Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Penolakan Atas Putusan Arbitrase Internasional

Penolakan Atas Putusan Arbitrase Internasional

PERTANYAAN

Berdasarkan hukum positif Indonesia, apakah ada dasar hukum di mana Indonesia tidak dapat membatalkan awards arbitrase asing?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pasal I Konvensi New York 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing jika diterjemahkan sebagai berikut bunyinya:

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Konvensi ini harus berlaku untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan-putusan arbitrase yang dibuat dalam wilayah suatu negara selain negara di mana pengakuan dan pelaksanaan sedemikian dimohonkan, dan yang timbul dari sengketa antara orang-orang, apakah pribadi kodrati atau hukum. Ia juga harus berlaku untuk putusan-putusan arbitrase yang tidak dianggap sebagai putusan domestik di negara di mana pengakuan dan pelaksanaannya dimohonkan.

    Lebih lanjut pemerintah Indonesia telah mengesahkan Konvensi New York 1958 melalui Keppres 34/1981.

    Namun pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak, atas permohonan dari pihak terhadap siapa ia dimohonkan, hanya jika pihak itu menyampaikan ke pihak berwenang yang kompeten di mana pengakuan dan pelaksanaan yang dimintakan, bukti bahwa:[1]

    1. Para pihak pada perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal II adalah, menurut hukum yang berlaku bagi mereka, berada di bawah beberapa ketidakcakapan, atau perjanjian tersebu tidak sah menurut hukum pada mana para pihak telah menundukkan diri padanya, atau, tidak adanya setiap petunjuk akannya, menurut hukum dari negara di mana putusan dibuat; atau
    2. Pihak terhadap siapa putusan dimohonkan tidak diberikan pemberitahuan yang layak atas penunjukan arbiter atau mengenai proses arbitrase atau sebaliknya tidak dapat menyampaikan kasusnya; atau
    3. putusan berkenaan dengan suatu perselisihan yang tidak dimaksudkan dalam perjanjian atau tidak berada dalam ketentuan-ketentuan pengajuan pada arbitrase, atau ia berisi keputusan-keputusan mengenai hal-hal di luar lingkup dari pengajuan pada arbitrase, dengan ketentuan bahwa, jika keputusan-keputusan mengenai hal-hal yang diajukan pada arbitrase dapat dipisahkan dari yang tidak diajukan, bagian dari putusan yang berisi keputusan-keputusan mengenai hal-hal yang diajukan pada arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan; atau
    4. Komposisi dari otoritas arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak, atau, jika perjanjian sedemikian tidak ada, tidak sesuai dengan hukum dari negara di mana arbitrase berlangsung; atau
    5. Putusan belum menjadi mengikat bagi para pihak, atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh lembaga yang berwenang di negara di mana, atau berdasarkan hukum mana putusan tersebut dijatuhkan.

    Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat juga ditolak jika otoritas yang berwenang di negara di mana pengakuan dan pelaksanaan dimintakan menemukan bahwa:[2]

    1. pokok persoalan mengenai perselisihan adalah tidak merupakan penyelesaian melalui arbitrase menurut hukum di negara itu; atau
    2. pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase akan menjadi bertentangan dengan kebijakan publik di negara itu.

    Lebih lanjut, menjawab pertanyaan Anda, Pasal 65 s.d. Pasal 69 UU 30/1999 telah mengatur secara khusus tentang arbitrase internasional. Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.[3]

    Putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

    1. putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;
    2. putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
    3. putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
    4. putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
    5. putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.[4]

    Kemudian terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional, dapat diajukan kasasi. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi dalam jangka waktu paling lama 90 hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Atas putusan Mahkamah tersebut, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.[5]

    Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, alih-alih membatalkan, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional. Sehingga dengan kata lain, Indonesia tidak dapat membatalkan suatu putusan arbitrase internasional.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Konvensi New York 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing;
    2. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan 'Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards', yang Telah Ditandatangani di New York pada Tanggal 10 Juni 1958 dan Telah Mulai Berlaku Pada Tanggal 7 Juni 1959;
    3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000