Bacaan 17 Menit
Di sosial media lagi viral video pengemudi ojol yang motornya diangkut oleh Dishub Jakarta karena parkir sembarangan. Padahal parkirnya sebentar karena cuma mau ngambil makanan, bukannya itu cuma berhenti?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perbedaan Parkir dengan Berhenti dan Kaitannya dengan Penderekan Kendaraan yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 08 Maret 2017.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Definisi dari parkir maupun berhenti dapat ditemukan pada ketentuan UU LLAJ dan perubahannya.
Menurut Pasal 1 angka 15 UU LLAJ, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU LLAJ, berhenti adalah keadaan kendaraan yang tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
Jadi, parkir dan berhenti merupakan dua keadaan yang berbeda, yang mana perbedaan dasarnya adalah apakah pengemudi meninggalkan kendaraannya atau tidak.
Pada dasarnya setiap orang yang mengemudikan kendaraan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan parkir.[1]
Berhubungan dengan aturan berhenti, selain kendaraan bermotor umum dalam trayek, setiap kendaraan bermotor dapat berhenti di setiap jalan, kecuali:[2]
Adapun yang dimaksud dengan tempat tertentu yang dapat membahayakan pada poin 2 adalah:[3]
Selain itu, pengemudi kendaraan bermotor umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang wajib memberi isyarat tanda berhenti.[4] Terhadap pengemudi kendaraan yang berada di belakang kendaraan bermotor umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti wajib menghentikan kendaraannya sementara.[5]
Selanjutnya berkaitan dengan parkir, Pasal 120 UU LLAJ mengatur parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan.[6] Ketentuan ini tidak berlaku untuk pengemudi sepeda motor tanpa kereta samping.[7]
Terhadap setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang melanggar tata cara berhenti dan parkir dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II,[8] yaitu sebesar Rp10 juta.[9]
Selain itu, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II,[10] yaitu sebesar Rp10 juta.[11]
Berdasarkan penelusuran kami, aturan derek tertuang dalam peraturan daerah setempat. Mengingat kasus yang Anda tanyakan berada di Jakarta, maka kami akan merujuk pada Peraturan Daerah DKI Jakarta.
Berdasarkan Perda DKI Jakarta 5/2014, fasilitas parkir terdiri atas:[12]
Selain fasilitas parkir di luar ruang milik jalan, parkir juga dimungkinkan diselenggarakan di dalam ruang milik jalan, hanya di jalan kolektor dan jalan lokal, berdasarkan kawasan (zoning) pengendalian parkir dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah.[13]
Namun, dalam hal fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, maka gubernur melarang penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir.[14] Kemudian, jika fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan mengganggu kelancaran lalu lintas jalan dan terdapat gedung parkir dan/atau taman parkir di sekitar ruang milik jalan, gubernur dapat memindahkan atau mengalihkan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan.[15]
Ruang milik jalan yang digunakan sebagai fasilitas parkir harus disertai marka parkir dan/atau rambu parkir.[16] Bagi setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di ruang milik jalan yang tidak terdapat marka parkir dan/atau rambu parkir.[17]
Selain itu, menurut Perda DKI Jakarta 5/2012 penyelenggara parkir dilarang menyediakan fasilitas parkir sebagai berikut:[18]
Kami asumsikan bahwa pengendara ojek online yang Anda memarkirkan motornya sembarangan, dalam arti memarkirkan motornya bukan pada tempatnya. Jika demikian, maka kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan sebagai berikut:[19]
Melihat ketentuan di atas, salah satu penindakan yang dilakukan adalah penderekan kendaraan. Penderekan sendiri dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan/atau prakarsa pengemudi, pemilik atau penanggung jawab kendaraan bermotor bersangkutan.[20]
Pemindahan kendaraan ini dilakukan apabila setelah jangka waktu 15 menit sejak kendaraan parkir, pengemudi kendaraan tidak memindahkan kendaraannya.[21] Kendaraan tidak boleh dipindahkan oleh petugas, sebelum jangka waktu 15 menit pengemudi dan/atau pemilik kendaraan berhasil ditemukan oleh petugas yang berwenang atau petugas parkir.[22]
Dalam melakukan pemindahan kendaraan, petugas yang berwenang harus:[23]
Petugas yang berwenang dan/atau petugas parkir di luar ruang milik jalan wajib mengawasi kendaraan yang parkir diketahui pemiliknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam.[24]
Biaya pemindahan kendaraan, menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.[25]
Jadi kendaraan yang parkir di tempat yang dinyatakan dilarang dan/atau yang dinyatakan dilarang parkir oleh penyelenggara parkir, kendaraan tersebut dapat dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu pengguna jalan. Namun, pemindahan hanya dapat dilakukan oleh petugas jika dalam jangka waktu 15 menit tidak dipindahkan oleh pengemudi dan/atau pemilik kendaraan. Pemindahan kendaraan tersebut dilakukan dengan menggunakan mobil derek dan pemilik kendaraan bertanggung jawab atas biaya pemindahan tersebut.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
[1] Pasal 106 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”)
[2] Pasal 118 UU LLAJ
[3] Penjelasan Pasal 118 huruf b UU LLAJ
[4] Pasal 119 ayat (1) UU LLAJ
[5] Pasal 119 ayat (2) UU LLAJ
[6] Pasal 121 ayat (1) UU LLAJ
[7] Pasal 121 ayat (2) UU LLAJ
[8] Pasal 287 ayat (3) UU LLAJ jo. Pasal II ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (“UU 1/2026”)
[9] Pasal 79 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[10] Pasal 298 UU LLAJ jo. Pasal II ayat (2) huruf a dan ayat (3) UU 1/2026
[11] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023
[12] Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (“Perda DKI Jakarta 5/2014”)
[13] Pasal 35 Perda DKI Jakarta 5/2014
[14] Pasal 37 Perda ayat (1) DKI Jakarta 5/2014
[15] Pasal 37 ayat (2) Perda DKI Jakarta 5/2014
[16] Pasal 38 ayat (1) Perda DKI Jakarta 5/2014
[17] Pasal 38 ayat (2) Perda DKI Jakarta 5/2014
[18] Pasal 31 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran (“Perda DKI Jakarta 5/2012”)
[19] Pasal 62 ayat (3) Perda DKI Jakarta 5/2014
[20] Pasal 62 ayat (2) Perda DKI Jakarta 5/2014
[21] Pasal 64 ayat (2) Perda DKI Jakarta 5/2012
[22] Pasal 64 ayat (3) Perda DKI Jakarta 5/2012
[23] Pasal 64 ayat (5) Perda DKI Jakarta 5/2012
[24] Pasal 64 ayat (6) Perda DKI Jakarta 5/2012
[25] Pasal 65 ayat (1) Perda DKI Jakarta 5/2012
