Hukum Nonton dan Download Film Porno

PERTANYAAN

Adakah sanksi hukum nonton film porno bagi orang yang suka menonton dandownloadvideo porno?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel berjudul Penonton Video Porno Dapat Dijerat UU Pornografi? yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan dipublikasikan pertama kali pada Kamis, 21 November 2013, dimutakhirkan pertama kali pada Kamis, 9 Desember 2021, kemudian dimutakhirkan kedua kali pada 12 Juli 2022.

KLINIK TERKAIT

Apa Itu Deepfake Porn dan Jerat Pidana bagi Pelakunya

18 Sep, 2026

Jerat Pidana Pemerasan dengan Ancaman Sebar Video Porno

09 Jan, 2026

Hukumnya Jual Beli Video Porno di Medsos

04 Des, 2024

Hukumnya Menyimpan Video Porno di HP

07 Nov, 2024

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Kami kurang mendapatkan keterangan apakah hukum nonton film porno yang ditanyakan adalah terkait nonton film porno seorang diri atau menyimpan video porno untuk dipertontonkan kepada orang lain.

Namun, kami berasumsi bahwa orang tersebut hanya menonton sendiri. Akan tetapi, karena keterangan yang kami dapatkan kurang jelas, akan kami paparkan dua kemungkinan hukum nonton film porno yang ada, sebatas menonton atau menonton juga menyimpan konten pornonya.

Arti Pornografi

Sebelum mengulas perihal hukum nonton film porno, mari kenali dulu definisi dari pornografi.

Aturan mengenai pornografi dimuat dalam UU Pornografi. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Konten Porno dalam Hukum

Sehubungan dengan pertanyaan Anda tentang hukum nonton film porno, penting untuk kami informasikan bahwa tidak ada peraturan yang “melarang” seseorang nonton porno atau nonton film porno. Akan tetapi, sejatinya konten berbau seks, termasuk nonton video porno, adalah tabu bagi masyarakat karena bertentangan dengan norma kesusilaan.

Jika nonton langsung video porno tidak “dilarang”, lantas unsur apa yang bisa diancam pidana berdasarkan UU Pornografi? Ada sejumlah larangan dan pembatasan terkait pornografi dalam UU Pornografi, antara lain:^[1]

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
   1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
   2. kekerasan seksual;
   3. masturbasi atau onani;
   4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
   5. alat kelamin; atau
   6. pornografi anak.
2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
   1. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
   2. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
   3. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
   4. menawarkan atau mengiklankan layanan seksual, baik langsung maupun tidak langsung.

Lebih lanjut, beberapa larangan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Dilarang meminjamkan atau mengunduh^[2]
2. Dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi.^[3]
3. Dilarang mendanai atau memfasilitasi pornografi.^[4]
4. Dilarang menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.^[5]
5. Dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.^[6]
6. Dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.^[7]
7. Dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk/jasa pornografi.^[8]

Hukum Nonton Film Porno

Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, hukum nonton film porno tidak secara eksplisit dilarang. Akan tetapi, kasusnya akan berbeda jika setelah nonton film porno, orang tersebut mengunduh videonya ke gawai miliknya.

Menurut Pasal 5 UU Pornografi dan penjelasannya, setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi. Adapun yang dimaksud dengan mengunduh atau download adalah mengambil fail dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya.

Sanksi pidana atas perbuatan mengunduh (download) pornografi adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200 juta.^[9]

Di sisi lain, Pasal 6 UU Pornografi juga mengatur bahwa setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, larangan ini tidak berlaku untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sendiri.^[10]

Sanksi atas pelanggaran Pasal 6 UU Pornografi di atas adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200 juta.^[11]

Jika melihat konstruksi dua pasal di atas, Pasal 6 UU Pornografi mengecualikan tindakan menyimpan konten pornografi apabila hanya ditujukan untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingannya sendiri.

Namun, Pasal 5 UU Pornografi melarang setiap orang tanpa kecuali untuk melakukan perbuatan mengunduh konten pornografi dari jaringan internet/jaringan komunikasi lainnya. Firdaus Syam dalam Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan bahwa perbuatan setiap orang mengunduh merupakan tindak pidana pornografi dan tidak ada pengecualian. Artinya, pasal ini berlaku untuk setiap orang yang mengunduh dan mengkopi untuk dirinya sendiri ataupun untuk disebarkan, maka hal ini termasuk tindak pidana pornografi (hal. 99).

Dengan demikian, menurut hemat kami, secara normatif, tindakan mengunduh atau download video porno berpotensi dipidana berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 31 UU Pornografi.

Sekian informasi terkait hukum nonton dan download film porno sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Referensi:

Firdaus Syam. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010.

^[1] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (“UU Pornografi”)

^[2] Pasal 5 UU Pornografi

^[3] Pasal 6 UU Pornografi

^[4] Pasal 7 UU Pornografi

^[5] Pasal 8 UU Pornografi

^[6] Pasal 9 UU Pornografi

^[7] Pasal 10 UU Pornografi

^[8] Pasal 12 UU Pornografi

^[9] Pasal 31 UU Pornografi jo. Pasal II ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (“UU 1/2026”) jis. Pasal 79 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

^[10] Penjelasan Pasal 6 UU Pornografi

^[11] Pasal 32 UU Pornografi jo. Pasal II ayat (5) huruf d UU 1/2026 jis. Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023