Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Izin Usaha Freight Forwarding dan Syaratnya

Izin Usaha Freight Forwarding dan Syaratnya
Izin Usaha Freight Forwarding dan Syaratnya

PERTANYAAN

Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan izinfreight forwarding?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perizinan Berusaha Freight Forwarding dan Syaratnya yang pertama kali dipublikasikan pada 16 Maret 2022.

    Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].

    Apa itu Freight Forwarding?

    Sebelumnya, perlu diketahui bahwa Pasal 1 angka 1 UU 66/2024 menyatakan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta pelindungan lingkungan maritim.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Selanjutnya, angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.[1] Sedangkan usaha jasa terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.[2]

    Usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan dapat berupa:[3]

    1. bongkar muat barang;
    2. jasa pengurusan transportasi;
    3. angkutan perairan pelabuhan;
    4. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
    5. tally mandiri;
    6. depo peti kemas;
    7. pengelolaan kapal (ship management);
    8. perantara jual beli dan/atau sewa kapal;
    9. keagenan awak kapal (ship manning agency);
    10. keagenan kapal; dan
    11. perawatan dan perbaikan kapal (ship repairing and maintenance).

    Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 6 Permenhub 59/2021, usaha jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara.

    Sebagai perusahaan freight forwarding, ruang lingkup kegiatan yang dapat dilakukan cukup luas, di antaranya mencakup:[4]

    1. penerimaan;
    2. pengelolaan penyimpanan barang yang dilakukan di gudang tertutup maupun gudang terbuka (lapangan penumpukan);
    3. pemisahan atau sortasi;
    4. pengepakan;
    5. penandaan;
    6. pengukuran;
    7. penimbangan;
    8. pengelolaan transportasi;
    9. penerbitan dokumen angkutan barang melalui moda transportasi darat, laut, dan/atau udara;
    10. pengurusan penyelesaian dokumen;
    11. pemesanan ruangan pengangkut;
    12. pengiriman;
    13. pengelolaan pendistribusian;
    14. perhitungan biaya angkutan dan logistik;
    15. klaim;
    16. asuransi atas pengiriman barang;
    17. penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan;
    18. penyediaan sistem informasi dan komunikasi;
    19. penyediaan layanan logistik di pasar nasional dan internasional secara konvensional dan/atau elektronik;
    20. penyediaan e-commerce, teknologi internet yang menggunakan sistem satelit yang memungkinkan pelacakan real-time barang;
    21. pengangkut kontraktual atau Non Vessel Operator Common Carrier (“NVOCC”); dan
    22. pengiriman dan/atau penerimaan barang khusus bawaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Namun, perlu Anda perhatikan, aktivitas freight forwarding tersebut hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan transportasi.[5] Ini artinya perusahaan tersebut hanya dapat mencantumkan kegiatan usaha freight forwarding saja di dalam akta pendiriannya, sehingga tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha lainnya (single purpose).

    Izin Usaha Freight Forwarding

    Kemudian, perihal perizinan berusaha, pasca berlakunya Perppu Cipta Kerja, terdapat penerapan perizinan berusaha berbasis risiko (“PBBR”) untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.[6] Pengaturan soal PBBR ini diatur lebih khusus dalam peraturan pemerintah,[7] yaitu PP 28/2025.

    Pada Pasal 4 ayat (1) PP 28/2025, dijelaskan bahwa untuk melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha (“PB”), yaitu legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.[8]

    PB diperoleh pelaku usaha setelah melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu, kecuali diatur lain dalam PP 28/2025.[9] Adapun persyaratan dasar meliputi:[10]

    1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“KKPR”);
    2. Persetujuan Lingkungan (“PL”);
    3. Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (“SLF”).

    Kemudian, apabila PB perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (“PB UMKU”), pelaku usaha wajib memiliki PB UMKU.[11]

    Baik persyaratan dasar, PB serta PB UMKU, diproses secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (“OSS”) yang terintegrasi secara elektronik dengan sistem di kementerian/lembaga.[12]

    Perlu diperhatikan bahwa PB dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha yang merupakan hasil dari analisis risiko.[13] Berdasarkan Pasal 128 PP 28/2025, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, ditetapkan menjadi:

    1. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Rendah

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa nomor induk berusaha (“NIB”) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.[14]

    1. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan sertifikat standar,[15] yang merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.[16]

    1. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB dan sertifikat standar,[17] yang merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (“KEK”), dan/atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (“KPBPB”) sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.[18]

    1. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Tinggi

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko berupa NIB dan izin,[19] yang merupakan persetujuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya melalui OSS.[20]

    Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel Apa Itu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?

    Lebih lanjut, penyelenggaran PB dan/atau PB UMKU ini meliputi sektor:[21]

    1. kelautan dan perikanan;
    2. pertanian;
    3. kehutanan;
    4. energi dan sumber daya mineral;
    5. ketenaganukliran;
    6. perindustrian;
    7. perdagangan dan metrologi legal;
    8. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
    9. transportasi;
    10. kesehatan, obat, dan makanan;
    11. pendidikan dan kebudayaan;
    12. pariwisata;
    13. keagamaan;
    14. pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan
    15. pertahanan dan keamanan.

    Mengutip peraturan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, yaitu Peraturan BPS 7/2025, terdapat dua KBLI yang dapat digunakan untuk usaha freight forwarding. Pertama, kode KBLI 52291 – Angkutan Multimoda, sebagai berikut:[22]

    Kelompok ini mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan multimoda, dari satu tempat diterimanya barang oleh operator multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Kelompok ini juga mencakup:

    • jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan sebagai bagian dari angkutan multimoda.

