Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Konsep kepailitan dalam ekonomi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sistem kepailitan konvensional. Definisi dan pemahaman yang komprehensif diperlukan untuk implementasi yang tepat.
Al-taflis menurut definisi klasik adalah kondisi pailit yang menunjukkan seseorang memiliki utang lebih besar dari hartanya. Konsep ini telah dikenal dalam fikih Islam sejak masa klasik dan menjadi dasar penanganan kepailitan syariah berdasarkan landasan Q.S. Al-Baqarah ayat 282.
Para ulama fikih mendefinisikan taflis sebagai putusan hakim ketika aset debitur lebih kecil dari utangnya. Madzhab Hanafi secara khusus menekankan bahwa hartanya wajib disita untuk penyelesaian utang.
Berikut perbedaan antara kepailitan konvensional dengan kepailitan syariah.[1]
Pengadilan agama (“PA”) berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang ekonomi syariah.[2]
Kemudian, Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah jo. Putusan MK No. 93/PUU-X/2012juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dan menutup pilihan forum ke pengadilan negeri.
Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) PERMA 2/2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah (“KHES”) menegaskan sebagai berikut.
Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan.
Adapun, maksud “pengadilan” dalam KHES harus dibaca sebagai pengadilan agama/mahkamah syar’iyah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8. Peraturan mahkamah agung ini merupakan satu-satunya payung hukum, bahwa pengadilan agama/ mahkamah syar’iyah berwenang mengadili kepailitan syariah.
Namun, sampai kini belum ada aturan khusus yang mengatur tata cara penyelesaian kepailitan di bidang ekonomi syariah. PERMA 14/2016 sebagai hukum formil tentang penyelesaian perkara ekonomi syariah pun tidak memuat hukum acara mengenai kepailitan.
Di sisi lain, definisi "utang" dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU bersifat luas, yaitu kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang, timbul karena perjanjian atau undang-undang, dan yang wajib dipenuhi oleh debitur. Utang murabahah, sisa pokok ijarah, atau kewajiban bagi hasil musyarakah yang termasuk transaksi ekonomi syariah, semuanya masuk definisi ini tanpa perlu pembedaan.
Dalam rezim UU Kepailitan dan PKPU, pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan pailit adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum.[3] Undang-undang ini tidak membedakan antara kepailitan yang terjadi pada lembaga keuangan konvensional atau lembaga keuangan syariah.
Selain itu, Pasal 303 UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa pengadilan niaga tetap berwenang memeriksa permohonan pailit meskipun para pihak terikat perjanjian arbitrase. Artinya, klausul arbitrase syariah (Basyarnas) dalam akad ekonomi syariah tidak menggugurkan kewenangan pengadilan niaga atas permohonan pailit.
Dalam praktik, selama ini perkara kepailitan dan PKPU yang berkaitan dengan akad ekonomi syariah diadili oleh pengadilan niaga.[4] Mengapa demikian?
UU Kepailitan dan PKPU merupakan lex specialis yang menunjuk forum secara eksplisit. Pasal 49 huruf i UU Peradilan Agama menyebut "ekonomi syariah" sebagai bidang, bukan sebagai jenis prosedur insolvensi.
Selain itu, kepailitan bersifat erga omnes dan kolektif. Putusan pailit adalah sita umum atas seluruh harta debitur dan mengikat semua kreditur, termasuk kreditur dengan akad konvensional, bahkan kreditur non-muslim. Dengan sifat erga omnes itulah sebagian ahli menilai tidak ada urgensi memisahkan kepailitan syariah di PA dari kepailitan di pengadilan niaga. Memecah forum berarti membuka risiko dua putusan sita umum atas satu boedel.
Kemudian, hukum acara permohonan pailit di PA juga tidak ada, kurator/pengurus bersertifikat syariah belum ada, hakim PA belum tersertifikasi untuk itu. Oleh karena itu, meskipun sengketa kepailitan atas akad syariah nyata-nyata ada, semuanya diselesaikan di lingkungan peradilan niaga dengan alasan satu-satunya aturan yang ada adalah UU Kepailitan dan PKPU.
Pun, sepanjang penelusuran kami dalam Direktori Putusan MA tidak ditemukan register perkara kepailitan/PKPU di lingkungan pengadilan agama. Kategori "Ekonomi Syariah" pada direktori perdata agama berisi gugatan wanprestasi akad, pembatalan lelang hak tanggungan, dan sengketa eksekusi, tidak ada permohonan pernyataan pailit. Secara administratif pun PA tidak memiliki kode register Pdt.Sus-Pailit atau Pdt.Sus-PKPU sebagaimana kode yang ada pada pengadilan niaga.
Namun demikian, praktik ini memiliki celah secara hukum. Dalam beberapa kasus kepailitan dari akad ekonomi syariah, dapat dikatakan telah menyimpangi prinsip dasar hukum Islam. Misalnya dalam hubungan bank syariah dan nasabah yang secara syar'i bersifat kemitraan berubah menjadi hubungan kreditur–debitur. Sehingga berpotensi terjadi campur aduk konsep hukum pembiayaan syariah dengan konsep utang piutang konvensional.[5]
Permasalahan lainnya adalah mengenai batas kompetensi setelah permohonan pailit diputus, maka sengketa akad syariah akan menjadi kewenangan pengadilan niaga sekalipun secara materiel PA yang berwenang atas akadnya. Hal ini terlihat dari ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut.
- Pasal 29 menyatakan bahwa perkara yang bertujuan memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit yang sedang berjalan menjadi gugur ketika putusan pailit diucapkan. Termasuk gugatan wanprestasi akad syariah yang sedang diperiksa PA.
- Pasal 31 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa sita dan eksekusi yang sudah dimulai harus dihentikan; sita yang telah diletakkan menjadi hapus.
- Pasal 127 ayat (1) dan (2) jo. Putusan MK No. 243/PUU-XXIV/2026 mengenai prosedur renvoi, piutang yang dibantah dalam rapat verifikasi diselesaikan melalui pemeriksaan di pengadilan niaga, bukan dikembalikan ke PA.
Oleh karena itu, perbedaan persepsi terkait kompetensi ini harus segera diselesaikan oleh Mahkamah Agung yang sejak tahun 2025 telah membentuk kelompok kerja (pokja) penanganan perkara kepailitan dan PKPU menurut syariah (taflis), demi terciptanya kepastian dan keadilan hukum.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
Putusan:
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 243/PUU-XXIV/2026.
Referensi:
- Alvita Novanilia dan Elza Syarief. Quo Vadis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU pada Lembaga Keuangan Syariah. Journal of Law and Policy Transformation, Vol. 6 No. 2 (2021);
- Amran Suadi. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana, 2017;
- Ghansam Anand dkk. Problematika Aplikasi Ekonomi Syariah dalam Rezim Hukum Kepailitan di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 2 No. 1 (2017).
[1] Disarikan dari Amran Suadi. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana, 2017.
[2] Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
[3] Pasal 300 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
[4] Lihat Ghansam Anand dkk. Problematika Aplikasi Ekonomi Syariah dalam Rezim Hukum Kepailitan di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 2 No. 1 (2017), hal. 77.
[5] Alvita Novanilia dan Elza Syarief. Quo Vadis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU pada Lembaga Keuangan Syariah. Journal of Law and Policy Transformation, Vol. 6 No. 2 (2021), hal. 64-65.