Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Izin Usaha untuk Lembaga Kursus Bahasa Asing dan pertama kali dipublikasikan pada 11 Maret 2022.
Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].
Dalam menjawab pertanyaan Anda mengenai izin mendirikan kursus bahasa Inggris, kami terlebih dahulu akan membahas soal satuan pendidikan dan merujuk pada ketentuan UU Sisdiknas. Menurut Pasal 1 angka 10 UU Sisdiknas, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
Menurut hemat kami, kursus bahasa asing merupakan pendidikan jalur nonformal, yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan pendidikan tinggi.[1]
Fungsi dari pendidikan nonformal menurut Pasal 102 ayat (1) PP 17/2010, antara lain:
- sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
- mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
Lembaga kursus bahasa asing, termasuk ke dalam jenis penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal.[2] Adapun, merujuk Pasal 100 ayat (2) PP 17/2010, penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal tersebut meliputi satuan pendidikan:[3]
- lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
- kelompok belajar;
- pusat kegiatan belajar masyarakat;
- majelis taklim; dan
- pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
Selanjutnya, Pasal 1 angka 4 Permendikbud 81/2013 menyatakan bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (“LKP”) adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Persyaratan pendirian dan izin LKP lebih lanjut diatur dalam Permendikbud 81/2013. LKP yang menyelenggarakan pendidikan bahasa asing sebagai salah satu jenis satuan pendidikan nonformal dapat didirikan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.[4]
Apabila Anda tertarik mewadahi LKP pendidikan bahasa asing tersebut dengan badan hukum, maka pilihan yang tersedia di antaranya yaitu yayasan, koperasi, atau perseroan terbatas (“PT”). Bagi LKP yang didirikan murni untuk mencari keuntungan, tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan PT sebagai kendaraan yang akan digunakan.
Salah satu keunggulan PT adalah tanggung jawab yang dimiliki para pemegang saham sebatas modal yang disetornya. Sehingga apabila PT mengalami kerugian, harta pribadi para pemegang saham tetap aman.
Baca juga:Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya
Lantas, syarat LPK apa saja? Syarat pendirian LPK pendidikan bahasa asing terdiri dari:[5]
- persyaratan administratif, yang terdiri dari:[6]
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendiri;
- susunan pengurus dan rincian tugas;
- surat keterangan kepala desa/lura;
- keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 tahun;
- dalam hal pendiri adalah badan hukum, pendiri melampirkan surat penetapan badan hukum dari kementerian di bidang hukum.
- persyaratan teknis, berupa dokumen rencana pengembangan satuan pendidikan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.[7]
Kemudian, izin LPK dimana? Perihal izin, pendiri mengajukan surat permohonan pendirian LPK pendidikan bahasa asing dengan melampirkan persyaratan teknis dan administratif kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.[8]
Setelah permohonan diajukan kepala dinas melakukan verifikasi berkas administrasi dan teknis.[9] Kepala dinas memberi persetujuan atau penolakan pendirian LPK bahasa asing paling lama 30 hari kerja, sejak permohonan diterima.[10] Kemudian kepala dinas menerbitkan izin pendirian LPK bahasa asing.[11]
Berdasarkan pengalaman kami, verifikasi mengenai kebenaran semua berkas administrasi dan teknis dilakukan dengan mengadakan survei setelah dokumen persyaratan tersebut dinyatakan lengkap. Lalu, pihak yang melakukan survei terhadap satuan pendidikan nonformal yang Anda operasikan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Suku Dinas Pendidikan setempat.
Setelah survei selesai dan tidak ada dokumen persyaratan yang harus diperbaiki, maka izin pendirian satuan pendidikan nonformal yang Anda ajukan akan diterbitkan. Izin ini berlaku selama kursus bahasa asing yang Anda jalani masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.
Selanjutnya, satuan pendidikan nonformal yang telah mendapatkan izin pendirian diberi Nomor Induk Satuan Pendidikan Nonformal dengan berpedoman pada tata cara pemberian nomor induk yang diatur oleh Menteri Pendidikan.[12]
Tidak hanya itu, terdapat juga perizinan berusaha (“PB”) yang diperlukan. Hal ini berdasar pada Pasal 4 ayat (1) PP 28/2025, yang berbunyi:
Untuk melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB.
Apakah KBLI LPK bahasa Inggris sama dengan KBLI LPK bahasa Jepang? Menurut hemat kami, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (“KBLI”) LPK bahasa Inggris sama saja dengan KBLI LPK bahasa Jepang, yaitu kode KBLI 85493 – Pendidikan Bahasa Swasta, dengan uraian:
Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang bahasa yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan yang masuk dalam kelompok ini adalah kursus bahasa Arab, Belanda, Indonesia, Inggris, Italia, Jawa, Jepang, Jerman, Korea, Mandarin, Perancis, Rusia, Sakura, Spanyol dan bahasa lainnya. Termasuk juga kurus TOEFL, TOEIC, IELTS dan penerjemah.
Merujuk laman KBLI 85493, dijelaskan bahwa untuk KBLI ini, lembaga Online Single Submission (“OSS”) hanya menerbitkan Nomor Induk Berusaha (“NIB”) sesuai dengan SE Kemendikbudristek 26/2021. Poin 6 dari surat edaran tersebut menyebutkan bahwa penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memiliki NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan izin.
Adapun yang dimaksud dengan NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.[13]
Sedangkan sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.[14] Selain itu, lembaga OSS adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.[15]
Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (5) PP 28/2025, menerangkan bahwa sistem OSS terintegrasi secara elektronik dengan sistem di kementerian/lembaga.
Baca juga: Apa Itu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?
Ini artinya Anda wajib memastikan data yang ada pada KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Kartu Keluarga (KK) pengurus dan pendiri LPK telah sinkron. Karena sejak munculnya OSS, sistem perizinan usaha di Indonesia telah saling mengintegrasikan data yang ada di Kementerian/Lembaga terkait.
Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan diperiksa validitasnya melalui sistem, begitu juga Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Jika NIK atau KSWP dari pendiri dan pengurus LKP dinyatakan tidak valid, maka proses registrasi untuk memperoleh NIB tidak dapat dilanjutkan, sehingga Anda tidak dapat memenuhi salah satu syarat untuk mengajukan izin pendirian satuan pendidikan nonformal.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami tentang izin lembaga kursus dan pelatihan bahasa asing, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
Referensi:
KBLI 85493, yang diakses pada 05 Desember 2025, pukul 17.03 WIB.
[1] Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
[2] Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (“PP 17/2010”)
[3] Pasal 100 ayat (2) PP 17/2010
[4] Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (“Permendikbud 81/2013”)
[5] Pasal 5 ayat (1) Permendikbud 81/2013
[6] Pasal 5 ayat (2) Permendikbud 81/2013
[7] Pasal 5 ayat (3) Permendikbud 81/2013
[8] Pasal 6 ayat (1) Permendikbud 81/2013
[9] Pasal 6 ayat (2) Permendikbud 81/2013
[10] Pasal 6 ayat (3) Permendikbud 81/2013
[11] Pasal 6 ayat (4) Permendikbud 81/2013
[12] Pasal 7 Pemendikbud 81/2013
[13] Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 28/2025”)
[14] Pasal 1 angka 21 PP 28/2025
[15] Pasal 1 angka 22 PP 28/2025