KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Kapan Persidangan Perkara Pidana Dinyatakan “Telah Memasuki Pokok Perkara”?

Share
Pidana

Kapan Persidangan Perkara Pidana Dinyatakan “Telah Memasuki Pokok Perkara”?

Kapan Persidangan Perkara Pidana Dinyatakan “Telah Memasuki Pokok Perkara”?
Sovia Hasanah, S.H.Si Pokrol

Bacaan 10 Menit

Kapan Persidangan Perkara Pidana Dinyatakan “Telah Memasuki Pokok Perkara”?

PERTANYAAN

Apakah yang dimaksud dengan pokok perkara dan kapan persidangan perkara pidana dinyatakan telah memasuki pokok perkara?

 

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Intisari:

     

     

    Secara umum pemeriksaan terdakwa dalam persidangan diatur dalam Bab XVI Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yakni mulai dari awal sampai kepada putusan, yaitu:

    a.    Pemeriksaan Identitas Terdakwa

    b.    Pembacaan Dakwaan

    c.    Eksepsi

    d.    Pembuktian

    e.    Pembacaan Surat Tuntutan

    f.     Pledoi (Pembelaan)

    g.    Putusan Hakim

     

    Eksepsi adalah tangkisan (plead) atau pembelaan terdakwa atau penasihat hukum yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap “materi pokok” surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan yang ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan.

     

    Apabila hakim menerima eksepsi, maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan (dihentikan). Sebaliknya, apabila hakim menolak eksepsi, maka diteruskan pemeriksaan materi pokok perkara. Eksepsi tidak lagi dapat diajukan apabila proses sudah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.

     

    Jadi, pemeriksaan perkara pidana di persidangan dinyatakan “telah masuk pokok perkara” dimulai setelah eksepsi dinyatakan ditolak oleh hakim. Artinya, dari mulai pembuktian sampai dengan putusan hakim.

     

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

     

     

    KLINIK TERKAIT

    Arti Ius Constitutum dan Ius Constituendum

    Arti <i>Ius Constitutum</i> dan <i>Ius Constituendum</i>

     

    Ulasan:

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

     

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

     

    Secara umum, pemeriksaan terdakwa dalam persidangan diatur dalam Bab XVI Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yakni mulai dari pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara sampai kepada putusan, antara lain yaitu:

     

    1.    Pemeriksaan Identitas Terdakwa

    Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), hal. 121, menjelaskan bahwa pemeriksaaan identitas terdakwa didahului pembukaan sidang oleh ketua.[1] Pembukaan sidang harus dinyatakan “terbuka untuk umum”.[2]

     

    Kemudian hakim melakukan pemeriksaan identitas dengan jalan bertanya kepada terdakwa mengenai:[3]

    a.    nama lengkap;

    b.    tempat lahir;

    c.    umur atau tanggal lahir;

    d.    jenis kelamin;

    e.    kebangsaan;

    f.     tempat tinggal;

    g.    agama, dan

    h.    pekerjaan.

     

    Pemeriksaan dicocokkan dengan identitas terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan dan berkas perkara, untuk memastikan persidangan memang terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya.[4]

     

    2.    Pembacaan Dakwaan

    Ketua sidang memerintahkan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Dalam proses pemeriksaan acara biasa, penuntut umum yang bertugas membaca surat dakwaan dan dilakukan oleh penuntut umum atas permintaan ketua sidang.[5]

     

    Fungsi pembacaan surat dakwaan sesuai dengan kedudukan jaksa sebagai penuntut umum dan langkah awal taraf penuntutan tanpa mengurangi penuntutan yang sebenarnya pada waktu membacakan rekuisitor.[6]

     

    3.    Eksepsi

    Eksepsi adalah tangkisan (plead) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap “materi pokok” surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan yang ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan.[7]

     

    Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.[8]

     

    4.    Pembuktian

    Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.[9] Pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran dan majelis hakim berpedoman pada alat bukti dalam memutus perkara.[10]

     

    Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam pengadilan pidana terbagi menjadi:

    a.    Keterangan saksi

    b.    Keterangan ahli

    c.    Surat

    d.    Petunjuk

    e.    Keterangan terdakwa 

     

    5.    Pembacaan Surat Tuntutan

    Surat tuntutan, diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai. Jadi, surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan.[11]

     

    6.    Pledoi (Pembelaan)

    Setelah dibacakan tuntutan, giliran terdakwa dan/atau penasihat hukumnya membacakan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya mendapat giliran terakhir.[12]

     

    7.    Putusan Hakim

    Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.[13]

     

    Dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan terdapat tiga bentuk putusan:[14]

    a.    Putusan bebas;

    b.    Putusan lepas; dan

    c.    Putusan pemidanaan.

     

    Kapan Proses Persidangan Memasuki Pokok Perkara?

    Berdasarkan penjelasan di atas, maka eksepsi merupakan pengajuan keberatan atau pembelaan atas cacat formal pada surat dakwaan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Pengajuan keberatan ini berada saat atau setelah penuntut umum membaca surat dakwaan.[15]

     

    Apabila hakim menerima eksepsi, maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan (dihentikan).[16] Sebaliknya, apabila hakim menolak eksepsi, maka pemeriksaan materi pokok perkara diteruskan.[17] Eksepsi tidak lagi dapat diajukan apabila proses sudah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.[18]

     

    Jadi menyimpulkan dari penjelasan tersebut, pemeriksaan perkara pidana di persidangan dinyatakan “telah masuk pokok perkara” dimulai setelah eksepsi ditolak oleh hakim. Artinya dari mulai pembuktian sampai dengan putusan hakim.

     

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

     

    Dasar hukum:

    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

     

    Referensi:

    Yahya Harahap. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika.

     

     

     

     



    [1] Pasal 155 ayat (1) KUHAP

    [2] Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP

    [3] Pasal 155 ayat (1) KUHAP dan Yahya Harahap, hal. 121

    [4] Yahya Harahap, hal. 121

    [5] Pasal 155 ayat (2) huruf a KUHAP dan Yahya Harahap, hal. 122

    [6] Yahya Harahap, hal. 122

    [7] Yahya Harahap, hal. 123

    [8] Pasal 156 ayat (1) KUHAP

    [9] Yahya Harahap, hal. 273

    [10] Yahya harahap, hal. 274

    [11] Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP

    [12] Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP

    [13] Pasal 1 angka 11 KUHAP

    [14] Pasal 191 ayat (1), Pasal 191 ayat (2), dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP

    [15] Yahya Harahap, hal. 123

    [16] Pasal 156 ayat (2) KUHAP dan Yahya Harahap, hal. 123

    [17] Pasal 156 ayat (2) KUHAP  dan Yahya Harahap, hal. 123

    [18] Yahya Harahap, hal. 124

    Tags

    pengadilan
    eksepsi

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum

    28 Feb 2023
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!