Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Perdata

Jaminan Utang dalam Islam

Jaminan Utang dalam Islam
Jaminan Utang dalam Islam

PERTANYAAN

Saya ingin mengetahui bagaimana hukum jaminan utang dalam islam? Apakah jaminan dalam hukum islam dibolehkan atau tidak?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Jaminan Utang Menurut Hukum Islam yang dibuat oleh Vidya Nuchaliza, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 10 Agustus 2021.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Secara umum, jaminan kredit dalam Islam dibagi 2 yakni kafalah dan rahn. Dalam akad kafalah, pihak yang berpiutang menjadikan pihak lain sebagai jaminan, sedangkan pada akad rahn yang dijadikan sebagai jaminan utang adalah harta benda. Di Indonesia, kedua konsep jaminan tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI 25/2002.

    Kafalah

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam.[1] Rukun akad kafalah terdiri atas:[2]

    1. kafil/Penjamin;
    2. makful ‘anhu/pihak yang dijamin;
    3. makful lahu/pihak yang berpiutang;
    4. makful bih/objek kafalah; dan
    5. akad, yang harus dinyatakan baik dengan lisan, tulisan, maupun isyarat.[3]

    Kafalah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan cara muthlaqah (tidak dengan syarat) atau muqayyadah (dengan syarat).[4] Dalam akad kafalah muthlaqah, penjamin dapat segera dituntut apabila utang harus segera dibayar oleh debitur (sudah jatuh tempo). Sedangkan dalam akad kafalah muaqayyadah, penjamin tidak dapat dituntut untuk membayar sampai seluruh persyaratan dipenuhi.[5]

    Rahn

    Rahn/gadai merupakan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.[6] Rukun akad rahn terdiri dari:[7]

    1. murtahin/penerima barang;
    2. rahin/yang menyerahkan barang;
    3. marhun/barang jaminan;
    4. marhun bih/pinjaman (utang);\

    Akad rahn harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.[8] Para ulama sepakat bahwa memberikan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dalam Islam sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI 25/2002, sebagai berikut:

    1. penerima barang berhak menahan barang jaminan hingga utang orang yang menyerahkan barang;
    2. barang jaminan serta manfaatnya tetap menjadi mlik yang menyerahkan barang. Penerima barang dilarang memanfaatkan barang jaminan kecuali yang menyerahkan barang telah memberikan izin;
    3. pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan menjadi kewajiban yang menyerahkan barang, namun dapat dilakukan juga oleh penerima barang berdasarkan kesepakatan;
    4. biaya pemeliharaan dan penyimpananan menjadi kewajiban yang menyerahkan barang. Besar biaya harus tetap dan ditentukan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

    Dalam hal terjadi gagal bayar dan berujung pada penjualan barang jaminan, Vidya Nuchaliza (penulis sebelumnya) menjelaskan beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan oleh para pihak:

    1. setiap jatuh tempo pembayaran, penerima barang harus memperingatkan yang menyerahkan barang untuk segera melunasi utangnya;
    2. apabila yang menyerahkan barang tidak dapat melunasi utangnya, maka barang jaminan akan dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah;
    3. hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
    4. apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan, maka akan menjadi hak yang menyerahkan barang dan apabila terdapat kekurangan juga akan menjadi kewajibanya pula.

    Kemudian, jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak dalam akad rahn maupun akad kafalah, maka harus dilakukan penyelesaian terlebih dahulu melalui musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilanjutkan melalui badan arbitrase syariah.

    Berdasarkan penjelasan di atas, sekaligus menjawab pertanyaan Anda, jaminan utang dibolehkan selama sesuai dengan ketentuan jaminan dalam hukum Islam. Selain itu, jaminan kredit dalam Islam pun dibolehkan selama memenuhi ketentuan syariah yang disebutkan di atas.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah;
    2. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

    [2] Pasal 335 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

    [3] Pasal 335 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

    [4] Pasal 342 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

    [5] Pasal 343 dan Pasal 344 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

    [6] Pasal 20 angka 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

    [7] Pasal 373 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

    [8] Pasal 373 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000