Jangka Waktu Hak Merek dan Syarat Perpanjangannya

PERTANYAAN

Mohon pencerahannya, benarkah jangka waktu perlindungan merek berakhir dalam waktu 10 tahun? Mengapa harus memakai jangka waktu perlindungan hak merek dan mendaftar untuk perpanjangan apabila perusahaan masih berjalan dengan memakai hak mereknya?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Jangka Waktu Hak Merek yang dibuat oleh Amrie Hakim, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 04 Januari 2011, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Abi Jam'an Kurnia, S.H. pada 15 Januari 2019, dan kedua kali dimutakhirkan oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 20 Desember 2023.

KLINIK TERKAIT

Bolehkah Memiliki Dua Merek Dagang yang Mirip?

13 Nov, 2023

Pentingnya Mendaftarkan Merek Dagang bagi UKM

06 Okt, 2023

Perlindungan Hak Merek, Ini Syarat Mendapatkannya

11 Sep, 2023

Tampilan Merek Berubah, Perlukah Didaftarkan Kembali?

10 Apr, 2023

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Jangka Waktu Perlindungan Hak Merek

Untuk menjawab pertanyaan Anda kami, akan berpedoman pada ketentuan UU MIG dan perubahannya serta Permenkum 5/2026.

Menurut Pasal 1 angka 5 UU MIG, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak atas merek sendiri diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, yaitu setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum (“Menkum”) untuk diterbitkan sertifikat.[1]

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan,[2] yaitu tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum,[3] yang terdiri atas:[4]

1. formulir permohonan yang telah diisi lengkap;
2. label merek; dan
3. bukti pembayaran biaya.

Jadi, benar, bahwa jangka waktu perlindungan merek berakhir dalam waktu 10 tahun. Adapun mulainya perlindungan hak merek dimulai sejak tanggal penerimaan. Walaupun demikian, jangka waktu perlindungan merek dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.[5] Alasannya menurut Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. (penulis sebelumnya) adalah bertujuan untuk memastikan merek yang didaftarkan benar-benar digunakan pada barang/jasa dan barang/jasa tersebut masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Perpanjangan Perlindungan Hak Merek

Dalam melakukan perpanjangan merek, permohonan perpanjangan dapat dilakukan oleh pemilik merek atau kuasanya kepada Menkum, secara:[6]

1. elektronik, melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”); atau
2. nonelektronik, melalui loket DJKI atau kantor wilayah Kemenkum.

Permohonan perpanjangan diajukan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.[7] Namun, permohonan perpanjangan juga masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.[8]

Dalam mengajukan permohonan perpanjangan, pemilik merek atau kuasanya harus melampirkan dokumen persyaratan:[9]

1. Surat pernyataan bahwa merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang dan/atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.
2. Jika permohonan diajukan dengan jenis usaha mikro dan kecil, maka perlu menunjukkan bukti usaha mikro dan kecil berupa:
   1. Surat rekomendasi usaha mikro dan kecil yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
   2. Dokumen surat perizinan berusaha berbasis risiko skala mikro atau skala kecil yang terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission);
   3. Sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan; atau
   4. Pengesahan pendirian badan hukum koperasi.
3. Surat kuasa, jika diajukan melalui kuasa.

Setelah itu, Menkum memeriksa permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar.[10]

Jika dinyatakan tidak lengkap, Menkum memberitahukan kepada pemilik merek atau kuasanya untuk melengkapi.[11] Kemudian pemilik merek atau kuasanya harus melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama sampai dengan 6 bulan setelah berakhirnya masa perlindungan merek terdaftar.[12] Jika tidak dilengkapi, maka Menkum menolak permohonan dan memberitahukan penolakan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya disertai alasan.[13]

Sedangkan, jika pemeriksaan dinyatakan lengkap, Menkum melakukan pencatatan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar.[14]

Pencatatan ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 hari sejak tanggal permohonan perpanjangan dinyatakan lengkap.[15] Menkum mengumumkan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang telah dicatatkan dalam berita resmi merek.[16] Menkum juga memberitahukan pelaksanaan pencatatan kepada pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal pencatatan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar.[17]

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek.

[1] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”) dan penjelasannya

[2] Pasal 35 ayat (1) UU MIG

[3] Pasal 1 angka 16 UU MIG

[4] Pasal 13 UU MIG

[5] Pasal 35 ayat (2) UU MIG

[6] Pasal 48 jo. Pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek

(“Permenkum 5/2026”)

[7] Pasal 35 ayat (3) UU MIG

[8] Pasal 35 ayat (4) UU MIG

[9] Pasal 50 Permenkum 5/2026

[10] Pasal 52 Permenkum 5/2026

[11] Pasal 53 ayat (1) Permenkum 5/2026

[12] Pasal 53 ayat (2) Permenkum 5/2026

[13] Pasal 53 ayat (3) dan (4) Permenkum 5/2026

[14] Pasal 54 Permenkum 5/2026

[15] Pasal 55 ayat (1) Permenkum 5/2026

[16] Pasal 55 ayat (2) Permenkum 5/2026

[17] Pasal 55 ayat (3) Permenkum 5/2026