Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Menagih Utang kepada Perusahaan yang Direkturnya Sudah Diberhentikan yang dibuat oleh Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 30 Juli 2019.
Perjanjian yang dibuat dan diatasnamakan H selaku direktur perseroan terbatas (“PT”) A sebelum diberhentikan pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan dalam UU PT. Hal ini karena selama menjabat sebagai direksi, H memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama PT A, baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk mewakili PT A untuk dan atas nama PT A dalam mengadakan perjanjian utang piutang dengan perusahaan Anda.
Dasar hukum yang digunakan adalah pasal mengenai kewenangan direksi yang diatur di dalam undang-undang, sebagai berikut:
Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerjayang mengubah Pasal 1 angka 5 UU PT
Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Pasal 92 ayat (1) UU PT
Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
Pasal 98 UU PT
- Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, anggaran dasar, atau Keputusan RUPS.
- Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.
Oleh karena itu, utang piutang yang dibuat oleh seorang direksi, bukan didasarkan pada perikatan seorang direksi atas nama pribadi, melainkan mewakili PT sebagai badan hukum (rechtpersoon). Maka, apabila H sudah tidak lagi menjadi direksi karena diberhentikan, penagihan tetap dapat dilakukan kepada PT A.
Dengan kata lain, utang yang dibuat oleh direksi adalah sah dan mengikat PT serta wajib dipenuhi oleh PT. Artinya, perusahaan Anda sudah tepat ketika melakukan penagihan utang itu kepada PT A meski telah terjadi pergantian direksi.
Apabila PT A tetap tidak mau membayar utangnya kepada perusahaan Anda, maka perusahaan Anda dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang ditujukan kepada PT, bukan direksinya.
Hal ini ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan MA No. 419 K/Pdt/1988 yang menerangkan bahwa perseroan terbatas sebagai badan hukum merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian umum tentang ganti rugi, sehingga gugatan seharusnya diajukan kepada perseroan terbatas dan bukan kepada direkturnya.
Lebih lanjut, kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi tersebut adalah suatu badan hukum adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Suatu badan hukum seperti PT yang telah melakukan perbuatan hukum berupa mengadakan, membuat dan menandatangani suatu perjanjian dengan subjek hukum lainnya, bilamana terjadi wanprestasi, maka gugatan perdata untuk menuntut uang ganti rugi karena wanprestasi tersebut, haruslah ditujukan terhadap badan hukum (PT) yang telah menandatangani perjanjian terebut dan bukan ditujukan kepada direktur badan hukum tersebut.
Kemudian, gugatan tersebut didasarkan atas wanprestasi yang merujuk ketentuan Pasal 1243 KUH Perdataberdasarkan pada perjanjian utang piutang.
Baca juga: Bunyi Pasal 1234 KUH Perdata tentang Wanprestasi
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Putusan:
Putusan Mahkamah Agung Nomor 419 K/Pdt/1988.