Bacaan 7 Menit
Bagaimana kedudukan regulasi BAZNAS seperti peraturan BAZNAS di Indonesia? Bagaimana daya ikat hukum peraturan BAZNAS dalam pelaksanaan zakat di Indonesia?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Untuk memahami kedudukan regulasi Badan Amil Zakat Nasional (“BAZNAS”), terlebih dahulu kita perlu melihat posisi BAZNAS sebagai sebuah lembaga di Indonesia. Secara historis, BAZNAS dibentuk atas dasar UU 38/1999 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Keppres 8/2001 tentang pembentukan BAZNAS.[1]
Saat ini, keberadaan BAZNAS dikukuhkan dalam undang-undang pengelolaan zakat terbaru yaitu UU 23/2011. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU 23/2011 ditegaskan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. Kemudian, dalam Pasal 5 ayat (3) diatur lebih lanjut sebagai berikut:
BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
Apabila mencermati ketentuan di atas, posisi BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural (“LNS”) yang dibentuk undang-undang.
Merujuk artikel Klasifikasi dan PUU LNS, diterangkan bahwa pasca reformasi, bentuk/format lembaga negara dan lembaga pemerintah cukup beragam, termasuk salah satunya ialah LNS yang bersifat independen/mandiri.
Dalam ilmu perundang-undangan, istilah “badan” merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk dengan suatu undang-undang dan berfungsi menyelenggarakan urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Menurut Maria Farida Indrati, badan-badan negara diberikan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan atribusi, dimana kewenangan ini ditentukan dalam undang-undang pembentukannya.[2]
Dalam konteks BAZNAS, di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU 23/2011, BAZNAS memiliki wewenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan dalam rangka melaksanakan wewenang tersebut, BAZNAS memiliki fungsi:
Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan zakat secara nasional itu, pemerintah memberikan kewenangan kepada BAZNAS untuk membuat pedoman pengelolaan zakat di Indonesia. Kewenangan inilah yang kemudian menunjukkan secara eksplisit bahwa BAZNAS sebagai regulator dalam pengelolaan zakat.[3]
Dalam praktiknya, pedoman pengelolaan zakat ini diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan BAZNAS, seperti Peraturan BAZNAS 2/2016, Peraturan BAZNAS 1/2018, dan Peraturan BAZNAS 3/2018.
Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, kedudukan peraturan-peraturan BAZNAS adalah sebagai peraturan perundang-undangan yang lahir dari perwujudan kewenangan BAZNAS sebagai badan pemerintah yang berfungsi sebagai regulator dalam pengeloaan zakat di Indonesia.
Kedudukan peraturan BAZNAS sebagai peraturan perundang-undangan ini diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 yang tergolong sebagai jenis perundang-undangan di luar peraturan yang masuk dalam hierarki Pasal 7 UU 12/2011. Adapun, peraturan BAZNAS tersebut termasuk peraturan yang ditetapkan oleh badan yang dibentuk dengan undang-undang. Berikut bunyi lengkap Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011:
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
Membahas mengenai daya mengikat hukum tidaklah bisa dipisahkan dari teori daya laku (validity/geltung). Pada prinsipnya, dalam ilmu perundang-undangan, suatu norma dapat berlaku atau mengikat karena dianggap mempunyai daya laku. Jika tidak memiliki daya laku maka akan dinilai sebagai peraturan yang tidak sah, sehingga dampaknya peraturan tersebut tidak mengikat. Daya laku ini ada ketika suatu peraturan dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau oleh lembaga yang berwenang membentuknya.[4]
Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, peraturan BAZNAS dibentuk oleh lembaga yang berwenang untuk membentuk pedoman pengelolaan zakat dalam hal ini ialah BAZNAS. Sehingga, peraturan BAZNAS memiliki daya laku atau mengikat secara hukum.
Indikasi lain dari daya ikat hukum peraturan Baznas yaitu karena peraturan BAZNAS diundangkan dalam berita negara. Merujuk Pasal 87 UU 12/2011, ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
Dasar utama perlunya pengundangan adalah prinsip een ieder wordt geacht de wet te kennen (setiap orang dianggap mengetahui hukum) atau ignorantia juris non excusat (ketidaktahuan hukum tidak dapat dijadikan alasan pembenar). Oleh karena itu, pengundangan adalah pengumuman resmi tentang peraturan perundang-undangan dalam penerbitan resmi, seperti Lembaran Negara, Berita Negara, Lembaran Daerah, dan Berita Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketika pengundangan tersebut telah memenuhi persyaratan, pembentukannya telah selesai dan dapat diidentifikasi, maka peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kekuatan mengikat.[5]
Namun, sekalipun memiliki daya ikat secara hukum, perlu diperhatikan bahwa peraturan Baznas memiliki keterbatasan lingkup berlakunya, khususnya terhadap subjek hukum. Batas berlakunya suatu peraturan seperti yang dijelaskan oleh Logeman, salah satunya ialah lingkungan kuasa orang (personengebied). Suatu aturan mungkin hanya diberlakukan bagi sekelompok atau segolongan orang atau penduduk tertentu. Dengan ditetapkannya subjek atau orang tertentu dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka hal itu memperlihatkan adanya pembatasan mengenai orangnya.[6]
Dalam konteks peraturan BAZNAS, lingkungan kuasa orang ini jelas adanya. Peraturan BAZNAS hanya berlaku dan mengikat bagi “lembaga dan organisasi” (termasuk setiap orang yang menjadi personifikasi) yang berstatus sebagai pengelola zakat yaitu BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan lembaga amil zakat (“LAZ”) yang dibentuk oleh masyarakat.
Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP 14/2014, bahwa pedoman pengelolaan zakat menjadi acuan pengelolaan zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Emmy Hamidiyah dkk. 20 Tahun BAZNAS; Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2020, hal. 25.
[2] Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal. 142
[3] Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
[4] Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal. 39
[5] Haryadi dan Hamdani. Problematik Frasa Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat dalam Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Tanjungpura Law Journal, Vol. 9, Issue 1, January 2025, hal. 98 - 99
[6] Ananda Dewi Maharani dan Uu Nurul Huda. Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3, No. 4, 2025, hal. 3086
