Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Keluarga

Hukum Nikah Siri Tanpa Sepengetahuan Orang Tua

Hukum Nikah Siri Tanpa Sepengetahuan Orang Tua
Hukum Nikah Siri Tanpa Sepengetahuan Orang Tua

PERTANYAAN

Saya pernah menikah siri tanpa sepengetahuan orang tua. Semuanya pihak laki-laki yang mengurus. Yang mau saya tanyakan adalah, apakah yang saya lakukan itu sah menurut hukum?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Status Hukum Perkawinan Siri Tanpa Sepengetahuan Keluarga yang dibuat oleh Liza Elfitri, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 18 Maret 2013, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Erizka Permatasari, S.H. pada Kamis, 20 Februari 2014, dimutakhirkan kedua kali pada Kamis, 10 Februari 2022, dan dimutakhirkan ketiga kali pada 3 Maret 2023.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Syarat Nikah Siri

    Pertanyaan tentang apa saja syarat nikah siri cukup sering diajukan. Sebelum membahas perihal apa syarat nikah siri, termasuk halnya syarat nikah siri tanpa sepengetahuan keluarga, mari pahami syarat sah menikah di Indonesia terlebih dahulu.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Pada prinsipnya, pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua calon mempelai.[1] Bagi yang beragama Islam, pernikahan sah jika dilangsungkan menurut hukum Islam.[2]

    Bagi yang beragama Islam, pernikahan sah jika memenuhi rukun nikah berikut:[3]

    1. calon suami;
    2. calon istri;
    3. wali nikah;
    4. dua orang saksi; dan
    5. ijab dan kabul.

    Kemudian, calon suami dan istri yang hendak melangsungkan pernikahan tidak boleh memiliki halangan perkawinan, di antaranya:[4]

    1. jika calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain;
    2. calon istri tidak beragama Islam;
    3. calon suami tidak beragama Islam.

    Agar pernikahan sah menurut hukum Islam, kedua calon mempelai suami-istri harus beragama Islam dan pernikahan yang dilangsungkan memenuhi rukun nikah, termasuk saksi dan wali nikah.

    Syarat ini juga berlaku bagi pasangan nikah siri. Sebab, nikah siri hukumnya sah secara agama asalkan syarat dan rukun nikah terpenuhi. Namun, menurut Fatwa MUI tentang Nikah di Bawah Tangan, meskipun sah secara hukum agama, tetap haram hukumnya jika terdapat mudharrat.

    Nikah Siri Tanpa Sepengetahuan Orang Tua, Apakah Sah?

    Selanjutnya, membahas mengenai syarat nikah siri tanpa sepengetahuan orang tua, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, nikah siri sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah, salah satunya dihadiri dua orang saksi dan adanya wali nikah yang sah.

    Jika nikah siri dilangsungkan tanpa sepengetahuan keluarga, namun memenuhi syarat dua orang saksi dan dinikahkan oleh wali nikah yang sah, maka nikah siri tersebut sah menurut agama.

    Jadi, menjawab pertanyaan nikah siri tanpa sepengetahuan keluarga apakah sah atau tidak, nikah siri tersebut sah secara agama jika memenuhi syarat dan rukun menikah. Sebaliknya, jika pernikahan dilangsungkan oleh wali nikah yang tidak sah, maka nikah siri tidak sah.

    Siapa yang Boleh Menjadi Wali Nikah Siri?

    Perlu digarisbawahi, tidak sembarang orang dapat bertindak sebagai wali nikah, bahkan dalam urusan nikah siri sekalipun. Secara umum, wali nikah haruslah seorang laki-laki yang muslim, aqil, dan baligh.[5] Selain itu, wali nikah terdiri dari:[6]

    a. Wali nasab, terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan, yang mana kelompok yang satu didahulukan dari kelompok lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Adapun urutan wali nikah dalam wali nasab adalah sebagai berikut:[7]

    1. Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya;
    2. Kedua: kelompok kerabat saudara kandung atau saudara laki-laki seayah, dari keturunan laki-laki mereka;
    3. Ketiga: kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
    4. Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

    Jika dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.[8]

    b. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau adlal/enggan.[9]

    Dengan demikian, jika Anda masih memiliki wali nikah dari keluarga Anda, namun yang menjadi wali nikah justru bukan wali nikah seharusnya, maka bisa dibilang perkawinan siri Anda tidak sah secara agama. Kecuali jika orang tua (dalam hal ini ayah) Anda sudah tidak ada, kemudian digantikan oleh wali nasab lain yang bersedia, serta syarat dan rukun nikah siri lainnya terpenuhi, maka nikah siri tersebut sah secara agama.

    Namun, patut dicatat bahwa meskipun sah secara agama, menurut Fatwa MUI nikah siri bisa jadi haram jika membawa mudharrat. Sehingga, pernikahan haruslah dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/mudharrat.[10]

    Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) KHI yang menerangkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat untuk menjamin ketertiban perkawinan. Dengan demikian, pada dasarnya suatu perkawinan wajib dicatatkan secara resmi di KUA (bagi yang beragama Islam) dan mendapatkan buku nikah sebagai buktinya.

    Demikian jawaban dari kami terkait hukum nikah siri tanpa sepengetahuan keluarga sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
    3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.

    Referensi:

    Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan.

    [1] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

    [2] Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)

    [3] Pasal 14 KHI

    [4] Pasal 40 huruf c

    [5] Pasal 20 ayat (1) KHI

    [6] Pasal 20 ayat (2) KHI

    [7] Pasal 21 ayat (1) KHI

    [8] Pasal 21 ayat (2) KHI

    [9] Pasal 23 ayat (1) KHI

    [10] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000