Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Hukumnya Mengingkari Perjanjian Penyelesaian Sengketa via Arbitrase

Hukumnya Mengingkari Perjanjian Penyelesaian Sengketa via Arbitrase
Hukumnya Mengingkari Perjanjian Penyelesaian Sengketa via Arbitrase

PERTANYAAN

Bagaimana apabila para pihak yang bersengketa di awal telah sepakat dalam perjanjian yang telah mereka buat bahwa jika terjadi sengketa di kemudian hari akan diselesaikan dengan arbitrase, tetapi kemudian salah satu pihak mengingkari dan bersikukuh tidak mau arbitrase. Adakah dasar hukumnya? Lalu, apabila pihak yang mengingkari tetap tidak mau menerima putusan jika dengan arbitrase, upaya hukum apa yang harus dilakukan oleh pihak lainnya? Terima kasih.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel yang berjudul Langkah Jika Pihak Lawan Mengingkari Perjanjian Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase yang dibuat oleh Alfin Sulaiman, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 13 April 2017.

    Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Pengaturan mengenai arbitrase dapat ditemukan dalam UU 30/1999. Menurut Pasal 1 angka 1 UU 30/1999, arbitrase adalah penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

    Berdasarkan pengertiannya, arbitrase dilakukan berdasarkan perjanjian arbitrase, yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.[1]

    Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.[2]

    Terkait kewenangan mengadili perjanjian arbitrase, diatur dalam Pasal 3 UU 30/1999, yang berbunyi:

    Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase.

    Dalam ketentuan di atas, secara tegas diatur bahwa sengketa yang terikat dalam perjanjian arbitrase tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan. Hal ini lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 11 UU 30/1999, sebagai berikut.

    1. Adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.
    2. Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

    Kemudian, hal tersebut juga dipertegas lagi dengan adanya yurisprudensi dari Putusan MA No. 3179 K/Pdt/1984. Sebagaimana dikutip oleh Hulman Panjaitan dalam bukunya Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya (hal. 222), Mahkamah Agung dalam putusan tersebut memberikan kaidah hukum sebagai berikut.

    Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perdata tentang suatu perjanjian yang di dalamnya memuat “clausule arbitrase”, baik gugatan konpensi maupun rekonpensi. Untuk meniadakan atau melepas suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, ex pasal 377 HIR Jo Pasal 615 Rv.

    Jadi berdasarkan penjelasan di atas, jika memang sudah diperjanjikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase, maka jika terjadi sengketa dalam perjanjian tersebut, para pihak harus menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Dengan kata lain, sengketa tersebut tidak dapat diajukan penyelesaiannya ke pengadilan negeri.

    Pengingkaran Perjanjian Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

    Namun, dalam praktiknya bisa saja salah satu pihak mengingkari kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian tentang penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase. Sepanjang penelusuran kami, biasanya hal tersebut diajukan dengan argumentasi bahwa ruang lingkup sengketa yang terjadi antara para pihak tidak termasuk dalam kewenangan arbitrase.

    Sehingga, salah satu pihak mengingkari kedudukan forum arbitrase dengan alasan perjanjian batal karena adanya alasan-alasan yang dapat membatalkan suatu perjanjian. Misalnya, tidak terpenuhinya unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

    Baca juga: Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian

    Langkah Hukum

    Apabila Anda mengalami peristiwa seperti ini dan Anda digugat ke pengadilan negeri, padahal perjanjian secara tegas telah mengatur mengenai pilihan forum arbitrase dalam penyelesaian sengketa, maka Anda dapat mengajukan eksepsi kompetensi absolut (eksepsi kewenangan mengadili) dalam proses persidangan. Hal ini diajukan dengan alasan pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

    Sebagai informasi, eksepsi kompetensi absolut adalah bantahan tergugat mengenai penggugat yang dinilai salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

    Eksepsi kompetensi absolut diatur dalam ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv yang berbunyi:

    Pasal 134 HIR

    Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.

    Pasal 132 Rv

    Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.

    Selanjutnya, apabila salah satu pihak tidak mau mematuhi hasil putusan arbitrase, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU 30/1999 yang berbunyi:

    Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

    Perintah ini diberikan dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri.[3]

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:
    2. Reglement op de Rechtsvordering (S. 1847-52);
    3. Herzien Inlandsch Reglement (S. 1941-44);
    4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

    Putusan:

    Putusan Mahkamah Agung Nomor 3179 K/Pdt/1984.

    Referensi:

    Hulman Panjaitan. Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya. Jakarta: Prenada Media, 2014.


    [2] Pasal 5 ayat (1) UU 30/1999

    [3] Pasal 62 ayat (1) UU 30/1999

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000