Apa Itu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?

PERTANYAAN

Saya membaca peraturan perizinan berusaha berbasis risiko saat ini sudah diubah dengan PP 8/2025. Bolehkah diperjelas PP 8/2025 tentang apa? Apa yang dimaksud perizinan berusaha berbasis risiko? Bagaimana ketentuan selengkapnya?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Begini Penjelasannya, yang dibuat oleh Erizka Permatasari, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 12 April 2021.

KLINIK TERKAIT

Izin Usaha Konveksi Baju

04 Mar, 2026

Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya

14 Jun, 2024

Kegiatan Ekspor oleh Pelaku Usaha UMKM

18 Nov, 2021

Syarat Agar Bangunan Gedung Dapat Digunakan

18 Mar, 2021

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Apa itu PBBR?

Menurut Pasal 6 huruf a Perppu Cipta Kerja, penerapan perizinan berusaha berbasis risiko atau PBBR dilakukan untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Menjawab pertanyaan Anda mengenai PP 8/2025 tentang apa? Peraturan pemerintah tersebut pada intinya mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Lalu, apa yang dimaksud perizinan berusaha berbasis risiko? Menurut Pasal 1 angka 1 PP 28/2025, perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dan dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha. Kemudian, risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.[1] Sedangkan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.[2]

Tujuan dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan PBBR

Tujuan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, melalui:[3]

1. pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar, perizinan berusaha (“PB”), dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (“PB UMKU”) secara lebih efektif dan sederhana; dan
2. pengawasan yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun ruang lingkup penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, meliputi:[4]

1. persyaratan dasar;
2. PB;
3. PB UMKU;
4. norma, standar, prosedur, dan kriteria;
5. layanan sistem Online Single Submission (“OSS”);
6. pengawasan;
7. evaluasi dan reformasi kebijakan;
8. pendanaan;
9. penyelesaian permasalahan dan hambatan; dan
10. sanksi.

Baca juga: Dasar Regulasi tentang PB UMKU

Kewajiban Perizinan Berusaha

Terhadap pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha, maka wajib memiliki PB, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PP 28/2025. PB baru diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar tersebut dahulu, kecuali diatur lain dalam PP 28/2025,[5] yang meliputi:[6]

1. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (“KPPR”);
2. persetujuan lingkungan (“PL”); dan
3. persetujuan bangunan gedung (“PBG”) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung (“SLF”).

Apabila PB perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, maka pelaku usaha wajib memiliki PB UMKU.[7]

Persyaratan dasar dan PB serta PB UMKU diproses secara elektronik melalui sistem OSS, yang terintegrasi secara elektronik dengan sistem di kementerian/lembaga.[8]

Lebih lanjut, penyelenggaraan PB dan/atau PB UMKU, meliputi sektor:[9]

1. kelautan dan perikanan;
2. pertanian;
3. kehutanan;
4. energi dan sumber daya mineral;
5. ketenaganukliran;
6. Perindustrian;
7. perdagangan dan metrologi legal;
8. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
9. transportasi;
10. kesehatan, obat, dan makanan;
11. pendidikan dan kebudayaan;
12. pariwisata;
13. keagamaan;
14. pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan
15. pertahanan dan keamanan.

Selain sektor di atas, penyelenggaraan PB dan/atau PB UMKU meliputi pula sektor:[10]

1. ekonomi kreatif;
2. informasi geospasial;
3. ketenagakerjaan;
4. perkoperasian;
5. penanaman modal
6. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; dan
7. lingkungan hidup.

Perizinan berusaha berbasis risiko pada masing-masing sektor di atas, meliputi pengaturan:[11]

1. kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”)/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, skala usaha, tingkat risiko, PB, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, PB UMKU, parameter, dan kewenangan bagi PB setiap sektor;
2. nomenklatur KB UMKU, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, masa berlaku, parameter, dan kewenangan bagi PB UMKU setiap sektor;
3. metode analisis risiko; dan
4. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa.

Adapun ketentuan selengkapnya mengenai keempat pengaturan di atas, tercantum dalam Lampiran PP 8/2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini.

