Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Izin Usaha dan Kode KBLI Perdagangan Batu Kapur

Izin Usaha dan Kode KBLI Perdagangan Batu Kapur

PERTANYAAN

Perusahaan saya (pertambangan mineral logam) bermaksud membeli batu kapur dari PT A. Apa saja persyaratan bagi PT A agar dapat menjual/men-supply batu kapur kepada perusahaan kami?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 15 Agustus 2022.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Tingkat Risiko Usaha dan Perizinannya

    Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Perppu Cipta Kerja, perizinan berusaha berbasis risiko (“PBBR”) diterapkan untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Lebih lanjut, PBBR diatur melalui peraturan pemerintah, yaitu PP 28/2025 tentang penyelenggaraan PBBR. Menurut Pasal 1 angka (1) PP 28/2025, PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.

    Kemudian, Pasal 124 ayat (1) PP 28/2025 mengatur bahwa perizinan berusaha (“PB”) dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Adapun yang dimaksud dengan PB adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (3) PP 28/2025.

    Berdasarkan penilaian tingkat bahaya serta penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:[1]

    1. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Rendah

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa nomor induk berusaha (“NIB”) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.[2]

    1. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan sertifikat standar.[3]

    1. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB dan sertifikat standar.[4]

    1. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Tinggi

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan izin.[5]

    Sebagai informasi, apabila PB perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (“PB UMKU”), pelaku usaha wajib memiliki PB UMKU.[6]

    Persyaratan dasar PB serta PB UMKU diproses secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (“OSS”)[7] pada laman oss.go.id.

    Baca juga: Apa Itu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?

    Kode KBLI Perdagangan Batu Kapur

    Sebelumnya, patut diketahui bahwa sepanjang penelusuran kami, dalam KBBI, batu kapur sebagaimana yang Anda maksud disebut pula dengan batu gamping.

    Secara historis, jika ditelusuri dari Lampiran Peraturan BPS 2/2020 (hal. 407), perdagangan batu gamping termasuk KBLI 46641 – Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam yang merupakan bidang usaha perdagangan besar, sehingga tidak bisa dijalankan secara bersamaan dengan bidang usaha perdagangan eceran.

    Namun, saat ini Peraturan BPS 2/2020 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta diganti oleh Peraturan BPS 7/2025. Dalam peraturan terbaru ini, terdapat perubahan pada beberapa kode KBLI. Salah satunya adalah KBLI 46641, yang kini berubah menjadi KBLI 46741. Walaupun kode KBLI-nya berubah, judul KBLI tetap sama dan juga tetap mengakomodasi usaha perdagangan besar mineral bukan logam berupa batu gamping.[8]

    Lebih lanjut, perlu diperhatikan bahwa pada saat Peraturan BPS 7/2025 mulai berlaku, seluruh penggunaan KBLI yang sudah ada pada masing-masing pengguna KBLI wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan BPS 7/2025 paling lambat 6 bulan sejak diundangkan,[9] yaitu 16 Juni 2026.

    Baca juga: Dasar Hukum Penghapusan SKDU, Apa Gantinya?

    Izin Usaha yang Diperlukan untuk Perdagangan Batu Kapur

    Meskipun sudah terdapat Peraturan BPS 7/2025, Lampiran I.D – Perizinan Berusaha Sektor ESDM PP 28/2025 masih menggunakan kode KBLI yang terdapat pada Lampiran Peraturan BPS 2/2020. Oleh karena itu, usaha perdagangan batu kapur masih menggunakan kode KBLI 46641.

    Perusahaan dengan kode KBLI 46641 memiliki skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Kemudian, tingkat risikonya adalah tinggi, sehingga PB yang dibutuhkan adalah NIB dan izin (izin pengangkutan dan penjualan mineral dan batu bara).[10]

    Kemudian, terdapat juga persyaratan yang harus dipenuhi pengusaha. Persyaratan ini dibagi antara permohonan baru dan permohonan perpanjangan, antara lain:[11]

    1. Permohonan Baru:
    1. surat permohonan;
    2. surat pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha koperasi, atau perusahaan perseorangan;
    3. sumber pasokan mineral yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan yang masih berlaku dengan pemegang:
    1. IUP;
    2. KK;
    3. izin pengangkutan dan penjualan mineral lainnya.

    1. Permohonan Perpanjangan:
    1. surat permohonan;
    2. susunan pengurus daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan;
    3. sumber pasokan mineral yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral yang masih berlaku dengan pemegang:
    1. IUP;
    2. KK;
    3. IPR;
    4. izin pengangkutan dan penjualan mineral lainnya;
    1. laporan akhir kegiatan pengakutan dan penjualan

    Selanjutnya, terdapat juga kewajiban yang harus diperhatikan bagi pelaku usaha dengan kode KBLI 46641, yang meliputi:[12]

    1. melaksanakan kegiatan pengangkutan dan penjualan mineral sesuai ketentuan tata cara pengangkutan dan penjualan mineral sesuai ketentuan tata cara pengangkutan dan penjualan termasuk menggunakan sistem informasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan dan penjualan kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. mengangkut dan menjual komoditas mineral yang berasal dari pemegang izin yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Selain PB, terdapat juga PB UMKU yang harus dipenuhi, yaitu Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.[13]

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

    Referensi:

    1. Gamping, yang diakses pada 25 Mei 2026, pukul 16.00 WIB;
    2. KBLI 46641, yang diakses pada 25 Mei 2026, pukul 16.30 WIB;
    3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BPKM, oss.go.id, yang diakses pada 26 Mei 2026, pukul 03.00 WIB.


    [2] Pasal 130 PP 28/2025.

    [3] Pasal 131 ayat (1) PP 28/2025.

    [4] Pasal 132 ayat (1) PP 28/2025.

    [5] Pasal 133 ayat (1) PP 28/2025.

    [6] Pasal 4 ayat (3) PP 28/2025.

    [7] Pasal 4 ayat (4) PP 28/2025.

    [9] Pasal 5 Peraturan BPS 7/2025.

    [10] Lampiran I.D – Perizinan Berusaha Sektor ESDM PP 28/2025 (hal. I.D.198).

    [11] Lampiran I.D – Perizinan Berusaha Sektor ESDM PP 28/2025 (hal. I.D.198 – I.D.201).

    [12] Lampiran I.D – Perizinan Berusaha Sektor ESDM PP 28/2025 (hal. I.D.198 – I.D.200).

    [13] Lampiran I.D – Perizinan Berusaha Sektor ESDM PP 28/2025 (hal. I.D.198).

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000