Bisnis
Penolakan Atas Putusan Arbitrase Internasional
Bacaan 6 Menit

PERTANYAAN
Berdasarkan hukum positif Indonesia, apakah ada dasar hukum di mana Indonesia tidak dapat membatalkan awards arbitrase asing?


Bacaan 6 Menit

Berdasarkan hukum positif Indonesia, apakah ada dasar hukum di mana Indonesia tidak dapat membatalkan awards arbitrase asing?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pasal I Konvensi New York 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing jika diterjemahkan sebagai berikut bunyinya:
Konvensi ini harus berlaku untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan-putusan arbitrase yang dibuat dalam wilayah suatu negara selain negara di mana pengakuan dan pelaksanaan sedemikian dimohonkan, dan yang timbul dari sengketa antara orang-orang, apakah pribadi kodrati atau hukum. Ia juga harus berlaku untuk putusan-putusan arbitrase yang tidak dianggap sebagai putusan domestik di negara di mana pengakuan dan pelaksanaannya dimohonkan.
Lebih lanjut pemerintah Indonesia telah mengesahkan Konvensi New York 1958 melalui Keppres 34/1981.
Namun pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak, atas permohonan dari pihak terhadap siapa ia dimohonkan, hanya jika pihak itu menyampaikan ke pihak berwenang yang kompeten di mana pengakuan dan pelaksanaan yang dimintakan, bukti bahwa:[1]
Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat juga ditolak jika otoritas yang berwenang di negara di mana pengakuan dan pelaksanaan dimintakan menemukan bahwa:[2]
Lebih lanjut, menjawab pertanyaan Anda, Pasal 65 s.d. Pasal 69 UU 30/1999 telah mengatur secara khusus tentang arbitrase internasional. Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.[3]
Putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.[4]
Kemudian terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional, dapat diajukan kasasi. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi dalam jangka waktu paling lama 90 hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Atas putusan Mahkamah tersebut, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.[5]
Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, alih-alih membatalkan, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional. Sehingga dengan kata lain, Indonesia tidak dapat membatalkan suatu putusan arbitrase internasional.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[3] Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU 30/1999”)
[4] Pasal 68 ayat (1) UU 30/1999
[5] Pasal 68 ayat (2), (3), (4) UU 30/1999