dan ketenteraman.
3. Kegunaan (utility) yang diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai akan mewujudkan kedamaian hidup bersama.

Pada dasarnya konstitusi adalah hukum yang tingkatannya dianggap paling tinggi. Sehubungan dengan itu, (sebagai hukum tertinggi) tujuan dibentuknya konstitusi adalah untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi, yakni:[6]

1. Keadilan.
2. Ketertiban.
3. Perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (the founding fathers and mothers).

Sebagai contoh, terdapat empat tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945, antara lain:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sehubungan dengan itu, maka beberapa ahli merumuskan tujuan konstitusi seperti merumuskan tujuan negara, yaitu negara konstitusional atau negara berkonstitusi.[7]

Menurut J. Barents, terdapat ada tiga tujuan negara, yaitu:[8]

1. untuk memelihara ketertiban dan ketenteraman;
2. untuk mempertahankan kekuasaan; dan
3. untuk mengurus hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan- kepentingan umum.

Maurice Hauriou menegaskan bahwa tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban, kekuasaan, dan kebebasan. Kebebasan individu warga negara harus dijamin, namun kekuasaan negara juga harus berdiri tegak, sehingga tercipta sebuah tertib bermasyarakat dan bernegara. Ketertiban juga akan terwujud apabila dipertahankan oleh kekuasaan yang efektif.[9]

Kemudian, G. S. Diponolo menjelaskan tujuan konstitusi ke dalam 5 kategori berikut:[10]

1. Kekuasaan.
2. Perdamaian, keamanan dan ketertiban.
3. Kemerdekaan.
4. Keadilan.
5. Kesejahteraan dan kebahagiaan.

Artikel ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Fungsi Konstitusi dan Tujuannya Menurut Para Ahli yang pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 6 September 2022, dan pertama kali dimutakhirkan pada 27 Oktober 2023.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami tentang fungsi konstitusi dan tujuan konstitusi sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Referensi:

1. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006;
2. Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014;
3. Syafa’at Anugrah Pradana, Buku Ajar Hukum Tata Negara, Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019;
4. Tundjung Herning Sitabuana, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2020.

---

^[1] Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, hal. 35

^[2] Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, hal. 40

^[3] Syafa’at Anugrah Pradana, Buku Ajar Hukum Tata Negara, Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019, hal. 35

^[4] Syafa’at Anugrah Pradana, Buku Ajar Hukum Tata Negara, Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019, hal. 35–36

^[5] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 149

^[6] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 149

^[7] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 149

^[8] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 149–150

^[9] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 150

^[10] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 150