Bisnis
Izin Usaha Freight Forwarding dan Syaratnya

PERTANYAAN
Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan izinfreight forwarding?



Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan izinfreight forwarding?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perizinan Berusaha Freight Forwarding dan Syaratnya yang pertama kali dipublikasikan pada 16 Maret 2022.
Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].
Sebelumnya, perlu diketahui bahwa Pasal 1 angka 1 UU 66/2024 menyatakan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta pelindungan lingkungan maritim.
Selanjutnya, angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.[1] Sedangkan usaha jasa terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.[2]
Usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan dapat berupa:[3]
Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 6 Permenhub 59/2021, usaha jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara.
Sebagai perusahaan freight forwarding, ruang lingkup kegiatan yang dapat dilakukan cukup luas, di antaranya mencakup:[4]
Namun, perlu Anda perhatikan, aktivitas freight forwarding tersebut hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan transportasi.[5] Ini artinya perusahaan tersebut hanya dapat mencantumkan kegiatan usaha freight forwarding saja di dalam akta pendiriannya, sehingga tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha lainnya (single purpose).
Kemudian, perihal perizinan berusaha, pasca berlakunya Perppu Cipta Kerja, terdapat penerapan perizinan berusaha berbasis risiko (“PBBR”) untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.[6] Pengaturan soal PBBR ini diatur lebih khusus dalam peraturan pemerintah,[7] yaitu PP 28/2025.
Pada Pasal 4 ayat (1) PP 28/2025, dijelaskan bahwa untuk melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha (“PB”), yaitu legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.[8]
PB diperoleh pelaku usaha setelah melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu, kecuali diatur lain dalam PP 28/2025.[9] Adapun persyaratan dasar meliputi:[10]
Kemudian, apabila PB perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (“PB UMKU”), pelaku usaha wajib memiliki PB UMKU.[11]
Baik persyaratan dasar, PB serta PB UMKU, diproses secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (“OSS”) yang terintegrasi secara elektronik dengan sistem di kementerian/lembaga.[12]
Perlu diperhatikan bahwa PB dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha yang merupakan hasil dari analisis risiko.[13] Berdasarkan Pasal 128 PP 28/2025, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, ditetapkan menjadi:
PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa nomor induk berusaha (“NIB”) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.[14]
PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan sertifikat standar,[15] yang merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.[16]
PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB dan sertifikat standar,[17] yang merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (“KEK”), dan/atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (“KPBPB”) sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.[18]
PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko berupa NIB dan izin,[19] yang merupakan persetujuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya melalui OSS.[20]
Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel Apa Itu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?
Lebih lanjut, penyelenggaran PB dan/atau PB UMKU ini meliputi sektor:[21]
Mengutip peraturan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, yaitu Peraturan BPS 7/2025, terdapat dua KBLI yang dapat digunakan untuk usaha freight forwarding. Pertama, kode KBLI 52291 – Angkutan Multimoda, sebagai berikut:[22]
Kelompok ini mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan multimoda, dari satu tempat diterimanya barang oleh operator multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Kelompok ini juga mencakup:
Kelompok ini tidak mencakup
Kedua, bisa juga menggunakan kode KBLI 52311 – Jasa Pengurusan Transportasi (“JPT”), yaitu:[23]
Kelompok ini mencakup aktivitas pengorganisasian pengiriman atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara.
Kelompok ini juga mencakup
Kelompok ini tidak mencakup
Jadi, izin bergantung pada usaha freight forwarding dilakukan oleh unit terpisah atau tidak. Melihat Lampiran I.I – Perizinan Berusaha Sektor Transportasi PP 28/2025 (hal. I.I.152 dan I.I.267), kedua KBLI tersebut memiliki tingkat risiko menengah tinggi. Oleh karena itu, PB yang diperlukan untuk usaha freight forwarding adalah NIB dan sertifikat standar.
Perihal dengan syaratnya, kedua KBLI ini juga berbeda. Untuk perusahaan angkutan multimoda, menurut Lampiran I.I – Perizinan Berusaha Sektor Transportasi PP 28/2025 (hal. I.I.152 – I.I.154, dalam peraturan ini masih dengan nomor KBLI 52295), persyaratannya adalah sebagai berikut:
Sedangkan, untuk perusahaan JPT persyaratannya dapat merujuk Lampiran I.I – Perizinan Berusaha Sektor Transportasi PP 28/2025 (hal. I.I 267 – I.I.274), antara lain:
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU 66/2024”).
[2] Pasal 1 angka 9 UU 66/2024.
[3] Pasal 57 angka 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang merubah Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
[4] Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan (“Permenhub 59/2021”).
[5] Pasal 15 ayat (2) Permenhub 59/2021.
[6] Pasal 6 huruf a Perppu Cipta Kerja.
[7] Pasal 12 Perppu Cipta Kerja.
[8] Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 28/2025”).
[9] Pasal 4 ayat (2) PP 28/2025.
[10] Pasal 12 ayat (1) PP 28/2025.
[11] Pasal 4 ayat (3) PP 28/2025.
[12] Pasal 4 ayat (4) dan (5) PP 28/2025.
[13] Pasal 124 ayat (1) dan (2) PP 28/2025.
[14] Pasal 130 PP 28/2025.
[15] Pasal 131 ayat (1) PP 28/2025.
[16] Pasal 131 ayat (2) PP 28/2025.
[17] Pasal 132 ayat (1) PP 28/2025.
[18] Pasal 132 ayat (2) PP 28/2025.
[19] Pasal 133 ayat (1) PP 28/2025.
[20] Pasal 133 ayat (2) PP 28/2025.
[21] Pasal 5 ayat (1) PP 28/2025.
[22] Lampiran Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“Peraturan BPS 7/2025”), hal. 336.
[23] Lampiran Peraturan BPS 7/2025, hal. 338.