Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Perlu diketahui sebelumnya, yang dimaksud dengan tunjangan hari raya (“THR”), adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.[1]
Siapa yang mendapatkan THR? Merujuk Pasal 2 angka 1 Permenaker 6/2016, pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.
Lebih lanjut, THR keagamaan ini diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”) atau perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”).
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang berhak mendapatkan THR adalah pekerja/buruh dari pengusaha berdasarkan PKWTT atau PKWT. Artinya dalam memberikan THR harus terdapat hubungan kerja, yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.[2]
Oleh karena itu, bagi anggota organisasi masyarakat (“Ormas”), selama tidak memiliki hubungan kerja dengan pengusaha, maka tidak memiliki hak untuk meminta THR kepada pengusaha.
Baca juga: Ketentuan THR Untuk Karyawan Kontrak
Untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai oknum anggota ormas yang meminta THR diiringi kekerasan, kami akan merujuk terlebih dahulu pada UU Ormas dan perubahannya. Perlu diketahui yang dimaksud dengan ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[3]
Dalam menjalankan kegiatannya, terdapat larangan bagi anggota Ormas sebagaimana diatur pada Pasal 59 Perppu Ormas. Salah satunya, yaitu melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.[4]
Menurut hemat kami, tindakan oknum ormas yang memaksa meminta THR kepada perusahaan diiringi dengan kekerasan telah melanggar larangan di atas. Terhadap pelanggaran tersebut ormas dapat dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.[5]
Sanksi administratif ini terdiri atas:[6]
- peringatan tertulis;
- penghentian kegiatan; dan/atau
- pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
Sedangkan, sanksi pidana terhadap pelanggaran larangan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dapat merujuk pada ketentuan Pasal 82A ayat (1) Perppu Ormas, yang berbunyi:
Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 1 tahun.
Selain dapat dijerat berdasarkan UU Ormas dan perubahannya, oknum anggota ormas yang memaksa meminta THR juga dapat dijerat berdasarkan Pasal 368 KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan Pasal 482 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[7] yaitu tahun 2026, yang berbunyi:
Pasal 368 KUHP | Pasal 482 UU 1/2023 |
- Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
- orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan
- atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
- Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini
| - Dipidana pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk:
- Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- Memberi utang, membuat pengkuan utang, atau menghapuskan piutang.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 ayat (2) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
|
Terkait dengan Pasal 368 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 256 – 257) menerangkan bahwa perbuatan dalam pasal ini dinamakan “pemerasan dengan kekerasan. Pemerasan itu pekerjaannya:
- memaksa orang lain;
- untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
- dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.
Perlu diingat bahwa kekerasan di sini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan sebagainya.[8]
Selain itu, Penjelasan Pasal 482 UU 1/2023 menerangkan bahwa paksaan dalam ketentuan ini lebih bersifat paksaan fisik atau lahiriah, antara lain, dengan todongan senjata tajam atau senjata api. Kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal ini tidak harus ditujukan pada orang yang diminta untuk memberikan barang, membuat uang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga ditujukan pada orang lain, misalnya terhadap anak, atau istri atau suami.
Perlu dicatat, memaksa meliputi pemaksaan yang berhasil maupun yang gagal. Oleh karena itu, jika pemerasan tidak berhasil atau gagal, pelaku tindak pidana tetap dituntut berdasarkan ketentuan ini, bukan dengan ketentuan mengenai percobaan.
Baca juga: Bunyi Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dengan Kekerasan
Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, kami menyimpulkan bahwa anggota ormas tidak berhak atas THR selama tidak memiliki hubungan kerja dengan pengusaha atau perusahaan tertentu. Hal ini karena THR diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan PKWT dan PKWTT. Selanjutnya, dalam hal melakukan tindak kekerasan akibat memaksa mendapatkan THR, maka ormas dapat dijerat sanksi administratif maupun penjatuhan sanksi pidana bagi oknum anggota ormas yang bertindak demikian berdasarkan UU Ormas dan perubahannya. Selain itu, oknum anggota ormas juga dapat diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 368 KUHP lama dan Pasal 482 UU 1/2023.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Referensi:
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995.
[4] Pasal 59 ayat (3) huruf c Perppu Ormas
[5] Pasal 60 ayat (2) Perppu Ormas
[6] Pasal 61 ayat (1) Perppu Ormas
[8] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991, hal. 98