Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Masalah Pemindahan Hak Atas Saham yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 02 Oktober 2013.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Anda tidak menjelaskan secara rinci mengenai maksud dari “A tidak mau bekerja sama lagi dengan B”. Apakah yang Anda maksud adalah A sebagai komisaris mengundurkan diri dari jabatannya namun tetap mempertahankan hak atas saham PT. XY? Ataukah A tidak hanya ingin mundur sebagai komisaris tetapi juga berniat mengalihkan kepemilikan sahamnya di PT. XY kepada pihak lain? Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan dengan dua kemungkinan sebagai berikut.
Jika A selaku komisaris bermaksud mengundurkan diri/berhenti dari jabatannya sebagai komisaris namun tetap mempertahankan kepemilikan sahamnya, maka A hanya perlu mengajukan pengunduran diri saja.
Menurut Pasal 15 ayat (1) huruf h jo. Pasal 111 ayat (4) UU PT, ketentuan mengenai tata cara pengunduran pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris dimuat dalam anggaran dasar. Dengan demikian, prosedur yang harus ditempuh oleh A untuk mengundurkan diri akan bergantung pada ketentuan dalam anggaran dasar.
Selain itu, perlu diperhatikan bahwa dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris, direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota dewan komisaris.[1]
Berdasarkan informasi yang Anda sampaikan, A dan B masing-masing memiliki kepemilikan saham yang setara, yakni 50:50. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT. XY hanya memiliki dua orang pemegang saham. Jika A ingin mengundurkan diri sebagai komisaris tetapi dan melepaskan kepemilikan sahamnya, maka ia perlu mengalihkan hak atas sahamnya kepada pihak lain.
Mengenai pemindahan saham, secara umum diatur di dalam Pasal 56 UU PT sebagai berikut:
- Dilakukan dengan akta pemindahan hak, yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris atau akta di bawah tangan.[2]
- Akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.[3]
Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.[4]
Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 270) menyatakan bahwa pemindahan hak atas saham melalui jual beli tunduk kepada ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata, sebagai berikut:
- terdapat persetujuan antara para pihak;
- pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan saham tersebut, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Di samping itu, apabila dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham lain tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.[5]
Selain itu, perlu diperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar PT. XY terkait pemindahan saham. Sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) UU PT, perseroan memiliki kebebasan untuk mengatur mengenai pemindahan saham dalam anggaran dasar perseroan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan apakah anggaran dasar mensyaratkan persetujuan dari organ perseroan sebelum saham dialihkan, serta ketentuan lain yang berlaku. Selain itu, perlu juga diperiksa apakah pemindahan saham tersebut memerlukan persetujuan dari instansi berwenang.
Jika kemudian A menawarkan sahamnya kepada pemegang saham lain yaitu B, dan B membelinya, maka B akan menjadi satu-satunya pemegang saham atau pemegang saham tunggal di PT. XY.
Dalam kondisi B menjadi pemegang saham tunggal, berdasarkan Pasal 109 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (5) UU PT, apabila jumlah pemegang saham kurang dari dua, maka dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut terjadi, pemegang saham tunggal harus mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain atau perseroan harus mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
Dengan kata lain, B hanya dapat menjadi pemegang saham tunggal PT. XY dalam kurun waktu enam bulan. Dalam jangka waktu tersebut, B wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain (pihak ketiga) atau PT. XY mengeluarkan saham baru kepada orang lain (pihak ketiga).
Selanjutnya, Pasal 109 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (6) UU PT mengatur bahwa dalam hal jangka waktu enam bulan telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
Dengan demikian, apabila seluruh ketentuan tersebut telah dipenuhi, yaitu seluruh saham yang dimiliki A telah dialihkan kepada B atau pihak ketiga, maka A tidak lagi memiliki saham di PT. XY. Akibatnya, hubungan antara A dengan PT. XY pun berakhir.
Baca juga: Jika Hanya Ada Satu Pemegang Saham di PT
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Referensi:
- Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Sinar Grafika: Jakarta, 2009.
[1] Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)
[2] Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU PT
[3] Pasal 56 ayat (2) UU PT
[4] Pasal 56 ayat (3) UU PT
[5] Lihat Pasal 58 ayat (1) UU PT