Ketenagakerjaan
Kerja Lembur di Hari Lebaran, Begini Perhitungan Upahnya
Bacaan 9 Menit

PERTANYAAN
Bagaimana cara menghitung lembur saat lebaran? Apa dasar hukumnya?


Bacaan 9 Menit

Bagaimana cara menghitung lembur saat lebaran? Apa dasar hukumnya?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Ketentuan Upah Kerja Lembur Pada Hari Lebaran yang dibuat Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan dipublikasikan pada 26 Juli 2013.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Berdasarkan pertanyaan Anda, kami asumsikan maksud Anda adalah cara menghitung upah kerja lembur saat hari raya Lebaran, yakni hak yang diterima pekerja/buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja/buruh di luar jam kerja yang seharusnya, yakni salah satunya di saat hari raya keagamaan.
Hari raya keagamaan, termasuk Idulfitri (Lebaran) seperti yang Anda tanyakan, merupakan hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui SKB 3 Menteri. Terkait lembur di hari libur resmi ini, ada ketentuan dalam Pasal 85 UU Ketenagakerjaan yang perlu dicermati:
Keputusan menteri yang dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) UU Ketenagakerjaan di atas adalah Kepmenakertrans 233/2003. Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 3 ayat (1) Kepenakertrans 233/2003, pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur resmi untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya harus dilaksanakan dan dijalankan secara terus menerus, seperti:
Kemudian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat mengubah jenis pekerjaan di atas sesuai dengan perkembangan.[1] Adapun ketentuan pekerja yang bekerja saat libur Lebaran ini dimaksudkan untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan umum atau berlaku untuk sektor pekerjaan yang sifat dan jenis pekerjaannya tidak memungkinkan untuk dihentikan.[2]
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, kami memiliki keterbatasan informasi mengenai bidang pekerjaan apa yang dikerjakan oleh pekerja/buruh. Namun, kami asumsikan pekerja/buruh tersebut bekerja pada bidang-bidang yang disebut dalam Pasal 3 ayat (1) Kepmenakertrans 233/2003 di atas. Maka, pengusaha bisa mempekerjakan pekerja/buruh tersebut pada hari libur resmi, dalam hal ini hari raya Lebaran/Idulfitri.
Akan tetapi, jika pekerja/buruh tersebut melakukan pekerjaan di luar bidang-bidang pekerjaan yang disebut dalam Pasal 3 ayat (1) Kepmenakertrans 233/2003, ia tidak wajib bekerja pada hari libur resmi atau hari raya keagamaan.[3]
Jadi, dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada saat hari raya keagamaan harus mengacu pada Pasal 3 ayat (1) Kepmenakertrans 233/2003 yang kami sebutkan. Selain itu, dalam mempekerjakan pekerja/buruh tersebut harus ada persetujuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha wajib memberikan upah kerja lembur kepada pekerja/buruh.
Baca juga: Bolehkah Pengusaha Meminta Karyawan Bekerja di Hari Libur Lebaran?
Kemudian, sebelum menjawab mengenai upah kerja lembur, terlebih dahulu kami menyampaikan ketentuan lembur yang terdapat dalam Pasal 81 angka 24 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:
1. Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:
a. ada persetujuan Pekerja/Buruh yang bersangkutan; dan
b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu.
2. Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Upah kerja lembur.
3. Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan Upah kerja lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Adapun “waktu kerja” yang dimaksud dalam ketentuan di atas adalah:[4]
Selain itu, penting untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan waktu kerja lembur. Menurut Pasal 1 angka 7 PP 35/2021, waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu, atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.
Untuk mengetahui besarnya upah kerja lembur di saat hari raya keagamaan yang harus dibayar oleh pengusaha, maka kita berpedoman pada Pasal 31 PP 35/2021. Dalam Pasal 31 ayat (1) PP 35/2021, perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur dengan ketentuan:
a. untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 kali upah sejam; dan
b. untuk setiap jam kerja lembur berikutnya, sebesar 2 kali upah sejam.
Kemudian, menurut Pasal 31 ayat (2) PP 35/2021, perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur, apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 hari kerja dan 40 jam seminggu, dengan ketentuan:
a. perhitungan upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut:
b. jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut:
Sedangkan menurut Pasal 31 ayat (3) PP 35/2021, perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar
upah kerja lembur, apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 hari kerja dan 40 jam seminggu, dengan ketentuan:
a. jam pertama sampai dengan jam kedelapan, dibayar 2 kali upah sejam;
b. jam kesembilan, dibayar 3 kali upah sejam; dan
c. jam kesepuluh, jam kesebelas, dan jam kedua belas, dibayar 4 kali upah sejam.
Kami kurang mendapat informasi dari Anda mengenai waktu kerja buruh/pekerja mana yang Anda tanyakan, apakah waktu kerja tersebut 6 hari kerja dan 40 jam seminggu atau 5 hari kerja dan 40 jam seminggu? Namun, berpedoman dari Pasal 31 PP 35/2021 di atas, kami berharap Anda sudah memahami bagaimana cara perhitungan upah kerja lembur saat hari raya keagamaan seperti yang Anda tanyakan.
Baca juga: Batas Waktu Kerja Lembur
Contoh kasus terkait yang mana pekerja/buruh dipaksa oleh pengusaha untuk tetap bekerja saat hari raya keagamaan adalah kasus yang menimpa karyawan perusahaan Total Buah Segar sebagaimana dimuat dalam artikel Pemaksaan Pengunduran Diri Karyawan Berujung Gugatan. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel tersebut, perusahaan Total Buah Segar menerapkan aturan yaitu bagi pekerja/buruh yang menolak untuk bekerja saat hari raya Lebaran, akan dilakukan pemotongan upah dan pekerja dipaksa untuk bekerja atau mengundurkan diri. Pengusaha dinilai telah melanggar Pasal 85 UU Ketenagakerjaan oleh tim kuasa hukum pekerja/buruh perusahaan Total Buah Segar yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Baca juga: Hukumnya Dipaksa Resign dari Perusahaan
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan secara Terus Menerus
[2] Penjelasan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
[3] Pasal 85 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[4] Pasal 81 angka 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan