Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ketenagakerjaan

Hak-hak Karyawan Pensiun

Hak-hak Karyawan Pensiun
Hak-hak Karyawan Pensiun

PERTANYAAN

Mohon infonya, untuk perhitungan pensiun karyawan apakah menggunakan PP 35/2021 atau menggunakan peraturan perusahaan yang masih berlaku? Di mana peraturan perusahaan masih mengikuti undang-undang yang lama. Dan mohon infonya, tertera di peraturan mana apabila harus mengikuti PP 35/2021 atau peraturan perusahaan?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hak Karyawan Pensiun dalam Peraturan Perusahaan Berbeda dengan Peraturan Pemerintah, Mana yang Berlaku? yang dibuat oleh Erizka Permatasari, S.H. yang pertama kali dipublikasikan pada 31 Maret 2021.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Hak Karyawan yang Pensiun

    Perlu diketahui bahwa Pasal 81 angka 45 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf n UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja yang memasuki usia pensiun merupakan salah satu alasan dapat dilakukannya pemutusan hubungan kerja (“PHK”).

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Secara umum, pekerja yang di-PHK berhak atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja (“UPMK”), dan uang penggantian hak (“UPH”) yang seharusnya diterima.[1]

    Lalu, apa saja hak-hak dan besaran hak yang diperoleh pekerja yang di-PHK dengan alasan memasuki usia pensiun?

    Berdasarkan Pasal 56 PP 35/2021 mengatur bahwa pekerja yang di-PHK karena telah memasuki usia pensiun berhak atas uang pesangon 1,75 kali, UPMK 1 kali, dan UPH.

    Perhitungan besaran uang pesangon dan UPMK dapat Anda simak lebih lanjut dalam artikel Hak-hak Karyawan yang Di-PHK dan yang Resign.

    Patut diperhatikan, apabila pengusaha mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon, UPMK, dan UPH.[2] Pelaksanaan ketentuan ini diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (“PKB”).[3] Dengan catatan, jika perhitungan manfaat dari program pensiun tersebut lebih kecil daripada uang pesangon dan UPMK, maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.[4]

    Selanjutnya, disarikan dari Hak Pekerja yang di-PHK Akibat Memasuki Usia Pensiun, terdapat dua jenis program jaminan yang berkaitan dengan pekerja yang memasuki usia pensiun, yaitu Jaminan Hari Tua (“JHT”) dan Jaminan Pensiun (“JP”), di mana yang wajib diikuti adalah JHT.

    Sehingga, pekerja yang di-PHK akibat memasuki usia pensiun juga berhak atas manfaat Jaminan Hari Tua (“JHT”) dan Jaminan Pensiun (“JP”) apabila diikutsertakan sebagai peserta dalam program-program tersebut pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan.

    Baca juga: Perbedaan Jaminan Hari Tua dengan Jaminan Pensiun

    Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hak pekerja yang di-PHK karena memasuki usia pensiun adalah uang pesangon 1,75 kali, UPMK 1 kali, UPH, serta manfaat JHT dan JP jika diikutsertakan sebagai peserta dalam program-program tersebut. Dengan catatan, apabila perusahaan mengikutsertakan pekerja sebagai peserta dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon, UPMK, dan UPH.

    Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perusahaan, Mana yang Berlaku?

    Kemudian, dalam pertanyaan Anda juga menyebutkan adanya peraturan perusahaan mengenai karyawan pensiun yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lama.

    Perlu diketahui, peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.[5] Perlu dicatat, ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[6]

    Dalam hal ini, yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah kualitas atau kuantitasnya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata bertentangan, maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan.[7]

    Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, mengingat PP 35/2021 mulai berlaku pada tanggal diundangkan,[8] yaitu 2 Februari 2021, maka apabila peraturan perusahaan bertentangan dengan PP 35/2021, yang berlaku adalah PP 35/2021.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

    [3] Pasal 58 ayat (3) PP 35/2021

    [4] Pasal 58 ayat (2) PP 35/2021

    [5] Pasal 1 angka 20 UU Ketenagakerjaan

    [6] Pasal 111 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

    [7] Penjelasan Pasal 111 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

    [8] Pasal 66 PP 35/2021

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000