Haruskah Pengusaha UMKM Bayar Pesangon Jika PHK Karyawan?

PERTANYAAN

Di tengah kondisi ekonomi sekarang, saya selaku pengusaha UMKM mau mengurangi jumlah pegawai. Tapi kalau haruscomplydengan aturan pesangon saya sungguh berat Pak. Apakah ada aturan khusus untuk pengusaha UMKM seperti saya ketika melakukan pengurangan karyawan?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

KLINIK TERKAIT

Aturan PHK karena Sakit Tanpa Surat Dokter

13 Nov, 2026

Tata Cara PHK dan Penyelesaian Perselisihannya

03 Sep, 2026

Hukumnya PHK Mendadak terhadap Pekerja Hamil

10 Jun, 2026

Perhitungan Pesangon PHK karena Sakit Berkepanjangan

08 Mei, 2026

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami informasikan bahwa UU Ketenagakerjaan yang menjadi payung hukum sektor ketenagakerjaan saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[1] Sebagai gantinya, berlaku UU 27/2026 tentang pelindungan ketenagakerjaan sejak 28 Oktober 2026.

Alasan-alasan PHK

Pemutusan hubungan kerja (“PHK”) karena kondisi ekonomi yang sedang terjadi, dapat dilakukan jika memenuhi alasan-alasan yang diatur di dalam Pasal 231 UU 27/2026. Beberapa alasan PHK yang berkaitan dengan kondisi ekonomi pengusaha, antara lain:

1. perusahaan tutup karena rugi secara terus menerus selama 2 tahun;
2. perusahaan tutup karena keputusan pemilik untuk tutup permanen;
3. adanya keadaan memaksa (kahar);
4. perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang; dan
5. perusahaan pailit.

Oleh karena itu, undang-undang mengatur kewajiban bagi pemberi kerja dan pemerintah untuk melakukan upaya untuk mencegah terjadinya PHK. Upaya pencegahan tersebut dilakukan melalui tahapan berikut.[2]

1. Mengurangi kerja lembur baik harian maupun pada hari libur;
2. Mengurangi jumlah sif, jam kerja, atau hari kerja;
3. Tidak memperpanjang pekerja/buruh dengan status kontrak atau PKWT yang telah berakhir;
4. Tidak mengganti pekerja/buruh yang telah memasuki usia pensiun;
5. Penyesuaian upah dan/atau fasilitas bagi pekerja di tingkat manajerial;
6. Merumahkan pekerja/buruh dengan status PKWTT (karyawan tetap) secara sementara atau bergiliran;
7. Menawarkan program pensiun dini sukarela; dan
8. Menawarkan program pensiun bagi pekerja/buruh yang telah memenuhi persyaratan.

Haruskah Pengusaha UMKM Membayar Pesangon Jika PHK Karyawan?

Jika alasan PHK terpenuhi dan sesuai dengan undang-undang, serta PHK tidak dapat dihindari, pemberi kerja pada dasarnya wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja (“UPMK”) dan uang penggantian hak (“UPH”).[3]

Besaran uang pesangon dan UPMK disesuaikan dengan alasan PHK dan masa kerja.[4] Sedangkan UPH meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya/ongkos pulang karyawan dan keluarganya ke tempat ia diterima bekerja, dan/atau hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[5]

Misalnya, karyawan dengan masa kerja 1 tahun dan PHK dilakukan karena alasan keadaan memaksa (kahar), besaran uang pesangon adalah 1 bulan upah, tanpa UPMK (UPMK minimal masa kerja 3 tahun), dan mendapat UPH sesuai aturan perusahaan.[6]

Lantas, apakah pengusaha skala UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah juga harus membayarkan uang pesangon, UPMK, dan UPH sesuai ketentuan?

Pasal 250 UU 27/2026 secara tegas mengatur bahwa pemberi kerja pada usaha mikro dan kecil tetap wajib membayar uang pesangon, UPMK, UPH, dan/atau uang pisah jika terjadi PHK dengan besaran yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Patut digarisbawahi bahwa besaran uang pesangon, UPMK, dan UPH sesuai kesepakatan ini hanya berlaku untuk usaha mikro dan kecil. Artinya, pemberi kerja pada skala usaha menengah tidak tunduk pada pengecualian ini, melainkan tunduk pada ketentuan uang pesangon, UPMK, dan UPH secara umum yang diatur di dalam Pasal 232 dan Pasal 239 UU 27/2026.

Baca juga: Kriteria UMKM Terbaru

Pengusaha wajib menyampaikan maksud PHK melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat dengan karyawannya.[7] Jika dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka perselisihan diselesaikan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.[8]

Baca juga: 3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

[1] Pasal 331 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (“UU 27/2026”).

[2] Pasal 228 UU 27/2026.

[3] Pasal 232 ayat (1) UU 27/2026.

[4] Pasal 232 ayat (2) dan (3) UU 27/2026.

[5] Pasal 232 ayat (4) UU 27/2026.

[6] Pasal 239 UU 27/2026 jo. Pasal 232 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a UU 27/2026.

[7] Pasal 228 ayat (3) UU 27/2026.

[8] Pasal 228 ayat (4) dan (5) UU 27/2026.