Hak-hak Tahanan dan Narapidana yang Harus Dipenuhi

PERTANYAAN

Bagaimana perlindungan hukum bagi narapidana dan tahanan yang ditelantarkan oleh pihak kepolisian?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Ini Hak Tahanan dan Narapidana yang Tak Boleh Ditelantarkan yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 11 November 2013, lalu dimutakhirkan pertama kali oleh Karisna Mega Pasha, S.H. pada 21 Mei 2025.

KLINIK TERKAIT

Jerat Hukum Bagi Polisi yang Meloloskan Tahanan

30 Jan, 2026

Jika Dijebak oleh Polisi dan Disiksa dalam Tahanan

13 Jan, 2026

Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

27 Des, 2024

Hukuman Bagi Narapidana yang Memiliki Fasilitas Mewah di Sel Lapas

24 Apr, 2024

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Hak-hak Tahanan

Dalam hukum acara pidana, terdapat proses penahanan, sebagaimana berdasar pada KUHAP lama yang saat artikel ini diterbitkan sudah tidak berlaku, atau UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.[1] Definisi penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum dengan penetapannya, dalam, hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.[2]

Adapun subjeknya disebut dengan tahanan, yaitu tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.[3]

Kemudian, yang berwenangan melakukan penahanan adalah penyidik untuk kepentingan penyidikan, penuntut umum untuk kepentingan penuntutan dan hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.[4]

Secara historis, jika merujuk pada artikel Hak-hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana, dalam proses penahanan tersangka atau terdakwa yang menjadi tahanan menurut KUHAP lama berhak untuk:

1. menerima surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka/terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat perkara yang dipersangkakan/didakwakan, serta tempat ia ditahan;[5]
2. diberitahukan tentang penahanan atas dirinya kepada keluarga tau orang yang serumah dengan tersangka/terdakwa, atau orang lain yang dibutuhkan oleh tersangka/terdakwa untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya;[6] Dalam hal ini, keluarga orang yang ditahan berhak menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim;[7]
3. menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga atau pihak lainnya guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan atau usaha mendapatkan bantuan hukum;[8]
4. menghubungi penasihat hukum;[9]
5. menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga dalam hal yang tidak berhubungan dengan perkara, untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan, baik secara langsung maupun melalui perantara penasihat hukumnya;[10]
6. menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;[11]
7. menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;[12]
8. mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarga;[13]
9. meminta penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang ditentukan, seperti wajib lapor, tidak keluar rumah/kota;[14]
10. meminta ganti kerugian atas tenggang waktu penahan atau perpanjangan penahanan yang tidak sah.[15]

Dalam UU 20/2025, tahanan memiliki hak tersangka dan terdakwa dalam penahanan sebagai berikut:

1. penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim;[16]
2. dalam waktu paling lama 1 hari terhitung sejak penahanan, tembusan surat perintah penahanan atau penetapan hakim harus diberikan kepada:[17]

1. keluarga atau wali tersangka atau terdakwa;
2. orang yang ditunjuk oleh tersangka atau terdakwa; dan/atau
3. komandan kesatuan tersangka atau terdakwa, dalam hal tersangka atau terdakwa yang ditahan adalah anggota tentara nasional Indonesia karena melakukan tindak pidana umum;

3. Jika penahanan atau perpanjangan penahanan tidak sah, maka tersangka atau terdakwa berhak mengajukan permohonan ganti rugi kepada pengadilan negeri;[18]
4. atas permintaan tersangka atau terdakwa, penangguhan penahanan dapat diberikan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai kewenangan masing-masing baik dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan;[19]
5. apabila dalam masa penahanan tersangka atau terdakwa menderita sakit dan dirawat di rumah sakit, tersangka atau terdakwa dilakukan pembantaran;[20]

Kemudian, UU 20/2025 juga mengatur mengenai hak tersangka dan terdakwa secara umum pada ketentuan Pasal 142 UU 20/2025.

Lantas, apa saja hak-hak tahanan? Menurut Pasal 7 UU Pemasyarakatan tahanan berhak untuk:

1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. mendapatkan layanan informasi;
6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. mendapatkan pelayanan sosial; dan
11. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Lebih lanjut, hak-hak tahanan polisi juga dijamin di dalam Pasal 10 huruf f Perkapolri 8/2009 yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan.

Selain itu, Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c Perkapolri 8/2009, juga menerangkan bahwa setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan dan dilarang melakukan pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan.

Kemudian, di dalam Pasal 10 Perkapolri 4/2015 diatur juga bahwa setiap tahanan pada prinsipnya berhak mendapatkan pelayanan berupa pemeriksaan kerohanian dan jasmani, pemeriksaan kesehatan, makanan, pakaian, kunjungan, dan menyampaikan keluhan.

Contohnya adalah pemenuhan hak-hak kesehatan tahanan berupa pengeluaran tahanan sementara untuk kepentingan pribadi atau apabila tahanan mengajukan izin untuk keperluan berobat atau pemeriksaan.[21]

Hak-hak Narapidana

Menurut Pasal 1 angka 6 UU Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani
pembinaan di lembaga pemasyarakatan (“lapas”).

Berdasarkan definisi tersebut, narapidana yang sedang menjalankan pidananya di lapas sudah bukan menjadi tanggung jawab kepolisian seperti yang Anda tanyakan, karena telah menjadi terpidana. Adapun, yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak narapidana adalah lapas tempat narapidana menjalankan pidananya.

Lantas, apa saja hak-hak narapidana? Menurut Pasal 9 UU Pemasyarakatan, narapidana berhak:

1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
5. mendapatkan layanan informasi;
6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Lebih lanjut mengenai hak-hak narapidana tersebut diatur dalam PP 32/1999 dan perubahannya yaitu PP 28/2006 dan PP 99/2012.

Kami akan mengambil contoh salah satu hak narapidana berdasarkan Pasal 9 huruf d UU Pemasyarakatan yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Hak tersebut diatur lebih rinci di dalam Pasal 19 ayat (1) PP 32/1999, bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu sekurang-kurangnya 2250 kalori untuk setiap orang per hari.[22]

Dari segi pelayanan kesehatan,setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.[23] Oleh karena itu, setiap lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.[24]

Sebagai wujud perlindungan hak narapidana, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga mengeluarkan peraturan khusus mengenai pengadaan bahan makanan bagi narapidana dalam Permenkumham 172/2011.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

---

[1] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)

[2] Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) jo. Pasal 1 angka 33 UU 20/2025

[3] Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (“UU Pemasyarakatan”)

[4] Pasal 20 KUHAP jo. Pasal 99 ayat (1), (5) dan (6) UU 20/2025

[5] Pasal 21 ayat (2) KUHAP

[6] Pasal 59 KUHAP

[7] Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP

[8] Pasal 60 KUHAP

[9] Pasal 57 ayat (1) KUHAP

[10] Pasal 61 KUHAP

[11] Pasal 63 KUHAP

[12] Pasal 58 KUHAP

[13] Pasal 62 ayat (1) KUHAP

[14] Pasal 31 ayat (1) KUHAP dan penjelasannya

[15] Pasal 30 KUHAP

[16] Pasal 100 ayat (1) UU 20/2025

[17] Pasal 100 ayat (4) UU 20/2025

[18] Pasal 109 ayat (1) UU 20/2025

[19] Pasal 110 ayat (1) dan (2) UU 20/2025

[20] Pasal 111 ayat (1) UU 20/2025

[21] Pasal 22 ayat (3) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

[22] Penjelasan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 32/1999”)

[23] Pasal 14 ayat (1) PP 32/1999

[24] Pasal 14 ayat (2) PP 32/1999