Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 16 April 2013.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelumnya, kami akan menguraikan secara lengkap isi Pasal 77 UU PT sebagai berikut:
- Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani[1] oleh semua peserta RUPS.
Berdasarkan pertanyaan Anda, kami memiliki keterbatasan informasi mengenai apakah akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) tersebut dibuat dalam bentuk berita acara atau pernyataan keputusan rapat?
Kami berasumsi bahwa akta risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk berita acara rapat yang mana atas permintaan para pihak, notaris membuat akta notaris dengan mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh para pihak dalam RUPS tersebut. Dalam berita acara RUPS ini, notaris menuliskan semua hal yang ia dengar, ia lihat, dan ia saksikan sendiri, dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.
Akta berita acara RUPS termasuk ke dalam akta relaas. Hal ini dijelaskan oleh G.H.S. Lumban Tobing dalam bukunya yang berjudul Peraturan Jabatan Notaris (hal. 52), bahwa dalam akta tersebut, notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum, kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain.
Baca juga: Jenis-Jenis Akta yang Dibuat oleh Notaris
Sebelum menjelaskan mengenai kedudukan akta risalah RUPS yang dibuat berdasarkan RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi (teleconference), serta RUPS-nya yang dilakukan di luar wilayah jabatan notaris, kami akan menguraikan terlebih dahulu mengenai Pasal 18 ayat (2) UU Jabatan Notaris jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 2/2014:
Pasal 18 ayat (2) UU Jabatan Notaris
Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya
Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 2/2014
Notaris dilarang:
- menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
Berdasarkan kedua pasal diatas, terlihat jelas bahwa notaris dilarang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya.
Untuk mengetahui bagaimana kedudukan akta risalah RUPS (dalam hal ini akta berita acara RUPS) yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris, penting untuk dicatat bagaimana suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik.
Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.
Penjelasan dari pasal tersebut adalah suatu akta dikatakan otentik, jika:
- Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun bentuk akta notaris terdiri atas:
- awal akta atau kepala akta;
- badan akta; dan
- akhir atau penutup akta.
Ketentuan selengkapnya dapat Anda temukan dalam Pasal 38 UU UU 2/2014.
- Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu. Dalam hal ini, menurut Pasal 1 angka 1 UU 2/2014, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU Jabatan Notaris dan perubahannya, atau berdasarkan undang-undang lainnya.
- Akta tersebut dibuat oleh pegawai-pegawai umum tersebut di tempat di mana ia memiliki kewenangan atau kuasa untuk membuatnya (dibuat oleh pejabat yang berwenang). Notaris berwenang di dalam wilayah jabatannya dan dilarang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Jabatan Notaris jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 2/2014.
Sehubungan dengan hal ini, jika dalam membuat akta risalah RUPS, notaris tidak berada dalam wilayah jabatannya, maka akta ini bukanlah akta otentik karena tidak memenuhi persyaratan akta otentik dalam Pasal 1868 KUH Perdata.
Jadi, dalam hal tempat dilangsungkannya RUPS yang menggunakan media teleconference (biasanya di kantor perusahaan tersebut) tidak berada di dalam wilayah jabatan notaris, maka akta berita acara RUPS tersebut bukanlah akta otentik. Ini karena notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta berita acara RUPS di kantor perusahaan tersebut, tidak berada dalam wilayah jabatannya.
Lebih lanjut, G.H.S. Lumban Tobing (hal. 103-104) juga menjelaskan bahwa akibat pelanggaran Pasal 18 UU Jabatan Notaris, akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak otentik, karena notaris yang bersangkutan tidak berwenang di tempat di mana akta itu dibuat. Akan tetapi, menurut G.H.S. Lumban Tobing, akta tersebut masih mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta itu ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, risalah RUPS dengan media telekonferensi memang harus ditandatangani oleh semua peserta RUPS.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Referensi:
G.H.S. Lumban Tobing. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1980.
[1] Lihat Penjelasan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik