Perdata
Jaminan Utang dalam Islam
Bacaan 5 Menit

PERTANYAAN
Saya ingin mengetahui bagaimana hukum jaminan utang dalam islam? Apakah jaminan dalam hukum islam dibolehkan atau tidak?


Bacaan 5 Menit

Saya ingin mengetahui bagaimana hukum jaminan utang dalam islam? Apakah jaminan dalam hukum islam dibolehkan atau tidak?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Jaminan Utang Menurut Hukum Islam yang dibuat oleh Vidya Nuchaliza, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 10 Agustus 2021.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Secara umum, jaminan kredit dalam Islam dibagi 2 yakni kafalah dan rahn. Dalam akad kafalah, pihak yang berpiutang menjadikan pihak lain sebagai jaminan, sedangkan pada akad rahn yang dijadikan sebagai jaminan utang adalah harta benda. Di Indonesia, kedua konsep jaminan tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI 25/2002.
Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam.[1] Rukun akad kafalah terdiri atas:[2]
Kafalah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan cara muthlaqah (tidak dengan syarat) atau muqayyadah (dengan syarat).[4] Dalam akad kafalah muthlaqah, penjamin dapat segera dituntut apabila utang harus segera dibayar oleh debitur (sudah jatuh tempo). Sedangkan dalam akad kafalah muaqayyadah, penjamin tidak dapat dituntut untuk membayar sampai seluruh persyaratan dipenuhi.[5]
Rahn/gadai merupakan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.[6] Rukun akad rahn terdiri dari:[7]
Akad rahn harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.[8] Para ulama sepakat bahwa memberikan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dalam Islam sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI 25/2002, sebagai berikut:
Dalam hal terjadi gagal bayar dan berujung pada penjualan barang jaminan, Vidya Nuchaliza (penulis sebelumnya) menjelaskan beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan oleh para pihak:
Kemudian, jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak dalam akad rahn maupun akad kafalah, maka harus dilakukan penyelesaian terlebih dahulu melalui musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilanjutkan melalui badan arbitrase syariah.
Berdasarkan penjelasan di atas, sekaligus menjawab pertanyaan Anda, jaminan utang dibolehkan selama sesuai dengan ketentuan jaminan dalam hukum Islam. Selain itu, jaminan kredit dalam Islam pun dibolehkan selama memenuhi ketentuan syariah yang disebutkan di atas.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 20 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (“Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”)
[2] Pasal 335 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
[3] Pasal 335 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
[4] Pasal 342 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
[5] Pasal 343 dan Pasal 344 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
[6] Pasal 20 angka 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
[7] Pasal 373 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
[8] Pasal 373 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah