Bacaan 8 Menit
Saya seorang mualaf dari Bali. Menurut Hukum Adat Bali, yang berhak menerima warisan hanya anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak. Pertanyaan saya, bagaimana aturan mengenai hak waris beda agama? Apakah mualaf mendapatkan warisan? Apabila ada anak berbeda agama dengan orang tuanya, apakah si anak tersebut tidak mendapat harta sama sekali dari orang tuanya?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Evi Risna Yanti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 27 Maret 2013.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Perlu diketahui sebelumnya, menurut Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Oleh karenanya, pewarisan baru terjadi ketika pewaris telah meninggal dunia. Sehingga, segala harta peninggalan milik pewaris akan beralih kepada ahli waris.
Di Indonesia, terdapat 3 sistem hukum waris yang digunakan untuk pembagian warisan, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum perdata atau KUH Perdata. Pembagian harta warisan menurut hukum perdata atau KUH Perdata umumnya diterapkan oleh individu yang tidak menganut agama Islam.
Hukum waris adat merujuk pada aturan-aturan hukum adat yang mengatur bagaimana harta peninggalan atau warisan dibagikan kepada ahli waris dari generasi ke generasi. Di Indonesia, hukum waris adat dipengaruhi oleh berbagai prinsip garis keturunan yang berlaku dalam masyarakat, yang pada umumnya dibagi menjadi tiga sistem kekerabatan, yaitu:[1]
1. sistem kekeluargaan patrilineal;
2. sistem kekeluargaan matrilineal; dan
3. sistem kekeluargaan parental atau bilateral.
Berdasarkan pertanyaan Anda, masyarakat Bali umumnya menganut sistem patrilineal, yaitu suatu sistem di mana garis keturunan ditarik melalui pihak laki-laki (ayah). Dalam sistem pewarisan adat Bali yang patrilineal, hanya anak laki-laki yang diakui sebagai ahli waris.[2]
Dalam hukum waris adat Bali, laki-laki memiliki posisi utama sebagai ahli waris. Peran laki-laki dalam keluarga sangat terkait dengan tanggung jawab sebagai penerus garis keturunan, yang juga mencakup kewajiban terhadap orang tua dan leluhur. Sebaliknya, setelah menikah, anak perempuan akan bergabung dengan keluarga suaminya dan tidak lagi memiliki kewajiban atau hak terhadap keluarga asalnya, meskipun tetap menjaga hubungan dengan orang tua. Hal ini membuat anak perempuan umumnya tidak memiliki hak untuk mewaris.[3]
Ahli waris dalam hukum adat Bali mewariskan harta baik materiil maupun immateriil secara utuh kepada keturunan laki-laki. Dengan penerimaan warisan yang bersifat utuh, terdapat kewajiban khusus, seperti melanjutkan agama pewaris. Namun, hal ini akan berbeda jika ahli waris berpindah agama, karena ia tidak dapat melaksanakan kewajiban keagamaan yang terkait dengan adat dan istiadat.[4]
Di Bali, hukum adat waris sangat terkait dengan kewajiban adat dan agama Hindu. Ahli waris yang pindah dari agama Hindu ke agama lain bisa kehilangan hak waris karena dianggap tak lagi mampu menjalankan kewajiban adat terhadap keluarga dan desa adat.[5]
Oleh karena itu, menurut hemat kami, jika seorang anak berbeda agama dengan orang tuanya, maka ia tidak berhak menerima harta warisan, khususnya jika anak tersebut seorang mualaf dan berasal dari suku Bali. Hal ini karena sesuai dengan hukum adat waris Bali, hubungan antara ahli waris dan pewaris dianggap terputus ketika ahli waris berpindah agama dari Hindu ke agama lain. Hal ini karena ahli waris tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya terhadap pewaris sehingga tidak berhak menuntut harta warisan dari pewaris.[6]
Lantas, bagaimana dengan hak waris beda agama menurut hukum Islam?
Pada dasarnya, Pasal 171 ayat (3) KHI mengatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
Kemudian, Evi Risna Yanti (penulis sebelumnya), menerangkan bahwa dalam hukum waris Islam, ada 3 hal yang menghalangi seseorang mewaris, yaitu membunuh pewaris, yang berbeda agama dengan pewaris, dan perbudakan. Hukum waris Islam mengatur bahwa, seorang ahli waris yang masuk Islam, tidak mewaris kepada orang tuanya yang berlainan agama dengannya. Yang dimaksud berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris. Sehingga, seorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seorang muslim.
Eva Risna Yanti juga menjelaskan bahwa Imam Asy-Syafii berpendapat bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang non-muslim dan sebaliknya. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya “seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim”. Berdasarkan pendapat tersebut, menurut hemat kami, mualaf tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya yang merupakan non-muslim.
Baca juga: Begini Hukum Waris yang Berlaku Jika Orang Tua-Anak Beda Agama
Namun, Eva Risna Yanti juga mengutip pendapat Ustadz Yusuf al-Qardawi yang menyatakan bahwa orang muslim dapat mewarisi harta non-muslim, tetapi orang non-muslim tidak dapat mewarisi harta orang muslim. Pendapat Ustadz Yusuf al-Qardawi ini masih membuka kemungkinan bagi seorang Muslim untuk mewarisi harta dari non-muslim.
Berdasarkan uraian di atas, kami menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, baik dalam hukum waris adat Bali maupun hukum waris Islam, agama merupakan faktor penting dalam menentukan hak waris seseorang. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dianggap sebagai penghalang dalam memperoleh hak waris, meskipun ada variasi pendapat dalam penerapan prinsip ini. Oleh karena itu, sekaligus menjawab pertanyaan Anda mengenai apabila ada anak berbeda agama dengan orang tuanya, apakah si anak tersebut tidak mendapat harta sama sekali dari orang tuanya? Pada umumnya jika meninjau ketentuan di atas, perpindahan agama dapat mempengaruhi hingga menghilangkan hak waris seseorang.
Selanjutnya, Anda juga menanyakan apakah mualaf mendapatkan warisan? Sesuai penjelasan di atas serta pendapat ahli terkait hal tersebut, pada umumnya orang muslim tidak mewarisi harta non-muslim. Hal ini karena dalam hukum waris Islam, antara pewaris dengan ahli waris disyaratkan beragama Islam. Namun, terdapat juga pendapat yang berbeda seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Yusuf al-Qardawi di atas. Sehingga, dalam hal ini, kami menyarankan agar Anda merundingkan kembali terkait keputusan hukum waris ini bersama keluarga.
Kemudian, jika terjadi sengketa, maka alternatif penyelesaian yang dapat dipertimbangkan adalah melalui pendekatan kekeluargaan. Penyelesaian secara kekeluargaan dapat dilakukan melalui musyawarah atau mediasi antar pihak keluarga, dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat, agama, dan keinginan bersama.
Baca juga: Apakah hukum Waris Berlaku Jika Beda Agama?
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Dian Ety Mayasari dan Merline Eva Lyanthi. Rasio Legis Hukum Waris Adat Bali Seorang Ahli Waris yang Pindah Agama. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol.4, No.1, 2021, hal. 2
[2] I Wayan Ferry Suryanata. Hukum Waris Adat Bali dalam Pandangan Kesetaraan Gender. Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol. 11, No. 2, 2021, hal. 7
[3] I Wayan Ferry Suryanata. Hukum Waris Adat Bali dalam Pandangan Kesetaraan Gender. Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol. 11, No. 2, 2021, hal. 8
[4] Dian Ety Mayasari dan Merline Eva Lyanthi. Rasio Legis Hukum Waris Adat Bali Seorang Ahli Waris yang Pindah Agama. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol.4, No.1, 2021, hal. 3
[5] Dian Ety Mayasari dan Merline Eva Lyanthi. Rasio Legis Hukum Waris Adat Bali Seorang Ahli Waris yang Pindah Agama. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol.4, No.1, 2021, hal. 3
[6] Gede Cahaya Putra Nugraha, I Made Suwitra, dan I Ketut Sukadana. Kedudukan Anak sebagai Ahli Waris yang Beralih-alih Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 1, 2020, hal. 229
