Bacaan 12 Menit
Apakah pelaku kejahatan kepada mayat seperti mutilasi dan memperkosa mayat digolongkan sebagai pembunuhan dan pemerkosaan orang yang tidak berdaya atau digolongkan pengrusakan benda?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 5 Januari 2016, yang pertama kali dimutakhirkan pada 24 November 2021.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Mutilasi berdasarkan KBBI adalah proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan. Adapun menurut Cambridge English Dictionary, mutilasi atau dalam Bahasa Inggris “mutilation” adalah:
The act of damaging something severely, especially by violently removing a part.
Artinya, mutilasi adalah tindakan merusak sesuatu dengan parah, terutama dengan melepas suatu bagian secara kasar. Jadi, kata "mutilasi" tidak selalu identik dengan manusia atau hewan. Kata ini lebih identik dengan pekerjaan memotong-motong atau memilah sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.
Dalam konteks hukum pidana, pengertian mutilasi tergambar dalam Black’s Law Dictionary, yaitu the act of cutting off or permanently damaging a body part, esp. an essential one.
Lebih lanjut, Helinä Häkkänen-Nyholm (et. al.) dalam Homicides with Mutilation of the Victim’s Body menggunakan definisi mutilasi sebagai berikut (hal. 933):
Human mutilation is defined as “the act of depriving an individual of a limb, member, or other important part of the body; or deprival of an organ: severe disfigurement” and it covers term “dismemberment”.
Jika diterjemahkan secara bebas, pada intinya mutilasi adalah tindakan menghilangkan atau memotong anggota badan atau bagian penting lainnya dari tubuh seseorang atau pencabutan organ.
Sepanjang penelusuran kami, dalam KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan[1] yaitu tahun 2026, tidak ada ketentuan khusus mengenai mutilasi. Namun, perbuatan mutilasi biasanya merujuk pada pembunuhan berencana atau pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan. Bisa juga hanya merujuk pada pembunuhan biasa. Berikut bunyi pasalnya:
| KUHP | UU 1/2023 |
Pasal 338 Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. | Pasal 458 ayat (1) Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. |
Pasal 339 Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. | Pasal 458 ayat (3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. |
Pasal 340 Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. | Pasal 459 Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. |
Selengkapnya mengenai tiga jenis pembunuhan tersebut dapat Anda baca dalam artikel Jerat Pasal Pembunuhan Mutilasi dalam KUHP.
Sebagai contoh, kita dapat merujuk pada Putusan MA No. 24PK/Pid/2003 dan Putusan MA No. 108PK/Pid/2007.
Dalam kedua putusan Mahkamah Agung di atas mengenai kekerasan memutilasi bagian-bagian tubuh korban, hakim sama sekali tak menyinggung istilah mutilasi.
Adapun dalam Putusan MA No. 24PK/Pid/2003, hakim hanya menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali terdakwa (hal. 15), dan dengan demikian menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (hal. 11).
Sedangkan dalam kasus mutilasi dalam Putusan MA No. 108PK/PID/2007, permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan terdakwa dihukum karena secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana tetap berlaku mengikat (hal. 4). Padahal, dalam dakwaan penuntut umum dijelaskan bahwa para pelaku telah melakukan mutilasi terhadap tubuh korban dan menguburkan korban tanpa bagian kepala (hal. 2).
Lalu, bagaimana hukumnya jika perbuatan mutilasi itu tidak diawali dengan membunuh korban, tapi hanya memotong-motong mayat? Bisakah pelaku dijerat dengan pasal merusak barang atau pencurian?
Pada dasarnya, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana bunyi pasal pencurian dan pasal perusakan barang sebagai berikut:
| KUHP | UU 1/2023 |
Pasal 362 Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.[2] | Pasal 476 Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta.[3] |
Pasal 406 ayat (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[4] | Pasal 521
|
Menjawab pertanyaan Anda, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 150) menjelaskan bahwa mayat bukanlah suatu harta benda atau barang milik orang. Oleh karena itu, peraturan tentang pencurian, merusak barang dan sebagainya tidak berlaku dalam hal ini.
