Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Izin Usaha Perusahaan Outsourcing dan Pengawasannya

Izin Usaha Perusahaan Outsourcing dan Pengawasannya
Izin Usaha Perusahaan Outsourcing dan Pengawasannya

PERTANYAAN

Salah satu perubahan dalam ketentuan outsourcing setelah berlakunyaUU Cipta Kerja adalah persyaratan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sehubungan dengan itu, saya menanyakan hal-hal berikut.

  1. Apa yang dimaksud izin dikeluarkan dari pemerintah pusat tersebut? Apakah artinya saat ini sudah tidak ada lagi perizinan khusus yang harus dilakukan/dimintakan kepada dinas ketenagakerjaan?
  2. Adakah mekanisme pengawasan atas pelaksanaan alih daya dari dinas ketenagakerjaan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan perlindungan terhadap tenaga kerja?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Ketentuan Izin Usaha dan Pengawasan bagi Perusahaan Outsourcing, yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 20 April 2022, yang dimutakhirkan pertama kali oleh Muhammad Raihan Nugraha, S.H. pada 26 November 2025.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Izin Usaha Perusahaan Outsourcing

    Pada pertanyaan pertama, Anda menanyakan soal izin outsourcing. Sebelumnya, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu outsourcing. Dalam bahasa Indonesia, outsourcing diartikan sebagai alih daya, yang menurut KBBI berarti pengalihan pengerjaan urusan perusahaan oleh orang dari penyedia tenaga kerja; mancadaya.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Kemudian, perusahaan outsourcing atau perusahaan alih daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi pekerjaan.[1]

    Lebih lanjut, dalam Pasal 2 Permenaker 7/2026 mengatur bahwa perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan alih daya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis.

    Frasa “sebagian pelaksanaan pekerjaan” dalam ketentuan di atas merupakan jenis dan bidang pekerjaan di perusahaan pemberi pekerjaan dalam bentuk penyediaan jasa pekerjaan/buruh.[2] Jenis dan bidang pekerjaan ini merupakan kegiatan penunjang, meliputi:[3]

    1. layanan kebersihan;
    2. penyediaan makanan dan minuman;
    3. pengamanan;
    4. penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja/buruh;
    5. layanan penunjang operasional; dan
    6. pekerjaan penunjang di bidang pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.

    Baca juga: 6 Jenis Pekerjaan Outsourcing Sesuai Aturan Terbaru

    Kemudian, berkaitan dengan izin outsourcing dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 81 angka 20 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 ayat (4), (5), dan (6) UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

    1. Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
    2. Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
    3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

    Jadi, perusahaan alih daya atau outsourcing wajib memenuhi izin usaha dari pemerintah pusat.

    Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

    Pasca diaturnya Perppu Cipta Kerja, diterapkan perizinan berusaha berbasis risiko (“PBBR”) untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.[4] Adapun peraturan pemerintah yang mengatur soal penyelenggaraan PBBR dapat ditemukan dalam PP 28/2025.

    Menurut Pasal 1 angka 1 PP 28/2025, PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha. Adapun risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.[5] Sedangkan perizinan berusaha (“PB”) adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.[6]

    Kemudian, dalam Pasal 4 ayat (1) PP 28/2025 diatur bahwa pelaku usaha wajib memiliki PB untuk melakukan kegiatan usaha. PB ini baru diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu, kecuali diatur lain dalam PP 28/2025.[7] Persyaratan dasar tersebut meliputi:[8]

    1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“KKPR”);
    2. Persetujuan Lingkungan (“PL”); dan
    3. Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (“SLF”).

    Sebagai informasi, apabila PB perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (“PB UMKU”), pelaku usaha wajib memiliki PB UMKU.[9]

    Baik persyaratan dasar dan PB maupun PB UMKU diproses secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (“OSS”) yang terintegrasi secara elektronik dengan sistem di kementerian/lembaga.[10]

    PB dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha,[11] yang ditetapkan menjadi:[12]

    1. Kegiatan Usaha dengan Risiko Rendah

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa nomor induk berusaha (“NIB”) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.[13]

    1. Kegiatan Usaha dengan Risiko Menengah Rendah

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan sertifikat standar,[14] yang merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.[15]

    1. Kegiatan Usaha dengan Risiko Menengah Tinggi

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB dan sertifikat standar,[16] yang merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator kawasan ekonomi khusus (“KEK”), dan/atau badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (“KPBPB”) sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.[17]

    1. Kegiatan Usaha dengan Risiko Tinggi

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan izin,[18] yang merupakan persetujuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya melalui sistem OSS.[19]

    Izin Usaha Perusahaan Outsourcing

    Pada dasarnya pelaku usaha perusahaan outsourcing dapat menggunakan kode KBLI 78300 – Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya melalui Alih Daya.[20] Yang mana, secara historis dalam Lampiran Peraturan BPS 2/2020 (hal. 657), kode KBLI tersebut dijelaskan sebagai berikut:

    Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personal. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh.

    Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa saat ini terdapat aturan KBLI terbaru yaitu Peraturan BPS 7/2025 yang telah mencabut dan menyatakan Peraturan BPS 2/2020 tidak berlaku.[21] Dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa perubahan kode KBLI, termasuk perubahan KBLI 78300 menjadi KBLI 78200 - Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Sementara dan Penyediaan Sumber Daya Manusia Lainnya.[22]

    Sejak berlakunya Peraturan BPS 7/2025, seluruh penggunaan KBLI yang sudah ada pada masing-masing pengguna KBLI wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan BPS 7/2025 paling lambat 6 bulan sejak diundangkan,[23] yaitu 18 Juni 2026.

    Lalu, apa saja izin usaha perusahaan outsourcing?

    Ketentuan selengkapnya mengenai KBLI 78300 tentang perusahaan outsourcing dapat ditemukan dalam Lampiran I.R – Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan PP 28/2025 (hal. I.R.82). Menurut hemat kami, dikarenakan peraturan tersebut masih berlaku, maka perubahan kode KBLI 78200 saat ini untuk perizinan usaha outsourcing masih tetap dapat merujuk ketentuan tersebut. Adapun skala usaha dari KBLI tersebut meliputi usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Kemudian, tingkat risikonya rendah, oleh karena itu PB yang digunakan adalah NIB.

    Dengan demikian, PB bagi perusahaan outsourcing adalah NIB, karena memiliki tingkat risiko rendah. Serta skala usahanya meliputi usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Sebagaimana kami sampaikan, permohonan PB dapat dilakukan melalui sistem OSS.

    Pengawasan Outsourcing

    Menjawab pertanyaan Anda soal pengawasan outsourcing, menurut hemat kami hal ini berhubungan dengan pengawasan ketenagakerjaan. Menurut Pasal 1 angka 1 Perpres 21/2010, pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

    Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 7 Permenaker 7/2026, yang mengatur bahwa pengawasan pelaksanaan peraturan menteri ini dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (1) Perpres 21/2010 mengatur bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen. Pengawas ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.[24]

    Selain memiliki tugas melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan, pengawas ketenagakerjaan juga diberikan kewenangan sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[25]

    Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pengawas ketenagakerjaan memiliki kewajiban:[26]

    1. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan;
    2. tidak menyalahgunakan kewenangannya.

    Menjawab pertanyaan Anda, dapat disimpulkan bahwa yang melakukan pengawasan pelaksanaan outsourcing adalah pengawas ketenagakerjaan.

    Adapun mekanisme atau tata cara pengawasan ketenagakerjaan selengkapnya diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Perpres 21/2010, sebagai berikut:

    Pasal 22

    1. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangannya, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
    2. Tata cara pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 23

    1. Dalam hal terjadi permasalahan atas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang berdampak nasional atau internasional, maka unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan pengawasan ketenagakerjaan.
    2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkoordinasi dengan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dimana permasalahan tersebut terjadi.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
    7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya;
    8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

    Referensi:

    1. Alih daya, KBBI, yang diakses pada 19 Mei 2026, pukul 14.25 WIB;
    2. KBLI 78200, yang diakses pada 19 Mei 2026, pukul 15.20 WIB;
    3. KBLI 78300, yang diakses pada 19 Mei 2026, pukul 15.20 WIB;
    4. Online Single Submission, yang diakses pada 19 Mei 2026, pukul 16.44 WIB.

    [2] Pasal 3 ayat (1) Permenaker 7/2026

    [3] Pasal 3 ayat (2) Permenaker 7/2026

    [6] Pasal 1 angka 3 PP 28/2025

    [7] Pasal 4 ayat (2) PP 28/2025

    [8] Pasal 12 ayat (1) PP 28/2025

    [9] Pasal 4 ayat (3) PP 28/2025

    [10] Pasal 4 ayat (4) dan (5) PP 28/2025

    [11] Pasal 124 ayat (1) PP 28/2025

    [12] Pasal 128 PP 28/2025

    [13] Pasal 130 PP 28/2025

    [14] Pasal 131 ayat (1) PP 28/2025

    [15] Pasal 131 ayat (2) PP 28/2025

    [16] Pasal 132 ayat (1) PP 28/2025

    [17] Pasal 132 ayat (2) PP 28/2025

    [18] Pasal 133 ayat (1) PP 28/2025

    [19] Pasal 133 ayat (2) PP 28/2025

    [20] Lampiran I.R – Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan PP 28/2025, hal. I.R.82

    [22] Lampiran Peraturan BPS 7/2025, hal. 463

    [23] Pasal 5 Peraturan BPS 7/2025

    [25] Pasal 19 Perpres 21/2010

    [26] Pasal 20 Perpres 21/2010

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000