    Kelompok ini tidak mencakup

    • jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang dilakukan oleh unit terpisah, lihat kelompok 52311;
    • jasa pergudangan yang dilakukan oleh unit terpisah, liat sub golongan 5210;
    • jasa pengurusan kepabeanan yang dilakukan oleh unit terpisah lihat kelompok 52319.

    Kedua, bisa juga menggunakan kode KBLI 52311 – Jasa Pengurusan Transportasi (“JPT”), yaitu:[23]

    Kelompok ini mencakup aktivitas pengorganisasian pengiriman atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara.

    Kelompok ini juga mencakup

    • pengaturan dan pengurusan pengiriman barang, baik secara kelompok maupun individu, atan nama klien.

    Kelompok ini tidak mencakup

    • pengemasan atau pengepakan barang yang dilakukan oleh pihak ketiga atas dasar balas jasa atau kontrak, lihak kelompok 82920.

    Jadi, izin bergantung pada usaha freight forwarding dilakukan oleh unit terpisah atau tidak. Melihat Lampiran I.I – Perizinan Berusaha Sektor Transportasi PP 28/2025 (hal. I.I.152 dan I.I.267), kedua KBLI tersebut memiliki tingkat risiko menengah tinggi. Oleh karena itu, PB yang diperlukan untuk usaha freight forwarding adalah NIB dan sertifikat standar.

    Syarat Izin Usaha Freight Forwarding

    Perihal dengan syaratnya, kedua KBLI ini juga berbeda. Untuk perusahaan angkutan multimoda, menurut Lampiran I.I – Perizinan Berusaha Sektor Transportasi PP 28/2025 (hal. I.I.152 – I.I.154, dalam peraturan ini masih dengan nomor KBLI 52295), persyaratannya adalah sebagai berikut:

    1. memiliki dan/atau menguasai kantor tetap;
    2. memiliki dan/atau menguasai alat angkat paling sedikit 1 unit kendaraan angkutan barang yang dapat berupa mobil truk dan/atau 1 rangkaian kereta api (lokomotif dan gerbong atau kereta, kapal laut atau pesawat udara yang dibuktikan dengan dokumen yang sah;
    3. memiliki dan/atau menguasai peralatan bongkar muat minimal 1 unit yang dibuktikan dengan dokumen yang sah;
    4. memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang angkutan multimoda yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

    Sedangkan, untuk perusahaan JPT persyaratannya dapat merujuk Lampiran I.I – Perizinan Berusaha Sektor Transportasi PP 28/2025 (hal. I.I 267 – I.I.274), antara lain:

    1. memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 tahun peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan;
    2. memiliki tenaga ahli WNI berijazah minimum D-III pelayaran/maritim/penerbangan/transportasi/IATA diploma/FIATA diploma, S-1 logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang forwarder atau manajemen supply chain atau sertifikat ahli kepabean atau kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif);
    3. memiliki 1 orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan di bidang jasa pengurusan transportasi yang dibuktikan dengan sertifikat;
    4. memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat persetujuan (approval) dari direktur jenderal perhubungan laut atau gubernur sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha;
    5. memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah;
    6. memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi darat, laut, udara, atau perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi;
    7. memiliki dan/atau menguasai gudang menguasai gudang sesuai dengan kebutuhannya;
    8. surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan atau instansi pemerintah daerah yang membidangi urusan perhubungan sesuai kewenangannya terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha jasa pengurusan transportasi berdasarkan jumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi yang berkegiatan di wilayah setempat;
    9. apabila melakukan pengembangan usaha/pembukaan kantor cabang operasional harus dilengkapi dengan:
    1. pengangkatan penanggung jawab pada masing-masing lokasi usaha;
    2. rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat.
    1. apabila menyelenggarakan kegiatan pengangkutan barang harus memiliki perizinan berusaha yang berkaitan dengan pengangkutan barang;
    2. apabila menyelenggarakan kegiatan gudang secara komersial harus memiliki perizinan berusaha yang berkaitan dengan pergudangan.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    4. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan;
    7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia.

    Referensi:

    1. KBLI 52291, yang diakses pada 16 Februari 2026, pukul 13.00 WIB;
    2. Online Single Submission, yang diakses pada 16 Februari 2026, pukul 13.20 WIB.

    [2] Pasal 1 angka 9 UU 66/2024.

    [5] Pasal 15 ayat (2) Permenhub 59/2021.

    [6] Pasal 6 huruf a Perppu Cipta Kerja.

    [7] Pasal 12 Perppu Cipta Kerja.

    [9] Pasal 4 ayat (2) PP 28/2025.

    [10] Pasal 12 ayat (1) PP 28/2025.

    [11] Pasal 4 ayat (3) PP 28/2025.

    [12] Pasal 4 ayat (4) dan (5) PP 28/2025.

    [13] Pasal 124 ayat (1) dan (2) PP 28/2025.

    [14] Pasal 130 PP 28/2025.

    [15] Pasal 131 ayat (1) PP 28/2025.

    [16] Pasal 131 ayat (2) PP 28/2025.

    [17] Pasal 132 ayat (1) PP 28/2025.

    [18] Pasal 132 ayat (2) PP 28/2025.

    [19] Pasal 133 ayat (1) PP 28/2025.

    [20] Pasal 133 ayat (2) PP 28/2025.

    [21] Pasal 5 ayat (1) PP 28/2025.

    [23] Lampiran Peraturan BPS 7/2025, hal. 338.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000