Tingkat Risiko dan Peringkat Skala Usaha

Selanjutnya, PB pada dasarnya dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.[12] Kedua hal tersebut penetapannya berdasarkan hasil dari analisis risiko,[13] yang wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional.[14]

Kemudian, analisis risiko tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat melalui tahapan:[15]

1. Pengidentifikasian kegiatan usaha, yang mengacu kepada pengaturan ruang lingkup kegiatan usaha pada KBLI.[16]
2. Pengidentifikasian skala usaha, yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (“UMK-M”).[17]
3. Penilaian tingkat bahaya, dilakukan terhadap aspek:[18]

1. kesehatan;
2. keselamatan;
3. lingkungan;
4. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya; dan/atau
5. aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha untuk kegiatan tertentu.[19]

4. Penilaian potensi terjadinya bahaya, yang terdiri dari:[20]

1. hampir tidak mungkin terjadi;
2. kemungkinan kecil terjadi;
3. kemungkinan terjadi; atau
4. hampir pasti terjadi.

Perlu diketahui, hasil dari analisis risiko sebagaimana dimaksud berupa penetapan tingkat risiko.[21]

Lalu, berdasarkan penilaian tingkat bahaya serta penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, ditetapkan menjadi:[22]

1. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Rendah

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa Nomor Induk Berusaha (“NIB”) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.[23]

2. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan sertifikat standar.[24] Sertifikat standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.[25] Penerbitan sertifikat standar dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator kawasan ekonomi khusus (“KEK”), dan/atau badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (“KPBPB”) sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diberikan melalui sistem OSS.[26] PB ini menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.[27]

3. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB dan sertifikat standar.[28] Sertifikat standar ini merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.[29] NIB dan sertifikat standar yang telah terverifikasi merupakan PB bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.[30]

4. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Tinggi

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan izin.[31] Izin merupakan persetujuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya melalui sistem OSS.[32] NIB dan izin merupakan PB bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.[33]

Dengan demikian, setiap pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha harus memenuhi perizinan berusaha yang sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Jadi, PB yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha bergantung pada klasifikasi tingkat risiko kegiatan usahanya.

Beberapa contoh usaha dengan masing-masing perizinan berusahanya, dapat Anda simak dalam artikel-artikel berikut:

1. Izin Usaha untuk Lapangan Padel;
2. Izin Usaha untuk Kegiatan Jual Beli BBM;
3. Izin Usaha untuk Kafe;
4. Izin Komersial/Operasional Tidak Berlaku, Ini yang Harus Dipenuhi;
5. Izin Usaha Depot Air Minum;
6. Izin Usaha Depot Air Minum;
7. Berminat Dirikan Usaha Jasa Kurir? Ini Caranya.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Referensi:

1. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang diakses pada 15 Oktober 2025, pukul 09.30 WIB;
2. OSS, yang diakses pada 14 Oktober 2025, pukul 10.31 WIB.

---

[1] Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 28/2025”)

[2] Pasal 1 angka 3 PP 28/2025

[3] Pasal 3 PP 28/2025

[4] Pasal 2 ayat (2) PP 28/2025

[5] Pasal 4 ayat (2) PP 28/2025

[6] Pasal 12 ayat (1) PP 28/2025

[7] Pasal 4 ayat (3) PP 28/2025

[8] Pasal 4 ayat (4) dan (5) PP 28/2025

[9] Pasal 5 ayat (1) PP 28/2025

[10] Pasal 5 ayat (2) PP 28/2025

[11] Pasal 5 ayat (3) PP 28/2025

[12] Pasal 124 ayat (1) PP 28/2025

[13] Pasal 124 ayat (2) PP 28/2025

[14] Pasal 124 ayat (3) PP 28/2025

[15] Pasal 126 ayat (1) PP 28/2025

[16] Pasal 127 ayat (1) PP 28/2025

[17] Pasal 127 ayat (2) PP 28/2025

[18] Pasal 127 ayat (3) PP 28/2025

[19] Pasal 127 ayat (4) PP 28/2025

[20] Pasal 127 ayat (6) PP 28/2025

[21] Pasal 126 ayat (2) PP 28/2025

[22] Pasal 128 PP 28/2025

[23] Pasal 130 PP 28/2025

[24] Pasal 131 ayat (1) PP 28/2025

[25] Pasal 131 ayat (2) PP 28/2025

[26] Pasal 131 ayat (3) PP 28/2025

[27] Pasal 131 ayat (4) PP 28/2025

[28] Pasal 132 ayat (1) PP 28/2025

[29] Pasal 132 ayat (2) PP 28/2025

[30] Pasal 132 ayat (6) PP 28/2025

[31] Pasal 133 ayat (1) PP 28/2025

[32] Pasal 133 ayat (2) PP 28/2025

[33] Pasal 133 ayat (4) PP 28/2025