Namun menurut Tri Jata Ayu Pramesti (penulis sebelumnya), pendapat berbeda diungkapkan oleh Is Heru Permana, Ketua LBH Kosgoro Kabupaten Banyumas pada saat itu yang menjelaskan bahwa dalam hukum pidana, mayat manusia merupakan milik ahli warisnya, sehingga orang yang mengambil mayat manusia secara melawan hukum berarti telah mengambil mayat itu dari pemiliknya, yaitu ahli warisnya. Sehingga, dapat dikatakan ia telah melakukan pencurian mayat sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP atau Pasal 476 UU 1/2023. Jadi, ada kemungkinan pelaku bisa dijerat pasal pencurian, bukan pasal perusakan barang.
Kemungkinan lain, jika perbuatan memutilasi mayat tersebut didahului dengan perbuatan mengeluarkan mayat dari kuburan dengan melawan hak (tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tersebut), pelaku dapat dijerat pasal berikut:
| Pasal 180 KUHP | Pasal 271 UU 1/2023 |
| Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[7] | Setiap orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu sebesar Rp50 juta.[8] |
Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa pengaturan tentang perbuatan mutilasi mayat yang tidak diawali dengan membunuh korban, seperti mencuri mayat kemudian dipotong-potong, tidak diatur secara gamblang di dalam KUHP maupun UU 1/2023.
Menjawab pertanyaan berikutnya tentang perkosaan terhadap mayat, KUHP dan UU 1/2023 mengatur larangan perkosaan secara umum yang dilakukan terhadap seseorang yang masih hidup, antara lain:
Tapi, bagaimana jika yang diperkosa adalah mayat? Apa jerat hukum bagi pelaku?
Mengenai perkosaan mayat, Abdul Aziz Nasihudin yang pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Soedirman Purwokerto, menerangkan bahwa pelaku perkosaan mayat sulit dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Sebab, tidak ada pasal yang secara tegas mengatur mengenai pemerkosaan terhadap mayat.
Adapun yang diatur dalam KUHP terbatas pada perbuatan menyetubuhi orang yang tidak berdaya. Dalam hal ini, berarti pelaku hanya dapat dijerat jika korban merupakan manusia yang masih hidup, namun dalam kondisi tidak berdaya, bukan mayat yang sudah tidak berdaya. Selain itu, penegak hukum tidak memiliki yurisprudensi yang kuat sebagai acuan untuk menghukum pelaku kasus pemerkosaan mayat.
Walau demikian, pada Pasal 271 UU 1/2023 yang disebutkan di atas, terdapat frasa “memperlakukan jenazah secara tidak beradab”. Sayangnya, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Namun menurut hemat kami, jika memperkosa jenazah termasuk pada memperlakukan jenazah secara tidak beradab, maka pelaku pemerkosaan jenazah dapat dijerat dengan Pasal 271 UU 1/2023 dengan pidana penjara maksimal 2 tahun atau pidana denda paling maksimal Rp50 juta.
Sebagai contoh kasus perkosaan mayat, kita dapat merujuk pada Putusan MA No. 1483/K/Pid/2013. Dalam putusan ini, majelis hakim kasasi mengubah hukuman terdakwa dari penjara seumur hidup menjadi hukuman mati (hal. 24). Salah satu pertimbangannya adalah karena terdakwa telah melakukan tiga kejahatan sekaligus, yaitu pembunuhan berencana, memperkosa mayat dan pencurian sepeda motor korban (hal. 22). Namun, di dalam amar putusannya, hakim kasasi hanya menghukum terdakwa atas perbuatan pembunuhan berencana (hal. 24).
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Putusan:
[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”), denda dikali 1.000
[3] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023
[4] Pasal 3 Perma 2/2012, denda dikali 1.000
[5] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023
[6] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023
[7] Pasal 3 Perma 2/2012, denda dikali 1.000
[8] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023
