Kenegaraan
Mengenal 7 Hubungan Presiden dengan Mahkamah Konstitusi
Bacaan 7 Menit

PERTANYAAN
Bagaimana hubungan antara presiden dengan MK?


Bacaan 7 Menit

Bagaimana hubungan antara presiden dengan MK?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Presiden dan Mahkamah Konstitusi yang dibuat oleh Ali Salmande, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 10 Februari 2010, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H. pada 16 Agustus 2022.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Apabila ditinjau berdasarkan kewenangan kedua lembaga, terdapat 7 macam hubungan presiden dengan MK. Hubungan ini dikenal dengan sebutan hubungan fungsional yang terbagi atas hubungan umum dan hubungan khusus.
Hubungan MK dengan presiden secara umum berkaitan dengan kedudukan MK sebagai lembaga negara pada umumnya, sedangkan hubungan khusus presiden dan MK berkaitan dengan hubungan yang hanya dimiliki kedua lembaga negara ini.
Pada dasarnya, terdapat 4 hubungan umum antara MK dan Presiden yaitu:
Contoh terjadinya hubungan umum antara MK dengan Presiden terlihat dalam Putusan MK No. 2/SKLN-X/2012 ketika MK pernah mengadili sengketa antara Presiden melawan DPR dan BPK. Putusan tersebut mengadili mengenai sah tidaknya perjanjian jual beli 7% saham divestasi PT Newmount Nusa Tenggara oleh pemerintah.
Dalam kasus ini, pemerintah menganggap bahwa pembelian saham merupakan cara bagi Presiden untuk melaksanakan kewenangan konstitusional menguasai cabang-cabang produksi, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.[5]
Adapun hubungan khusus Presiden dan MK terdiri atas 3 hal berikut.
Sedikit catatan bahwa, pihak yang dapat memohonkan pembubaran Parpol hanyalah Presiden saja yang dapat diwakilkan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kejaksaan Agung.[9]
Dengan demikian, berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan MK dengan Presiden memiliki relasi saling ketergantungan. Misalnya, penentuan besaran anggaran untuk MK dan penentuan hakim konstitusi dipilih oleh Presiden. Di sisi lain, penentuan Presiden telah terbukti melakukan tindak pidana, menyusun UU/Perppu yang bertentangan dengan konstitusi, hingga terlibat dalam SKLN merupakan kewenangan MK.
Demikian jawaban dari kami terkait hubungan presiden dan MK sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Referensi:
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat, 2019.
[1] Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”)
[2] Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
[3] Pasal 23 UUD 1945 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”)
[4] Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
[6] Pasal 7A dan 7B ayat (1) UUD 1945
[7] Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
[8] Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat, 2019, hal. 19
[9] Pasal 68 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik