Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Profesi Hukum

Hakim Menerima Suap, Apakah Putusannya Tetap Berlaku?

Hakim Menerima Suap, Apakah Putusannya Tetap Berlaku?
Hakim Menerima Suap, Apakah Putusannya Tetap Berlaku?

PERTANYAAN

Jika hakim disuap atas suatu kasus, selain hakim akan terkena sanksi pidana, apakah putusan pengadilan yang hakimnya disuap tetap sah dan berlaku? Bagaimana upaya hukum terhadap putusan hakim yang menerima suap?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H dan pertama kali dipublikasikan pada 29 Oktober 2024.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Sanksi bagi Hakim yang Menerima Suap

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Berdasarkan pertanyaan Anda, kami mengasumsikan bahwa hakim yang Anda maksud adalah hakim yang berada di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan perkara yang Anda maksud adalah perkara pidana.

    Kemudian, sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sanksi yang dikenakan terhadap hakim yang menerima suap berkenaan dengan kasus yang sedang ia tangani.

    Suap menyuap merupakan tindak pidana yang diatur di dalam UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 yang selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel Jerat Pidana bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi. Dengan demikian, hakim yang terbukti menerima suap dipidana berdasarkan pasal suap dalam UU 31/1999 jo. UU 20/2001.

    Selain merupakan tindak pidana, hakim yang menerima suap tergolong sebagai bentuk pelanggaran kode etik yaitu tidak berperilaku jujur. Salah satu bentuk perilaku jujur hakim adalah tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah keluarganya untuk meminta atau menerima hadiah, warisan, pemberian, penghargaan, pinjaman atau fasilitas dari:[1]

    1. advokat;
    2. penuntut;
    3. orang yang sedang diadili;
    4. pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;
    5. pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

    Hakim yang terbukti melanggar kode etik akan diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial yang selanjutnya akan diberikan sanksi kepada yang bersangkutan.[2]

    Adapun bentuk-bentuk sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik berupa:[3]

    1. Sanksi ringan, yang terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
    2. Sanksi sedang terdiri atas:
      1. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun;
      2. penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun;
      3. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun; atau
      4. hakim nonpalu paling lama 6 bulan.
    3. Sanksi berat terdiri atas:
      1. pembebasan dari jabatan struktural;
      2. hakim nonpalu lebih dari 6 bulan sampai dengan 2 tahun;
      3. pemberhentian sementara;
      4. pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau
      5. pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

    Sanksi tersebut diberikan oleh Mahkamah Agung kepada hakim yang bersangkutan setelah diusulkan oleh Komisi Yudisial, paling lama 60 hari sejak tanggal usulan diterima.[4]

    Jika Putusan Pengadilan Diputus oleh Hakim yang Menerima Suap

    Pada dasarnya, setiap putusan pengadilan harus dianggap benar atau dikenal dengan asas res judicata pro veritate habetur. Artinya, putusan hakim itu harus dianggap benar dan tidak bisa dipersalahkan, sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

    Dalam perkara pidana, jika hakim terbukti menerima suap sehingga memengaruhi putusannya, maka para pihak dalam perkara pidana dapat mengajukan upaya hukum, yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding, dan kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.[5]

    Dalam menerangkan mengenai upaya hukum ini, kami akan merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026.[6] Untuk memperkaya wawasan Anda, kami juga akan membandingkan dengan ketentuan terdahulu yaitu dalam KUHAP lama yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[7]

    1. Banding

    Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) UU 20/2025 yang dulu diatur di dalam Pasal 233 ayat (1) KUHAP lama, ketentuan permohonan banding adalah sebagai berikut:

    Pasal 285 ayat (1) UU 20/2025

    Pasal 233 ayat (1) KUHAP lama

    Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau advokatnya atau penuntut umum.

    Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum

    Dalam KUHAP lama, permohonan banding dikecualikan terhadap putusan bebas, putusan lepas, putusan pengadilan acara cepat, dan putusan praperadilan.[8] Namun, pasca berlakunya UU 20/2025 tentang KUHAP baru, norma mengenai pengecualian permohonan banding terhadap putusan bebas, lepas, dan putusan pengadilan acara cepat tidak diatur kembali.

    Kemudian, UU 20/2025 juga mengatur perihal putusan praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding, kecuali putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan sehingga dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.[9]

    Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri. Apabila perlu, pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.[10]

    Berdasarkan penjelasan tersebut, maka putusan hakim yang ditetapkan berdasarkan permintaan pelaku suap, dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan pada tingkat pertama atau mengubah putusan pengadilan negeri.

    1. Kasasi

    Permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung dapat dapat diajukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung (misalnya banding).[11]

    Dalam UU 20/2025 diatur mengenai pengecualian pengajuan kasasi yang menyatakan bahwa pengajuan pemeriksaan kasasi tidak dapat diajukan terhadap:[12]

    1. putusan bebas;
    2. putusan berupa pemaafan hakim;
    3. putusan berupa tindakan;
    4. putusan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun atau pidana denda kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta;[13] dan
    5. putusan yang telah diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat.

    Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan apakah benar:[14]

    1. suatu ketentuan peraturan perundang-undangan/peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
    2. cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    3. pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

    Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan hakim yang dipengaruhi oleh tindakan suap menyuap, dapat dijadikan landasan para pihak untuk mengajukan kasasi.

    Majelis hakim kasasi dapat membatalkan putusan pengadilan di bawahnya jika terbukti ada kesalahan penerapan hukum atau tidak diadili menurut ketentuan undang-undang.[15]

    1. Peninjauan Kembali

    Berkaitan peninjauan kembali, dapat melihat ketentuan Pasal 318 ayat (1) UU 20/2025 yang sebelumnya diatur di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP lama yang berbunyi:

    Pasal 318 ayat (1) UU 20/2025

    Pasal 263 ayat (1) KUHAP lama

    Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

    Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

    Melihat ketentuan di atas, pengecualian terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sudah tidak diatur dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru.

    Adapun alasan atau dasar permintaan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:[16]

    1. jika ada keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
    2. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
    3. jika putusan itu jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

    Adapun, peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.[17]

    Kami berpendapat bahwa hakim yang menerima suap sehingga memengaruhi putusannya, maka putusan hakim tersebut dapat diajukan peninjauan kembali jika telah berkekuatan hukum tetap. Atas permintaan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan dan menjatuhkan putusan berupa putusan bebas, lepas, tidak menerima tuntutan penuntut umum, dan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.[18]

    Sebagai informasi tambahan, apabila dalam perkara suap tersebut juga terbukti ada konflik kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman, maka ada kemungkinan suatu putusan pengadilan dinyatakan tidak sah.

    Dalam hal ini yaitu ketika seorang hakim tidak mengundurkan diri dari persidangan ketika ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.[19]

    Adapun yang dimaksud dengan “kepentingan langsung atau tidak langsung” adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya.[20]

    Perkara yang terbukti ada konflik kepentingan sebagaimana dimaksud di atas, akan diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.[21]

    Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim yang menerima suap tetap dinyatakan berlaku berdasarkan asas res judicata pro veritate habetur, kecuali telah diputus sebaliknya oleh pengadilan yang lebih tinggi. Namun, suap yang diterima hakim dapat dijadikan dasar yang kuat untuk membatalkan putusan tersebut dengan mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Selain itu, kami tekankan bahwa hakim yang menerima suap merupakan bentuk pelanggaran kode etik dan wujud pelanggaran hukum pidana.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
    2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
    3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
    4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
    5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
    6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
    8. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

    Putusan:

    1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012;
    2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016.

    Referensi:

    Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

    [1] Huruf C angka 2 butir 2.2. ayat (1) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (“Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”)

    [2] Huruf D angka 2 dan 3 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

    [3] Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (“UU 18/2011”)

    [4] Pasal 22D ayat (3) UU 18/2011

    [5] Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)

    [6] Pasal 369 UU 20/2025

    [7] Pasal 362 UU 20/2025

    [8] Pasal 67 dan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP lama”)

    [9] Pasal 164 ayat (2) UU 20/2025

    [10] Pasal 295 UU 20/2025 yang sebelumnya diatur di dalam Pasal 240 KUHAP lama

    [11] Pasal 299 ayat (1) UU 20/2025. Dulunya diatur di dalam Pasal 244 KUHAP lama jo.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012

    [12] Pasal 299 ayat (2) UU 20/2025

    [13] Pasal 79 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

    [14] Pasal 308 ayat (1) UU 20/2025. Secara historis ketentuan ini diatur di dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP lama

    [15] Pasal 255 ayat (1) dan (2) UU 20/2025. Dulunya ketentuan ini diatur di dalam Pasal 255 ayat (1) dan (2) KUHAP lama

    [16] Pasal 318 ayat (5) UU 20/2025. Sebelumnya diatur di dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP lama

    [17] Pasal 318 ayat (2) UU 20/2025, yang sebelumnya diatur di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP lama jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 hal. 39

    [18] Pasal 322 ayat (2) huruf b UU 20/2025. Sebelumnya diatur di dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP lama

    [19] Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”)

    [20] Penjelasan Pasal 17 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman

    [21] Pasal 17 ayat (7) UU Kekuasaan Kehakiman

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000