Hukum Menikah dengan Identitas Palsu

PERTANYAAN

Teman perempuan saya menikah dengan seorang laki-laki umur 30an dan sudah berlangsung selama 1 tahun. Akan tetapi, kemarin teman saya baru mengetahui kalau identitas berupa KTP yang digunakan suaminya untuk menikah dulu palsu. Selama pacaran dan di KTP palsunya itu, suaminya mengaku perjaka. Tapi ternyata duda dengan anak 1. Teman saya merasa dibohongi. Pertanyaan saya, sahkah perkawinan antara teman saya dan suaminya tersebut? Karena sakit hati teman saya ingin melaporkannya juga ke polisi, apa dasar hukumnya? Langkah hukum apa yang bisa dilakukan teman saya atas kejadian tersebut, baik dalam hal hukum perkawinan ataupun secara hukum pidana? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel dibawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 18 November 2022.

KLINIK TERKAIT

Hukumnya Palsukan Identitas untuk Buat Paspor

15 Okt, 2026

Batasan Akses Data Pribadi Karyawan oleh Perusahaan

14 Okt, 2026

Bolehkah Transfer Data Nasabah Antar Bank?

22 Sep, 2026

Penipu Menyalahgunakan Data Pribadi untuk Pinjol? Lakukan Ini

14 Des, 2023

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Hukumnya Menikah Menggunakan Identitas Palsu

Ketentuan mengenai keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta perkawinan juga harus dicatatkan.

Namun, jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan dapat dibatalkan. Hal ini diatur dalam Pasal 22 UU Perkawinan.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana walaupun terdapat pelanggaran terhadap undang-undang. Jika hal ini terjadi, maka pengadilan dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.[1]

Disarikan dari artikel Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tuanya, pengertian pembatalan perkawinan menurut Soedaryo Saimin dalam buku Hukum Orang dan Keluarga (hal. 16) adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah. Akibatnya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Adapun, pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 UU Perkawinan, yaitu:

1. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
2. suami atau istri;
3. pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. pejabat yang ditunjuk dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Dalam konteks cerita Anda, pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh istri dengan alasan adanya unsur penipuan atau terjadi salah sangka mengenai diri suami.[2] Salah sangka terjadi saat suami mengaku satu hal, padahal identitas atau keadaan dirinya yang sebenarnya berbeda dari hal yang diakuinya sebelum perkawinan.

Adapun tata cara pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 38 PP 9/1975 sebagai berikut.

1. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya.
2. Permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.
3. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
4. Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP 9/1975.

Jerat Pidana Pelaku Pemalsuan Identitas untuk Menikah

Menjawab pertanyaan Anda yang kedua, menikah dengan identitas palsu dapat dijerat pidana pemalsuan surat menurut Pasal 392 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026,[3] sebagai berikut:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, setiap orang yang melakukan pemalsuan surat terhadap;

1. akta autentik;
2. surat utang atau sertifikat urang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum;
3. saham, surat utang, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau Persekutuan;
4. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan;
6. surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau
7. surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Setiap orang yang menggunakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada kasus Anda, surat yang dipalsukan merupakan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP-el. Menurut Pasal 1 angka 14 UU 24/2013, KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana, yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.[4]

Dari definisinya, KTP-el dapat dikategorikan sebagai akta autentik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Oleh karena itu, itu yang ada pada kasus Anda dapat dipidana berdasarkan Pasal 392 UU 1/2023.

Baca juga: Unsur-unsur dan Bentuk Pemalsuan Dokumen

Sebagai dokumen kependudukan, pemalsuan KTP-el juga dapat dijerat berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU Adminduk, khususnya Pasal 93 UU Adminduk jo. Pasal II ayat (5) huruf e UU 1/2026, yang berbunyi:

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta.[5]

Selain itu, dalam UU PDP diatur bahwa setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.[6] Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V,[7] yaitu sebesar Rp500 juta.[8]

Kemudian, jika KTP-el yang dipalsukan memuat data pribadi milik orang lain seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan atau yang lainnya,[9] Maka, pihak yang memalsukan dapat digugat dan membayar ganti atas pelanggaran pemrosesan data pribadi kepada subjek data pribadi yang data pribadinya digunakan.[10]

Gugatan dan penerimaan ganti rugi ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 105 sampai dengan Pasal 110 PP 33/2026.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Referensi:

Soedaryo Saimin. Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

---

[1] Pasal 23 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)

[2] Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan

[3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

[4] Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”)

[5] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023

[6] Pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”)

[7] Pasal 68 UU PDP jo. Pasal II ayat (5) huruf e UU 1/2026

[8] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023

[9] Pasal 4 ayat (3) UU PDP

[10] Pasal 12 ayat (1) UU PDP